Laporan UNDP 2026: Eskalasi Militer Timur Tengah, Subsidi BBM, dan Tekanan pada Negara Berkembang

2. Dampak pada Negara Berkembang — Termasuk Tekanan Utang

Negara-negara berkembang menanggung beban terberat dari dampak ekonomi melalui berbagai jalur:

• Peningkatan kemiskinan massif. Konflik berpotensi mendorong lebih dari 30 juta orang ke dalam kemiskinan di seluruh dunia, dengan negara berkembang paling terpukul . Di kawasan Negara Arab saja, hingga 4 juta orang bisa jatuh miskin, membalikkan lebih dari setahun pertumbuhan ekonomi . Di Asia-Pasifik, 8,8 juta orang terancam .
• Kerugian PDB. Kerugian PDB kawasan Negara Arab diperkirakan mencapai $120–194 miliar (3,7–6,0% dari PDB kolektif) . Kawasan Asia-Pasifik menghadapi potensi kerugian hingga $299 miliar .
• Lonjakan biaya energi dan angkutan. Kenaikan biaya bahan bakar dan angkutan adalah titik tekanan paling langsung bagi negara berkembang yang bergantung pada impor . Ini memukul harga pangan, anggaran rumah tangga, dan usaha kecil.
• Tekanan utang dan fiskal. Negara-negara berkembang menghabiskan ratusan miliar dolar untuk subsidi energi darurat, mengurangi anggaran untuk sekolah, rumah sakit, dan aksi iklim . Ekonomi Afrika yang sudah menghadapi kondisi fiskal dan keuangan ketat mendapat tekanan tambahan dari gangguan rute perdagangan, pasar energi dan pupuk yang bergejolak, serta tekanan nilai tukar . Negara-negara Asia Selatan termasuk yang paling terpukul karena ketergantungan tinggi pada impor energi .
• Guncangan rangkap tiga. UNDP menggambarkan "guncangan rangkap tiga" berupa lonjakan harga energi, inflasi harga pangan, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang melanda kawasan berkembang secara bersamaan .

3. Solusi yang Diusulkan

UNDP dan badan PBB terkait mengusulkan serangkaian respons kebijakan yang saling terkait:

• Bantuan tunai yang terarah dan sementara adalah respons kebijakan yang lebih disukai untuk negara-negara dengan keterbatasan fiskal, menggantikan subsidi BBM yang luas dan tidak tepat sasaran .
• Reformasi subsidi BBM disajikan sebagai jalan yang layak bagi pemerintah untuk menciptakan ruang fiskal, yang dapat disalurkan ke investasi hijau, mengoreksi eksternalitas lingkungan, dan meningkatkan perlindungan sosial . UNDP mengadvokasi "peta jalan yang terikat waktu, langkah-langkah untuk menutup celah yang ada, dan dukungan bagi negara-negara berpenghasilan rendah" .
• Mengalihkan subsidi ke energi bersih. UNDP telah menerbitkan peta jalan untuk mengalihkan subsidi BBM ke transportasi umum rendah emisi dan investasi hijau lainnya .
• Kerja sama internasional dan dukungan bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Artikel ilmiah (ditulis bersama dengan perspektif UNDP) menekankan bahwa komitmen internasional harus mewajibkan negara-negara untuk menyerahkan peta jalan penghapusan bertahap mereka sendiri yang terikat waktu, dengan dukungan finansial dan teknis bagi negara berkembang .
• Keringanan utang dan perluasan ruang fiskal untuk negara-negara paling rentan, meskipun proposal restrukturisasi utang spesifik tidak dirinci dalam materi yang diulas.

Catatan penting: Hasil pencarian tidak berisi laporan UNDP tunggal yang secara spesifik memproyeksikan volume subsidi BBM global untuk 2026. Fokus UNDP adalah pada konsekuensi krisis (kemiskinan, kerugian PDB, ketegangan fiskal) dan argumen kebijakan untuk mereformasi subsidi, bukan pada peramalan tingkat subsidi. Untuk data subsidi 2026 yang tepat, publikasi IMF atau IEA akan menjadi sumber yang lebih langsung.