“Sekarang waktunya keluar dari NPT,” kata Rezaei, sebagaimana dikutip sejumlah laporan .

Pernyataan itu mendukung rancangan undang-undang yang diajukan anggota parlemen Iran, Malek Shariati. Rancangan bertajuk “Dukungan terhadap Hak Nuklir Bangsa Iran” tersebut memuat tiga usulan utama: Iran keluar secara resmi dari NPT, mencabut undang-undang yang mengatur komitmen Iran dalam kesepakatan nuklir, serta mengubah arah kebijakan nuklir negara itu .

Apakah ini berarti Iran akan membuat senjata nuklir?

Belum ada keputusan resmi bahwa Iran akan membuat senjata nuklir. Bahkan, sejumlah pejabat Iran tetap menyatakan bahwa Tehran tidak pernah mencari dan tidak akan mencari senjata nuklir .

Namun, laporan Reuters pada 26 Maret 2026 menyebut kelompok garis keras di Iran semakin mendorong perubahan doktrin nuklir. Perubahan tersebut, dalam konteks laporan itu, berarti membuka kemungkinan mengejar senjata nuklir sebagai cara memulihkan daya tangkal terhadap serangan . Komite yang dipimpin Rezaei menjadi salah satu jalur penting bagi dorongan legislatif tersebut.

Pada Juni 2026, sedikitnya empat pernyataan resmi Iran mengonfirmasi bahwa opsi keluar dari NPT sedang dipertimbangkan secara aktif . Arms Control Association juga mengonfirmasi bahwa rancangan undang-undang terkait telah diajukan ke parlemen Iran . Meski demikian, pengajuan rancangan itu belum sama dengan keputusan final untuk keluar dari perjanjian.

Eskalasi Militer AS-Iran pada Akhir Juni hingga Awal Juli

Ancaman keluar dari NPT muncul di tengah siklus serangan dan serangan balasan yang semakin meluas. Selat Hormuz—jalur penting bagi pelayaran dan pasokan energi dunia—menjadi salah satu titik paling rawan dalam konflik ini.

Akhir Juni 2026: Pertukaran serangan dimulai

• Pertukaran serangan: Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan pasukannya menyerang infrastruktur pengawasan militer, sistem komunikasi, dan pertahanan udara Iran . Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim menghancurkan delapan aset militer AS dalam serangan terhadap lokasi AS di Kuwait dan Bahrain .
• 27 Juni 2026: AS menyerang sejumlah lokasi militer Iran setelah sebuah pesawat nirawak menyerang kapal tanker atau kapal kargo di Selat Hormuz. IRGC kemudian menyatakan telah menargetkan “sejumlah lokasi tentara teroris AS di kawasan” .

7–9 Juli 2026: Gencatan senjata runtuh

• 7 Juli 2026: AS melancarkan serangkaian “serangan kuat” terhadap Iran setelah menuduh Tehran menyerang tiga kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz . CENTCOM mengatakan lebih dari 80 sasaran dihantam menggunakan amunisi presisi . Washington juga mencabut kemampuan Iran untuk menjual minyak mentah secara terbuka di pasar dunia .
• 8 Juli 2026: Presiden Donald Trump menyatakan kesepakatan gencatan senjata selama tiga minggu telah “selesai” dan memperingatkan bahwa Iran akan “membayar harganya” akibat kebuntuan perundingan . Pada hari yang sama, militer AS melanjutkan serangan ke Iran untuk hari kedua .
• 8–9 Juli 2026: Angkatan Laut dan Pasukan Dirgantara IRGC melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap fasilitas militer AS di Bahrain dan Kuwait. IRGC mengklaim telah menyerang 85 lokasi militer AS . Sasaran yang disebut mencakup infrastruktur penting di Juffair, Manama, kawasan yang menjadi lokasi Armada Kelima Angkatan Laut AS .

Serangkaian serangan tersebut menggagalkan upaya diplomatik yang sebelumnya dirangkum dalam memorandum kesepahaman 18 Juni. Iran kemudian mengancam akan menghentikan sepenuhnya perundingan jika serangan AS berlanjut .

Mengapa Ancaman NPT Berkaitan dengan Konflik Militer?

Pernyataan Rezaei tidak berdiri sendiri. Ancaman itu berfungsi sebagai pesan politik sekaligus alat tekanan dalam menghadapi serangan militer. Hubungannya dapat dilihat dalam tiga lapisan:

1. Jalur politik dan hukum: Rancangan undang-undang di parlemen berupaya membuka jalan bagi Iran untuk meninggalkan kewajiban NPT dan mengubah kerangka hukum yang mengatur komitmen nuklirnya .
2. Jalur militer: Serangan IRGC terhadap lokasi militer AS di kawasan Teluk, serta aksi terhadap pelayaran di Selat Hormuz, menjadi bentuk pembalasan sekaligus sinyal bahwa serangan lebih lanjut terhadap wilayah Iran dapat menimbulkan biaya regional yang lebih besar.
3. Pesan strategis: Iran mengisyaratkan bahwa serangan terhadap wilayah dan fasilitas nuklirnya tidak hanya akan dibalas secara militer. Tehran juga dapat meninjau ulang komitmen non-proliferasinya, termasuk kemungkinan perubahan doktrin nuklir.

Dengan demikian, setiap gelombang serangan AS dan Israel memberi kelompok garis keras di Iran alasan untuk mengatakan bahwa NPT tidak menyediakan jaminan keamanan. Sebaliknya, dorongan untuk keluar dari NPT meningkatkan kekhawatiran bahwa Iran dapat menghapus salah satu penghalang hukum menuju pengembangan senjata nuklir.

Pada pertengahan 2026, langkah legislatif tersebut dan eskalasi militer membentuk satu rangkaian krisis yang saling memperkuat. Runtuhnya gencatan senjata, serangan terhadap kapal komersial, ancaman terhadap pangkalan AS di kawasan Teluk, serta terganggunya pelayaran di Selat Hormuz membuat dampaknya tidak lagi terbatas pada hubungan Washington-Tehran—tetapi juga menyentuh stabilitas kawasan dan pasar energi global.

“Sekarang waktunya keluar dari NPT,” kata Rezaei, sebagaimana dikutip sejumlah laporan .

Pernyataan itu mendukung rancangan undang-undang yang diajukan anggota parlemen Iran, Malek Shariati. Rancangan bertajuk “Dukungan terhadap Hak Nuklir Bangsa Iran” tersebut memuat tiga usulan utama: Iran keluar secara resmi dari NPT, mencabut undang-undang yang mengatur komitmen Iran dalam kesepakatan nuklir, serta mengubah arah kebijakan nuklir negara itu .

Apakah ini berarti Iran akan membuat senjata nuklir?

Belum ada keputusan resmi bahwa Iran akan membuat senjata nuklir. Bahkan, sejumlah pejabat Iran tetap menyatakan bahwa Tehran tidak pernah mencari dan tidak akan mencari senjata nuklir .

Namun, laporan Reuters pada 26 Maret 2026 menyebut kelompok garis keras di Iran semakin mendorong perubahan doktrin nuklir. Perubahan tersebut, dalam konteks laporan itu, berarti membuka kemungkinan mengejar senjata nuklir sebagai cara memulihkan daya tangkal terhadap serangan . Komite yang dipimpin Rezaei menjadi salah satu jalur penting bagi dorongan legislatif tersebut.

Pada Juni 2026, sedikitnya empat pernyataan resmi Iran mengonfirmasi bahwa opsi keluar dari NPT sedang dipertimbangkan secara aktif . Arms Control Association juga mengonfirmasi bahwa rancangan undang-undang terkait telah diajukan ke parlemen Iran . Meski demikian, pengajuan rancangan itu belum sama dengan keputusan final untuk keluar dari perjanjian.

Eskalasi Militer AS-Iran pada Akhir Juni hingga Awal Juli

Ancaman keluar dari NPT muncul di tengah siklus serangan dan serangan balasan yang semakin meluas. Selat Hormuz—jalur penting bagi pelayaran dan pasokan energi dunia—menjadi salah satu titik paling rawan dalam konflik ini.

Akhir Juni 2026: Pertukaran serangan dimulai

• Pertukaran serangan: Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan pasukannya menyerang infrastruktur pengawasan militer, sistem komunikasi, dan pertahanan udara Iran . Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim menghancurkan delapan aset militer AS dalam serangan terhadap lokasi AS di Kuwait dan Bahrain .
• 27 Juni 2026: AS menyerang sejumlah lokasi militer Iran setelah sebuah pesawat nirawak menyerang kapal tanker atau kapal kargo di Selat Hormuz. IRGC kemudian menyatakan telah menargetkan “sejumlah lokasi tentara teroris AS di kawasan” .

7–9 Juli 2026: Gencatan senjata runtuh

• 7 Juli 2026: AS melancarkan serangkaian “serangan kuat” terhadap Iran setelah menuduh Tehran menyerang tiga kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz . CENTCOM mengatakan lebih dari 80 sasaran dihantam menggunakan amunisi presisi . Washington juga mencabut kemampuan Iran untuk menjual minyak mentah secara terbuka di pasar dunia .
• 8 Juli 2026: Presiden Donald Trump menyatakan kesepakatan gencatan senjata selama tiga minggu telah “selesai” dan memperingatkan bahwa Iran akan “membayar harganya” akibat kebuntuan perundingan . Pada hari yang sama, militer AS melanjutkan serangan ke Iran untuk hari kedua .
• 8–9 Juli 2026: Angkatan Laut dan Pasukan Dirgantara IRGC melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap fasilitas militer AS di Bahrain dan Kuwait. IRGC mengklaim telah menyerang 85 lokasi militer AS . Sasaran yang disebut mencakup infrastruktur penting di Juffair, Manama, kawasan yang menjadi lokasi Armada Kelima Angkatan Laut AS .

Serangkaian serangan tersebut menggagalkan upaya diplomatik yang sebelumnya dirangkum dalam memorandum kesepahaman 18 Juni. Iran kemudian mengancam akan menghentikan sepenuhnya perundingan jika serangan AS berlanjut .

Mengapa Ancaman NPT Berkaitan dengan Konflik Militer?

Pernyataan Rezaei tidak berdiri sendiri. Ancaman itu berfungsi sebagai pesan politik sekaligus alat tekanan dalam menghadapi serangan militer. Hubungannya dapat dilihat dalam tiga lapisan:

1. Jalur politik dan hukum: Rancangan undang-undang di parlemen berupaya membuka jalan bagi Iran untuk meninggalkan kewajiban NPT dan mengubah kerangka hukum yang mengatur komitmen nuklirnya .
2. Jalur militer: Serangan IRGC terhadap lokasi militer AS di kawasan Teluk, serta aksi terhadap pelayaran di Selat Hormuz, menjadi bentuk pembalasan sekaligus sinyal bahwa serangan lebih lanjut terhadap wilayah Iran dapat menimbulkan biaya regional yang lebih besar.
3. Pesan strategis: Iran mengisyaratkan bahwa serangan terhadap wilayah dan fasilitas nuklirnya tidak hanya akan dibalas secara militer. Tehran juga dapat meninjau ulang komitmen non-proliferasinya, termasuk kemungkinan perubahan doktrin nuklir.

Dengan demikian, setiap gelombang serangan AS dan Israel memberi kelompok garis keras di Iran alasan untuk mengatakan bahwa NPT tidak menyediakan jaminan keamanan. Sebaliknya, dorongan untuk keluar dari NPT meningkatkan kekhawatiran bahwa Iran dapat menghapus salah satu penghalang hukum menuju pengembangan senjata nuklir.

Pada pertengahan 2026, langkah legislatif tersebut dan eskalasi militer membentuk satu rangkaian krisis yang saling memperkuat. Runtuhnya gencatan senjata, serangan terhadap kapal komersial, ancaman terhadap pangkalan AS di kawasan Teluk, serta terganggunya pelayaran di Selat Hormuz membuat dampaknya tidak lagi terbatas pada hubungan Washington-Tehran—tetapi juga menyentuh stabilitas kawasan dan pasar energi global.