AS Peringatkan Iran di DK PBB soal Selat Hormuz: Kronologi Ancaman, Bukti, dan Diplomasi yang Rapuh

Peringatan ini menjadi puncak dari dorongan diplomatik selama beberapa bulan. Pada 4 Mei 2026, AS dan sekutu-negara Teluk memperkenalkan draf resolusi DK PBB yang mengancam sanksi atau tindakan lain kecuali Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, berhenti memungut "pungutan liar," dan mengungkapkan lokasi semua ranjau untuk menjamin keselamatan pelayaran . Draf tersebut juga menyerukan Iran untuk bekerja sama dengan rencana PBB dalam membangun koridor kemanusiaan melalui selat tersebut untuk pasokan kebutuhan pokok .

Dokumentasi Serangan Iran oleh Bahrain

Bertindak sebagai negara Teluk utama, Bahrain mendokumentasikan serangan Iran di PBB sepanjang konflik 2026. Upaya pengumpulan bukti ini sangat ekstensif dan berlapis:

Surat ke PBB: Misi Tetap Bahrain mengirim setidaknya delapan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB antara akhir Februari dan akhir Juni 2026. Surat-surat ini mendokumentasikan serangan rudal dan drone spesifik, termasuk statistik jumlah serangan, kerusakan infrastruktur sipil, dan bukti agresi ilegal .

Resolusi DK PBB 2817: Pada 11 Maret 2026, Bahrain mengedarkan dan mengamankan adopsi Resolusi 2817, yang mengutuk "serangan keji" (egregious attacks) Iran terhadap tujuh negara: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania . Resolusi ini juga mengutuk serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz . Resolusi ini disponsori bersama oleh 136 negara dan diadopsi dengan suara 13-0, dengan Rusia dan China abstain .

Serangan pasca-MoU: Setelah MoU 17 Juni ditandatangani, Iran melancarkan serangan lanjutan. Pada 28 Juni 2026, Bahrain menyerukan sidang darurat DK PBB, mendokumentasikan "gelombang kedua berturut-turut rudal balistik dan drone Iran" yang menargetkan wilayah Bahrain . Kementerian Luar Negeri Bahrain mencirikan serangan itu sebagai "pola agresi yang disengaja dan sistematis" serta pelanggaran langsung terhadap Resolusi 2817 dan MoU Islamabad .

Nota Kesepahaman Islamabad: Kerangka Kerja yang Rapuh

Nota Kesepahaman Islamabad (MoU 17 Juni) adalah perjanjian kerangka kerja 14 poin yang ditandatangani secara jarak jauh oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian . Poin-poin kuncinya meliputi:

• Penghentian resmi permusuhan antara AS dan Iran
• Komitmen Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz
• Komitmen AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya
• Komitmen kedua belah pihak untuk merundingkan kesepakatan akhir yang mengikat yang disahkan oleh resolusi DK PBB dalam waktu 60 hari
• Penangguhan sebagian sanksi untuk memungkinkan Iran menjual minyak selama negosiasi

Namun, MoU ini rapuh dan sebagian telah dilanggar. Iran sempat membuka kembali Selat Hormuz tetapi menutupnya lagi dalam hitungan hari, dengan alasan serangan Israel yang berkelanjutan di Lebanon selatan sebagai pelanggaran perjanjian—klaim yang dibantah oleh militer AS . Bahrain dan UAE melaporkan serangan rudal dan drone Iran baru pada akhir Juni .

Pada akhir Juni 2026, para analis menggambarkan MoU tersebut sebagai "mengelola rasa sakit daripada mengakhiri perang," tanpa kesepakatan final yang tercapai dan dengan pelanggaran yang terus berlanjut dari kedua belah pihak . Di sisi domestik AS, anggota DPR dari Partai Demokrat meminta pengarahan rahasia segera mengenai MoU pada 3 Juli, menuntut agar teks lengkap dan semua perjanjian sampingan diberikan kepada Kongres .

Poin-Poin Penting

1. Peringatan AS sangat eksplisit: Dubes Waltz secara langsung menghubungkan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dengan ancaman eksistensial, dengan menarik kesamaan historis penyanderaan.
2. Bahrain membangun catatan bukti yang ekstensif: Setidaknya delapan surat ke PBB, resolusi yang disponsori 136 negara, dan dokumentasi serangan pasca-MoU yang terperinci menunjukkan agresi sistematis Iran.
3. MoU 17 Juni tidak stabil: Kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran dalam hitungan hari setelah penandatanganan, dan status hukum perjanjian ini "sangat tidak jelas" menurut analis hukum .
4. Selat masih diperebutkan: Meskipun MoU menjanjikan pembukaan kembali jalur air, Iran telah menutupnya kembali, dan Angkatan Laut AS mengumumkan jalur alternatif yang diperlebar di dekat Oman pada 27 Juni .