PBB Desak Iran Hentikan Eksekusi 10 Demonstran Isfahan, Dua Sudah Digantung

Sebelumnya, pada 27 Februari 2026, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menyerukan moratorium segera hukuman mati di Iran setelah hukuman mati pertama terkait protes Januari dijatuhkan . Ia berulang kali menegaskan tuntutan itu, memperingatkan bahwa masih banyak individu lain yang menghadapi eksekusi .

2. Rincian Kasus Alikhani Square (12 Demonstran)

• Nama kasus: Dikenal sebagai kasus "Alikhani Square" di Isfahan .
• Tuduhan: Kedua belas pemuda ini dituduh oleh otoritas Iran terlibat dalam pembunuhan empat anggota Basij (milisi pro-rezim), serta pembakaran dan vandalisme selama protes Januari 2026 .
• Persidangan: Para pria (berusia akhir remaja dan awal 20-an) dijatuhi hukuman mati dalam satu sidang tertutup tanpa jaminan proses hukum yang adil .
• Mahkamah Agung: Mahkamah Agung Iran menguatkan hukuman mati untuk semua 12 kasus, dan kasus tersebut dirujuk ke Pengadilan Revolusi Isfahan untuk dieksekusi .
• Pemindahan: Pada atau sekitar 18 Juli, otoritas di Penjara Pusat Isfahan memindahkan 12 tahanan bersama ~30 tahanan politik lainnya ke lokasi yang tidak diungkapkan, meningkatkan kekhawatiran akan eksekusi massal yang akan segera terjadi .

Dua Orang Telah Dieksekusi

• 19 Juli 2026: Erfan Esfandiari (berusia 18–19 tahun, tergantung sumber) dan Gol-Mohammad Mohammadi (berusia 23–24 tahun, warga negara Afghanistan) digantung di Penjara Dastgerd, Isfahan . "Kejahatan" Esfandiari dilaporkan adalah membukakan pintu untuk melindungi demonstran yang melarikan diri . Keduanya dieksekusi atas tuduhan "pembakaran properti publik" .

10 Orang yang Tersisa

Per akhir Juli 2026, 10 pria masih berada di sel hukuman mati dan dalam risiko eksekusi yang sangat dekat. Di antara terdakwa yang disebutkan namanya adalah :

• Alireza Sepahi, 24 tahun (empat hukuman mati)
• Abolfazl Sepahi, 23 tahun (tiga hukuman mati)
• Ghaem Hosseini, 20 tahun (dua hukuman mati)
• Lainnya termasuk Mehdi Cheshmeh-Noushabadi, Sajjad Akbari, Ali Mohammad Bahrami, Hossein Eskandari, dan Hossein Kiani.

Laporan pada 27 Juli mengindikasikan tician baru telah didirikan di Isfahan, memicu kekhawatiran bahwa eksekusi lebih lanjut akan segera terjadi .

3. Gelombang Eksekusi yang Lebih Luas

Kasus 12 Alikhani Square adalah bagian dari pola eksekusi negara yang jauh lebih besar:

• Hingga 30 April 2026: Iran telah menggantung setidaknya 22 tahanan politik, termasuk 10 yang ditahan selama protes Januari 2026 — rata-rata satu eksekusi setiap dua hari .
• Hingga 29 April 2026: PBB melaporkan setidaknya 21 eksekusi dan lebih dari 4.000 penangkapan sejak dimulainya permusuhan AS-Israel dengan Iran pada 28 Februari .
• Hingga 21 Mei 2026: Amnesty International melaporkan bahwa setidaknya 78 demonstran dan tahanan politik yang dijatuhi hukuman mati berada dalam risiko eksekusi, termasuk setidaknya 41 orang yang ditangkap sehubungan dengan protes Januari 2026 .
• Hingga 22 Mei 2026: Amnesty mendokumentasikan setidaknya 36 eksekusi sewenang-wenang sejak 28 Februari .
• 15 Juli 2026: Mohammad Amini Dehaghani dieksekusi karena membakar gedung pemerintah selama protes Januari .

Kelompok hak asasi menggambarkan persidangan tersebut sebagai "proses hukuman mati yang dipercepat" yang dilakukan dengan pelanggaran berat terhadap standar proses hukum internasional .

4. Respons Internasional

Dewan HAM PBB (23 Januari 2026)

Dewan HAM PBB mengadakan Sesi Khusus ke-39 dan mengadopsi Resolusi S-39/1 dengan 25 suara mendukung, 7 menentang, dan 13 abstain . Resolusi tersebut:

• Mengutuk pembunuhan ribuan orang di Iran selama protes
• Menyerukan penyelidikan mendesak atas pelanggaran HAM terkait protes
• Memperpanjang mandat Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB untuk Iran selama dua tahun
• Menuntut diakhirinya penindasan kekerasan terhadap demonstrasi damai

Teks resolusi (A/HRC/RES/S-39/1) diarsipkan di PBB .

Penolakan Iran

Iran menolak resolusi tersebut, menyebutnya bermotif politik dan tidak sah .

Aktor Internasional Lainnya

• Amnesty International (8 Juli 2026): Menyerukan negara-negara anggota PBB untuk merujuk situasi di Iran ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menciptakan mekanisme keadilan internasional yang independen .
• Human Rights Watch (24 Februari 2026): Menggambarkan "tsunami penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa" dan menuntut pembebasan segera semua individu yang ditahan secara sewenang-wenang .
• Iran Human Rights dan International Commission of Jurists juga telah menyerukan penyelidikan ICC dan agar misi pencari fakta diberikan sumber daya yang memadai .