“Sekarang waktunya keluar dari NPT,” kata Rezaei, sebagaimana dikutip sejumlah laporan .
Pernyataan itu mendukung rancangan undang-undang yang diajukan anggota parlemen Iran, Malek Shariati. Rancangan bertajuk “Dukungan terhadap Hak Nuklir Bangsa Iran” tersebut memuat tiga usulan utama: Iran keluar secara resmi dari NPT, mencabut undang-undang yang mengatur komitmen Iran dalam kesepakatan nuklir, serta mengubah arah kebijakan nuklir negara itu .
Belum ada keputusan resmi bahwa Iran akan membuat senjata nuklir. Bahkan, sejumlah pejabat Iran tetap menyatakan bahwa Tehran tidak pernah mencari dan tidak akan mencari senjata nuklir .
Namun, laporan Reuters pada 26 Maret 2026 menyebut kelompok garis keras di Iran semakin mendorong perubahan doktrin nuklir. Perubahan tersebut, dalam konteks laporan itu, berarti membuka kemungkinan mengejar senjata nuklir sebagai cara memulihkan daya tangkal terhadap serangan . Komite yang dipimpin Rezaei menjadi salah satu jalur penting bagi dorongan legislatif tersebut.
Pada Juni 2026, sedikitnya empat pernyataan resmi Iran mengonfirmasi bahwa opsi keluar dari NPT sedang dipertimbangkan secara aktif . Arms Control Association juga mengonfirmasi bahwa rancangan undang-undang terkait telah diajukan ke parlemen Iran . Meski demikian, pengajuan rancangan itu belum sama dengan keputusan final untuk keluar dari perjanjian.
Ancaman keluar dari NPT muncul di tengah siklus serangan dan serangan balasan yang semakin meluas. Selat Hormuz—jalur penting bagi pelayaran dan pasokan energi dunia—menjadi salah satu titik paling rawan dalam konflik ini.
Serangkaian serangan tersebut menggagalkan upaya diplomatik yang sebelumnya dirangkum dalam memorandum kesepahaman 18 Juni. Iran kemudian mengancam akan menghentikan sepenuhnya perundingan jika serangan AS berlanjut .
Pernyataan Rezaei tidak berdiri sendiri. Ancaman itu berfungsi sebagai pesan politik sekaligus alat tekanan dalam menghadapi serangan militer. Hubungannya dapat dilihat dalam tiga lapisan:
Dengan demikian, setiap gelombang serangan AS dan Israel memberi kelompok garis keras di Iran alasan untuk mengatakan bahwa NPT tidak menyediakan jaminan keamanan. Sebaliknya, dorongan untuk keluar dari NPT meningkatkan kekhawatiran bahwa Iran dapat menghapus salah satu penghalang hukum menuju pengembangan senjata nuklir.
Pada pertengahan 2026, langkah legislatif tersebut dan eskalasi militer membentuk satu rangkaian krisis yang saling memperkuat. Runtuhnya gencatan senjata, serangan terhadap kapal komersial, ancaman terhadap pangkalan AS di kawasan Teluk, serta terganggunya pelayaran di Selat Hormuz membuat dampaknya tidak lagi terbatas pada hubungan Washington-Tehran—tetapi juga menyentuh stabilitas kawasan dan pasar energi global.