Akibatnya, Warsawa menangguhkan penyerahan MiG-29 yang tersisa. Kosiniak-Kamysz menyatakan Ukraina “tidak akan menerima jet tempur MiG-29 yang tersisa” karena kesepakatan berbagi teknologi tidak dipenuhi . Penangguhan itu telah dilaporkan sejak pertengahan Juni 2026 .
Bagi Ukraina, persoalan ini bukan sekadar pertukaran perangkat keras. Bagi Polandia, pengalaman Ukraina menghadapi perang drone dipandang sebagai aset strategis yang bernilai bagi kemampuan pertahanan dan industrinya sendiri.
Keretakan berikutnya dipicu oleh perbedaan pandangan terhadap sejarah Perang Dunia II. Pada akhir Mei 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menetapkan sebuah unit militer elite dengan nama “Pahlawan Tentara Pemberontak Ukraina” atau Ukrainian Insurgent Army (UPA).
UPA merupakan kelompok gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan Ukraina. Namun, di Polandia, kelompok itu dikenang terutama karena keterlibatannya dalam pembunuhan massal terhadap puluhan ribu warga sipil Polandia dalam tragedi Volhynia pada 1943 .
Presiden Polandia Karol Nawrocki kemudian mencabut Order of the White Eagle pada 19 Juni. Penghargaan negara tertinggi Polandia itu diberikan kepada Zelensky pada 2023 atas kontribusinya terhadap keamanan Eropa .
Sejumlah pejabat Ukraina, termasuk Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha, menyatakan akan mengembalikan penghargaan negara Polandia yang mereka terima sebagai bentuk protes . Zelensky kemudian lebih dahulu mengembalikan penghargaan tersebut kepada presiden Polandia.
“Hari ini, saya telah mengembalikan penghargaan tersebut kepada Presiden Polandia. Saya percaya masa depan akan menegaskan penghormatan yang layak diterima rakyat Ukraina,” kata Zelensky .
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk berusaha meredakan ketegangan dengan menyerukan dialog . Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski juga menilai keputusan pencabutan penghargaan itu “tidak tepat” karena dianggap mempermalukan pemimpin Ukraina .
Sengketa sejarah kemudian merembet ke agenda strategis Ukraina: keanggotaan Uni Eropa.
Kosiniak-Kamysz mengatakan pada 30 Juni bahwa Polandia tidak akan menyetujui masuknya Ukraina ke Uni Eropa jika Kyiv terus menghormati tokoh-tokoh dari Organisasi Nasionalis Ukraina (OUN) dan UPA, termasuk Stepan Bandera. Sejumlah media melaporkan pernyataan keras, “Dengan Bandera, Ukraina tidak akan masuk Uni Eropa” .
Namun, kutipan tersebut diperselisihkan. Pemeriksaan fakta Notes from Poland menyebut kalimat itu tidak diucapkan langsung oleh Kosiniak-Kamysz, melainkan oleh pewawancara dalam percakapan yang sama . Karena itu, ancaman politik Polandia terhadap jalur Uni Eropa Ukraina memang nyata, tetapi atribusi kutipan tersebut perlu dibaca dengan hati-hati.
Pemimpin partai oposisi Law and Justice (PiS), Jarosław Kaczyński, meminta anggota partainya pada 4 Juli untuk memblokir aksesi Ukraina sampai Kyiv mengubah kebijakannya terkait “kultus Bandera” serta pemuliaan UPA dan OUN . Politikus sayap kanan Krzysztof Bosak juga menyerukan agar upaya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dihambat dan bantuan dikurangi sampai sengketa sejarah diselesaikan .
Perselisihan bilateral ini muncul di tengah perubahan sikap masyarakat Polandia terhadap Ukraina dan warga Ukraina. Sejumlah survei menunjukkan bahwa solidaritas awal setelah invasi Rusia mulai digantikan oleh kelelahan perang, kekhawatiran ekonomi, dan ketegangan mengenai sejarah.
Meski demikian, angka-angka tersebut tidak berarti seluruh dukungan terhadap Ukraina telah hilang. Data Mieroszewski Centre menunjukkan sikap terhadap warga Ukraina yang masih tinggal di Ukraina tetap lebih positif dibandingkan sikap terhadap warga Ukraina yang menetap di Polandia. Ini menunjukkan bahwa sebagian ketegangan lebih banyak berpusat pada persoalan migrasi, integrasi, dan politik domestik Polandia.
Polandia masih menjadi salah satu jalur logistik penting bagi bantuan militer Barat ke Ukraina. Karena itu, perselisihan ini memiliki arti lebih besar daripada sekadar konflik bilateral.
German Marshall Fund menilai hubungan Polandia-Ukraina telah bergeser dari “solidaritas luar biasa” menjadi “ketegangan yang meningkat dan tekanan struktural yang semakin dalam” . Gagalnya kesepakatan MiG-29 serta ancaman untuk menghambat aksesi Ukraina ke Uni Eropa menunjukkan bahwa kepentingan keamanan bersama tidak lagi cukup untuk menutupi perbedaan politik dan sejarah.
Sengketa tersebut disebut sebagai krisis diplomatik paling signifikan antara kedua negara sejak invasi besar-besaran Rusia . Jika berlarut-larut, konflik ini dapat mempersulit keputusan Uni Eropa mengenai perluasan keanggotaan, memperlemah koordinasi dukungan bagi Ukraina, dan memberi ruang bagi Moskow untuk mengeksploitasi perpecahan di antara negara-negara pendukung Kyiv.
Tantangan terbesar bagi Warsawa dan Kyiv kini adalah memisahkan kerja sama keamanan yang mendesak dari pertikaian sejarah dan politik dalam negeri. Polandia tetap berkepentingan mencegah kemenangan Rusia, sementara Ukraina membutuhkan dukungan tetangganya untuk mempertahankan diri dan mendekat ke Eropa. Namun, tanpa dialog dan penanganan serius terhadap luka sejarah, aliansi masa perang yang dulu tampak kokoh dapat berubah menjadi hubungan yang semakin transaksional dan rapuh.