Parlemen Eropa Ricuh Usai Aturan Deportasi Disahkan

Apa respons Roberta Metsola?

Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola kemudian menjadi sasaran desakan agar lembaga tersebut mengambil tindakan terhadap perilaku para MEP yang terlibat. Sejumlah organisasi nonpemerintah bertemu dengan kabinetnya untuk meminta sanksi, sementara kelompok Renew Europe secara resmi meminta Metsola mempertimbangkan langkah disipliner terhadap anggota parlemen yang terlibat dalam aksi tersebut .

Namun, penting membedakan antara desakan agar sanksi dijatuhkan dan peringatan sanksi yang benar-benar dikeluarkan Metsola. Sumber yang tersedia tidak memuat kutipan langsung, resmi, dan tercatat dari Metsola yang mengancam sanksi atau tindakan disipliner tertentu. Dengan demikian, bukti yang ada menunjukkan bahwa tekanan tersebut datang dari kelompok politik dan masyarakat sipil kepada kantor Metsola, bukan dari peringatan publik proaktif yang disampaikan olehnya.

Pernyataan bahwa perilaku itu “bukan politik saya” dalam laporan pascapemungutan suara dikaitkan dengan anggota parlemen Renew Europe, Malik Azmani, yang menangani berkas aturan tersebut atas nama Parlemen Eropa .

Sedikitnya dua MEP—Sebastian Tynkkänen dari Finlandia dan Kristoffer Storm dari Denmark—dilaporkan menghadapi penyelidikan terkait dugaan pernyataan rasis dan pelecehan daring. Pengaduan resmi mengenai mereka telah dikirim kepada Metsola . Meski demikian, sumber yang ditinjau belum menjelaskan secara pasti perkembangan atau hasil proses disipliner itu.

Kritik Amnesty International

Amnesty International mengecam dua hal sekaligus: slogan yang terdengar di ruang sidang dan substansi Return Regulation.

Slogan dinilai merendahkan dan diskriminatif

Amnesty International France dan kelompok hak asasi lainnya menilai seruan “send them back” sebagai retorika yang mendehumanisasi, diskriminatif, dan berisiko menormalisasi xenofobia di lingkungan Parlemen Eropa . Bagi para pengkritik, slogan tersebut bukan sekadar luapan emosi politik setelah pemungutan suara, melainkan simbol dari iklim politik yang semakin keras terhadap migran dan pencari suaka.

Aturan baru disebut “menghukum”

Amnesty menggambarkan Return Regulation sebagai kebijakan yang “punitive” atau menghukum, serta memperingatkan bahwa aturan itu dapat mengancam hak-hak fundamental . Kekhawatiran utama organisasi tersebut meliputi:

• Penahanan lebih lama: Migran dapat ditahan hingga 24 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan enam bulan .
• “Return hubs” di luar Uni Eropa: Negara-negara anggota dapat mendirikan pusat pemulangan di negara ketiga. Para pengkritik khawatir fasilitas semacam ini akan menempatkan orang dalam penahanan berkepanjangan dengan pengawasan dan perlindungan hukum yang tidak memadai .
• Penggeledahan rumah dan penyitaan harta: Otoritas dapat menggeledah tempat tinggal serta menyita harta milik orang yang dianggap tidak bekerja sama dengan perintah deportasi .
• Risiko bagi anak dan keluarga: Pengecualian eksplisit dari penahanan di return hubs hanya berlaku bagi anak di bawah umur yang tidak didampingi. Artinya, keluarga yang memiliki anak tetap berpotensi terdampak penahanan .

Amnesty dan kelompok hak asasi juga memperingatkan kemungkinan pelanggaran prinsip non-refoulement—larangan mengirim seseorang kembali ke negara tempat ia menghadapi penganiayaan atau bahaya serius . International Rescue Committee menyebut return hubs berisiko menjadi “lubang hitam hukum”, yakni tempat perlindungan hak tidak dapat dijamin secara efektif . Sementara itu, koalisi 70 organisasi hak asasi memperingatkan bahwa reformasi ini dapat membuka jalan bagi penegakan imigrasi bergaya ICE, merujuk pada badan penegakan imigrasi Amerika Serikat .

Pertarungan politik di balik pemungutan suara

Return Regulation disahkan setelah kelompok kanan-tengah European People’s Party (EPP) memperoleh dukungan dari kelompok kanan dan kanan jauh, termasuk European Conservatives and Reformists serta Patriots for Europe . Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut hasil tersebut sebagai “keberhasilan besar” .

Di kubu penentang, anggota parlemen Jerman Michael Bloss menggambarkan suasana di parlemen sebagai “atmosfer gerombolan yang melakukan penghakiman massa” dan menyebutnya memalukan . Perbedaan reaksi ini menunjukkan bahwa aturan tersebut bukan hanya perubahan teknis dalam prosedur pemulangan, tetapi juga bagian dari pergeseran politik Eropa menuju kebijakan migrasi yang lebih ketat.

Apa tahap berikutnya?

Persetujuan Parlemen Eropa belum berarti aturan itu langsung berlaku penuh. Return Regulation masih memerlukan persetujuan formal dari pemerintah 27 negara anggota Uni Eropa sebelum dapat diimplementasikan .

Amnesty International, Doctors Without Borders, OXFAM, ILGA-Europe, dan organisasi masyarakat sipil lainnya mendesak Metsola mengambil sikap lebih tegas terhadap retorika diskriminatif di parlemen serta memastikan perlindungan hak asasi tetap dijaga ketika aturan baru tersebut diterapkan .