Hamas Desak KTT Arab Darurat untuk Menghadapi Rencana Pengusiran Paksa dari Gaza

Berikut adalah analisis berdasarkan laporan terbaru dari PBB, Reuters, BBC, OCHA, serta pernyataan Hamas dan Kantor Media Pemerintah Gaza.

Mengapa Hamas Menyerukan KTT Arab Darurat

Pada 2 Juli 2026, Hamas secara resmi meminta Liga Arab untuk menggelar KTT darurat guna menghadapi apa yang mereka sebut sebagai rencana Israel untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza . Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pernyataan dan tindakan militer Israel merupakan "proyek pemindahan paksa" yang tidak hanya mengancam rakyat Palestina, tetapi juga menjadi "ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab" dan "tantangan nyata bagi keinginan semua negara Arab" .

Ini bukan pertama kalinya Hamas menyerukan KTT darurat. Sebelumnya, pada Februari 2025, Hamas menyerukan hal yang sama untuk menolak usulan pemerintahan Trump yang ingin mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya . Seruan serupa kembali dilontarkan pada Maret 2025 saat para pemimpin Arab bertemu di Kairo untuk mengadopsi rencana rekonstruksi alternatif dari Mesir .

PBB dan Perluasan Zona Kontrol Israel ('Garis Kuning')

Berdasarkan gencatan senjata yang dimediasi AS pada 10 Oktober 2025—yang kemudian dikuatkan oleh Resolusi DK PBB 2803 (17 November 2025)—Israel berkomitmen untuk menarik pasukannya di belakang garis demarkasi yang disebut 'Garis Kuning' (Yellow Line) . Namun, dalam praktiknya, garis ini terus bergeser semakin dalam ke wilayah Gaza.

• Ekspansi nyata. Pada Januari 2026, BBC mengonfirmasi melalui citra satelit bahwa Israel telah memindahkan penanda 'Garis Kuning' lebih jauh ke barat, menimbulkan ketidakpastian bagi warga Palestina . Pada April 2026, laporan Reuters mengungkapkan peta militer Israel menunjukkan area terlarang tambahan yang disebut 'Garis Oranye', yang mencakup 11% wilayah Gaza di luar 'Garis Kuning'. Total zona yang dikuasai Israel mencapai hampir dua pertiga dari seluruh wilayah Gaza .

• Pelanggaran berkelanjutan. OCHA melaporkan pada 19 Juni 2026 bahwa tentara Israel menempatkan blok semen kuning di Gaza timur, sebagai sinyal perluasan 'Garis Kuning' ke area padat penduduk dan memicu pengungsian baru . Hingga 26 Juni 2026, OCHA mencatat bahwa blok tersebut ditempatkan di area berpenduduk, tempat "kekuatan mematikan sering digunakan" .

• Penguasaan lebih dari setengah Gaza. Pada bulan kedua gencatan senjata, pasukan Israel masih ditempatkan di area di luar 'Garis Kuning' yang mencakup lebih dari 50% Jalur Gaza .

Kekuatan Mematikan Pasca-Gencatan Senjata

Meskipun ada gencatan senjata, kekerasan masih berlanjut dengan korban jiwa yang signifikan.

• Hampir 1.000 tewas. Menurut pembaruan OCHA pada 13 Juni 2026, serangan udara, artileri, dan tembakan Israel telah menewaskan 981 warga Palestina sejak gencatan senjata diumumkan . Pada 29 Juni 2026, Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan angka itu naik menjadi 1.045 warga Palestina tewas dan 3.380 luka-luka, serta mendokumentasikan 3.465 pelanggaran Israel terhadap perjanjian .

• Kekuatan mematikan di 'Garis Kuning'. Kantor HAM PBB telah mendokumentasikan bahwa kekuatan mematikan sering digunakan oleh pasukan Israel di sekitar 'Garis Kuning', termasuk terhadap warga sipil yang mendekati garis demarkasi . Pemerintah Inggris melalui buletin negaranya pada Juni 2026 mengonfirmasi bahwa operasi militer dan serangan udara Israel terus berlanjut, terutama di area yang dikuasai Israel, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil .

• Serangan udara dan tembakan terus terjadi. Dalam enam bulan pertama gencatan senjata hingga April 2026, Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat 1.109 serangan udara dan tembakan artileri, serta 921 aksi penembakan yang menargetkan warga sipil .

Krisis Kemanusiaan dan Akses Bantuan

Situasi kemanusiaan tetap sangat memprihatinkan. Temuan kunci dari sumber PBB antara lain:

• Perumahan dan sanitasi. Delapan bulan pasca-gencatan senjata, 70% penduduk tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Sistem sanitasi hancur, dan Israel masih memblokir sebagian besar bantuan makanan dan medis yang dibutuhkan .

• Akses bantuan terhambat. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Israel menutup perbatasan ke Gaza dan meminta pembukaan kembali semua titik perlintasan .

• Ancaman kelaparan. Pernyataan bersama PBB-LSM pada Oktober 2025 memperingatkan bahwa "bencana kelaparan buatan manusia telah terjadi akibat blokade ilegal Israel yang terus berlanjut," dengan puluhan ribu anak-anak berisiko meninggal karena kekurangan gizi akut .

• Peringatan Dewan Keamanan. Pada 18 Juni 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan briefing terbuka atas permintaan sepuluh anggotanya. Para pejabat PBB menggambarkan kondisi sebagai "suram" dan memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza mulai terabaikan oleh perkembangan regional lainnya .

Kesimpulan: Gencatan senjata ada dalam nama saja. Operasi militer mematikan, perluasan wilayah, dan krisis bantuan masih terus berlangsung. Seruan KTT darurat Hamas adalah respons langsung terhadap apa yang mereka nilai sebagai proyek pengusiran yang terungkap, didukung oleh bukti perluasan zona kontrol Israel dan korban jiwa yang terus bertambah yang didokumentasikan oleh PBB dan otoritas setempat.