OpenAI Tawarkan 5% Saham ke Pemerintah AS Senilai Rp 678 Triliun, Begini Rencananya

Konsep ini berkembang lewat tiga fase:

• Awal 2025 — Altman 'lobby' langsung ke Trump. Sam Altman pertama kali mengajukan ide kepemilikan saham langsung ke Presiden Trump pada awal 2025, dan melanjutkan diskusi dengan pejabat senior . Menurut sumber yang tahu, visi Altman adalah gabungan dari Alaska Permanent Fund (yang membayar dividen tahunan ke setiap penduduk dari pendapatan minyak) dan Trump Accounts (rekening tabungan anak) .

• 6 April 2026 — Kertas kebijakan resmi. OpenAI menerbitkan dokumen kebijakan 13 halaman berjudul "Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First" . Dokumen ini bukan proposal sempit perusahaan — ia menyerukan reformasi besar termasuk Dana Kekayaan Publik yang disuntik donasi saham dari perusahaan AI, pajak robot, empat hari kerja seminggu, dan kenaikan tarif pajak korporasi . Dokumen ini menyebut dana itu mirip "sovereign wealth fund era AI" .

• Juni–Juli 2026 — Konfirmasi publik dan angka 5%. Trump mengonfirmasi publik pada 5 Juni 2026 bahwa pemerintah sedang dalam pembicaraan soal kepemilikan saham langsung di perusahaan AI besar seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI . Pada 2 Juli, Financial Times melaporkan bahwa OpenAI telah mengusulkan angka spesifik 5% / $42,6 miliar .

Dinamika Politik: Dukung-Mendukung di Kiri-Kanan, Tapi Angkanya Beda

Proposal ini menciptakan koalisi lintas partai yang langka namun juga gesekan internal:

• Konvergensi bipartisan — dengan angka yang sangat berbeda. Senator Bernie Sanders (I-VT) mengusulkan pemerintah mengambil 50% saham di perusahaan AI untuk dana publik . Altman bertemu dengan Sanders tak lama setelah proposal itu diluncurkan . Trump pada dasarnya mendukung logika populis kepemilikan saham pemerintah, dengan mengatakan AS "mungkin mengambil saham langsung" di raksasa AI — namun sumber industri dan pemerintah membahas kisaran 1% hingga 5%, jauh di bawah 50% versi Sanders . Vox menyebut ini "flirtasi aneh Trump dengan sosialisme AI" .

• Kubu MAGA vs. pro-pasar bebas. Fortune melaporkan bahwa "MAGA benci AI," namun sebagian populis konservatif melihat dana publik sebagai cara menyalurkan untung AI ke kelas pekerja; sementara faksi pasar bebas di dalam pemerintahan menentang kepemilikan pemerintah atas perusahaan swasta . Kerangka donasi sukarela dirancang khusus untuk menenangkan kedua kubu — menghindari nasionalisasi tapi tetap memberi rakyat saham langsung .

• Motif strategis Altman. Tawaran saham ini dipandang luas sebagai langkah meredam tekanan politik di Washington dan memperkuat hubungan dengan pemerintahan Trump, saat OpenAI menghadapi restrukturisasi perusahaan besar dan pengawasan regulasi .

Hambatan Hukum, Struktural, dan IPO

Beberapa rintangan besar bisa menggagalkan kesepakatan:

• Restrukturisasi OpenAI belum tuntas. OpenAI sepanjang 2025 mengubah diri dari struktur nirlaba-terkontrol menjadi Public Benefit Corporation (PBC) — namun induk nirlaba masih memegang kontrol signifikan (sekitar 26% saham di beberapa laporan) . Proses konversi memerlukan negosiasi ekstensif dengan jaksa agung Delaware dan California soal valuasi wajar aset amal nirlaba . Elon Musk menggugat untuk memblokir restrukturisasi dan meminta jaksa agung negara bagian melelang sebagian besar bisnis .

• Saham Altman sendiri belum jelas. Setelah konversi PBC, kepemilikan saham pribadi Altman diumumkan sebagai 'akan ditentukan kemudian' — ketidakpastian tata kelola yang signifikan . Belum jelas bagaimana 5% pemerintah akan berinteraksi dengan struktur kepemilikan yang belum rampung ini.

• Belum ada IPO dalam waktu dekat. Per November 2025, CFO OpenAI Sarah Friar menyatakan lugas bahwa "IPO bukan agenda saat ini" . Meski perusahaan sudah mempersiapkan IPO potensial di masa depan yang bisa memicu valuasi hingga $1 triliun, waktunya sangat tidak pasti . Tanpa saham yang diperdagangkan publik, mekanisme donasi, valuasi, dan likuidasi 5% saham jadi jauh lebih rumit .

• Sengketa valuasi. Angka $42,6 miliar didasarkan pada valuasi putaran pendanaan terbaru OpenAI, namun tim hukum Musk berargumen bahwa aset amal nirlaba seharusnya dinilai jauh lebih tinggi, dan tidak ada harga pasar yang mapan untuk saham tersebut . Jika pemerintah menerima saham dan IPO tidak pernah terjadi atau ditunda tanpa batas, 'Dana Kekayaan Publik' bisa memegang aset tak likuid dengan nilai yang sangat tidak pasti.

• Otoritas hukum untuk memegang saham. Belum jelas apakah pemerintah federal memiliki wewenang hukum untuk memegang saham di perusahaan AI swasta demi membagikan dividen ke warga. Tidak ada kerangka dana abadi AS di tingkat federal — tidak seperti Alaska Permanent Fund di tingkat negara bagian — dan Kongres kemungkinan perlu mengesahkan undang-undang khusus .

• Pengawasan regulasi dan antimonopoli. OpenAI menghadapi investigasi aktif dari FTC dan jaksa agung negara bagian terkait restrukturisasi, kemitraan dengan Microsoft, dan apakah konversinya menilai dengan benar misi amal nirlaba . Menambahkan saham pemerintah ke dalam campuran ini menimbulkan pertanyaan baru soal konflik kepentingan dan antimonopoli — pemerintah akan menjadi regulator sekaligus investor potensial dan penerima saham donasi .

Intinya

Proposal ini adalah versi paling konkret dari ide lama Altman untuk memberi warga Amerika kepemilikan langsung atas kemakmuran AI. Ia telah menghasilkan minat bipartisan yang langka namun juga perpecahan mendalam soal besaran saham (1-5% vs. 50%), struktur (donasi sukarela vs. kepemilikan wajib), dan apakah pemerintah federal memiliki mesin hukum untuk memegang dan membagikan saham perusahaan. Restrukturisasi OpenAI yang belum tuntas, jadwal IPO yang tidak pasti, litigasi yang berlangsung, dan ketiadaan kerangka hukum untuk dana abadi AS membuat kesepakatan ini masih jauh dari pasti.