Pajak Minimum Global OECD: Raup Rp 1.300–1.900 Triliun di Tahun Pertama, tapi di Bawah Target, Tak Ganggu Lapangan Kerja

Perbedaan ini wajar karena proyeksi OECD didasarkan pada asumsi implementasi penuh, sementara kenyataan di lapangan masih bertahap. Studi dari beberapa akademisi bahkan memperkirakan potensi pendapatan jangka panjang hanya berkisar $68–105 miliar per tahun, sementara OECD sendiri memiliki rentang estimasi hingga $220 miliar .

Mengapa Realisasi Lebih Rendah dari Target?

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pendapatan tahun pertama ini lebih rendah:

1. Implementasi Bertahap: Tidak semua yurisdiksi yang setuju dengan Pilar Dua langsung menerapkannya mulai 1 Januari 2024. Hanya sekitar 45–55 yurisdiksi yang telah mengambil langkah implementasi konkret pada awal 2024 .

2. 'Safe Harbor' Transisi dan Pengecualian: Adanya aturan substance-based income exclusion (SBIE) dan transitional safe harbors untuk sementara waktu membebaskan banyak perusahaan multinasional dari kewajiban pajak top-up. Sebuah studi Deloitte terhadap 50 perusahaan publik terbesar di Swiss menemukan bahwa banyak dari mereka lolos dari pajak tambahan berkat pengaturan transisi ini. Bahkan, lebih dari tiga perempat pendapatan pajak tambahan di Swiss berasal dari satu perusahaan saja .

3. AS Tidak Ikut Serta: Amerika Serikat, yang menjadi 'rumah' bagi perusahaan multinasional terbesar di dunia, tidak menerapkan Pilar Dua. Presiden Trump melalui perintah eksekutif menyatakan bahwa kesepakatan OECD "tidak memiliki kekuatan dan efek" bagi AS . Alhasil, AS malah mendapat 'side-by-side safe harbor' yang menganggap sistem pajak AS sudah sesuai dengan Pilar Dua, sehingga grup perusahaan multinasional AS dibebaskan dari pajak top-up asing .

4. Penyesuaian Dini Perusahaan: Banyak perusahaan langsung melakukan restrukturisasi atau perencanaan pajak agar tarif pajak efektif mereka mendekati 15%, sehingga mengurangi jumlah laba yang terkena pajak top-up di tahun pertama .

Dampak terhadap Investasi dan Lapangan Kerja

Tidak Ada Dampak Negatif yang Terukur: OECD menemukan sedikit bukti bahwa Pilar Dua menyebabkan hilangnya lapangan kerja atau pengurangan investasi bisnis yang signifikan di negara-negara yang menerapkannya . Pendapatan pajak yang meningkat tidak diiringi dengan 'perang tarif pajak' (race to the bottom) yang dikhawatirkan banyak pihak.

Pengalihan Laba Berkurang: OECD memperkirakan bahwa pajak minimum ini akan memotong laba yang dialihkan secara global hingga sekitar setengahnya. Sebuah makalah kerja OECD pada Januari 2024 memperkirakan bahwa pajak ini akan mengurangi laba yang dikenakan pajak rendah hingga 80%, dari rata-rata $2.143 miliar (2017-2020) menjadi $653 miliar .

Status Adopsi di Berbagai Negara

Luas, namun Tidak Merata: Lebih dari 140 negara dalam OECD/G20 Inclusive Framework setuju dengan Pilar Dua secara prinsip . Negara-negara anggota UE menerapkannya efektif 1 Januari 2024, diikuti oleh Jepang, Australia, Korea Selatan, Inggris, Kanada, dan banyak lainnya sepanjang tahun 2024 .

Namun, pada awal 2024, hanya 21 negara di Eropa dan 4 negara di luar Eropa yang memiliki 'undang-undang final yang berlaku' untuk menerapkan seluruh atau sebagian Pilar Dua .

Posisi Amerika Serikat

Seperti disebutkan sebelumnya, AS tidak hanya tidak menerapkan, tetapi juga secara aktif menentang Pilar Dua. Kongres AS menunjukkan oposisi bipartisan yang kuat terhadap pajak minimum global ini . Sebagai gantinya, AS mengandalkan aturan GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) yang sudah ada sejak UU Tax Cuts and Jobs Act 2017 .

Ketidakpastian dan Keterbatasan

Perlu dicatat bahwa angka pendapatan tahun pertama (€79–109 miliar) adalah estimasi awal OECD yang dirilis pada Juli 2026 . Angka ini masih bisa direvisi setelah lebih banyak yurisdiksi melaporkan data lengkap. Kesenjangan antara realisasi dan proyeksi diperkirakan akan mengecil seiring berjalannya waktu, terutama setelah aturan safe harbor sementara berakhir setelah 2026 .