China langsung melarang ekspor barang penggunaan ganda kepada entitas-entitas tersebut. Barang penggunaan ganda adalah produk yang dapat dipakai untuk keperluan sipil maupun militer, sehingga peredarannya biasanya berada di bawah pengawasan ketat.
Salah satu nama paling menonjol dalam daftar itu adalah Rheinmetall AG, produsen persenjataan asal Jerman . Entitas lain yang disebut mencakup III-V LAB dari Prancis dan Vigo Photonics dari Polandia .
Beijing menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan “timbal balik yang sah” dan respons langsung terhadap sanksi Uni Eropa . Kesamaannya juga terlihat dari jumlah target: 14 entitas Eropa untuk 14 perusahaan China .
Selain melarang perusahaan China memasok barang penggunaan ganda kepada entitas yang tercantum, Beijing juga melarang organisasi dan individu asing memasok produk penggunaan ganda buatan China kepada mereka . Kebijakan ini berlaku segera sejak 24 Juli 2026 .
Langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa Beijing semakin bersedia menggunakan rezim kendali ekspor sebagai alat untuk membalas kebijakan ekonomi dan keamanan Uni Eropa. Kecepatan responsnya juga dinilai lebih tinggi dibandingkan putaran-putaran sebelumnya, sehingga mengirimkan sinyal eskalasi timbal balik yang jelas .
Tindakan balasan ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Hubungan dagang Uni Eropa dan China telah menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari kendaraan listrik dan teknologi hijau hingga peralatan industri.
Sebuah laporan pemerintah Prancis yang terbit pada awal 2026 memperkirakan hingga 55 persen output manufaktur Eropa dapat terancam oleh persaingan China dalam jangka menengah jika tren saat ini berlanjut. Risikonya berbeda di setiap negara, dengan Italia hampir 60 persen dan Jerman sekitar 70 persen dari output manufakturnya disebut terekspos pada dinamika persaingan China yang sangat kuat .
Di Brussels, Komisi Eropa telah berkomitmen untuk mengajukan perangkat baru bagi keamanan ekonomi pada September 2026 . Sebelumnya, pada Mei, Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, dan Lithuania bersama-sama mendorong reformasi aturan perlindungan perdagangan yang lebih cepat dan tegas untuk menghadapi impor berbiaya rendah dari China .
Bagi Beijing, memasukkan perusahaan China ke dalam sanksi Uni Eropa terhadap Rusia merupakan titik sensitif. Pemerintah China berulang kali memperingatkan bahwa langkah semacam itu dapat merusak hubungan ekonomi bilateral .
Tiga hari setelah pengumuman kendali ekspor China, pada 27 Juli 2026, asosiasi produsen mesin perkakas Italia UCIMU mendesak Uni Eropa memperkuat instrumen perlindungan perdagangan terhadap impor mesin perkakas dari China .
Mesin perkakas—seperti mesin pemotong, pembentuk, dan pemroses logam—merupakan fondasi penting bagi industri manufaktur presisi. Karena itu, persaingan di sektor ini dipandang bukan sekadar persoalan harga, tetapi juga menyangkut kapasitas industri strategis Eropa.
Tuntutan utama UCIMU meliputi:
UCIMU menilai produsen China terus memperluas pangsa pasar ekspor globalnya, sehingga menekan keunggulan tradisional Eropa dalam manufaktur presisi . Asosiasi tersebut juga menyuarakan kekhawatiran atas kelebihan kapasitas industri dan ekspor yang didukung subsidi, yang menurut para produsen dapat mengganggu persaingan .
Italia sebelumnya telah bergabung dengan empat negara Uni Eropa lain dalam seruan agar Brussels bertindak lebih cepat terhadap apa yang mereka sebut sebagai kelebihan kapasitas industri China yang “sistemik dan struktural” .
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kebijakan keamanan dan perdagangan semakin sulit dipisahkan:
Belum ada tanda jelas bahwa ketegangan ini akan segera mereda. Uni Eropa terus menyiapkan instrumen keamanan ekonomi baru, sementara China menunjukkan bahwa kendali atas ekspor barang strategis dapat digunakan sebagai sarana diplomatik.
Bagi sektor seperti mesin perkakas, situasi ini menciptakan lingkungan yang semakin tidak pasti: keputusan terkait perang dan sanksi Rusia dapat berdampak langsung pada rantai pasok teknologi, sementara persaingan industri dengan China mendorong negara-negara Eropa menuntut perlindungan perdagangan yang lebih kuat.