Suriah Kutuk Keras Serangan dan Invasi Darat Israel di Wilayah Selatan

Berikut adalah ringkasan mendalam berdasarkan sumber-sumber terkini.

Kecaman dan Argumen Hukum Suriah

Damaskus berulang kali mengecam invasi darat dan tembakan artileri Israel di Quneitra dan Daraa sebagai "serangan Israel baru" dan pelanggaran terhadap kedaulatannya . Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan bahwa operasi ini merupakan:

• Pelanggaran terhadap Perjanjian Disengagement 1974, yang menetapkan zona demiliterisasi yang diawasi oleh UNDOF .
• Pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Piagam PBB .
• Tindakan agresi yang merusak integritas wilayah Suriah, serta menyerukan PBB dan komunitas internasional untuk campur tangan dan menghentikan pelanggaran tersebut .

Posisi resmi Suriah, sebagaimana disampaikan melalui SANA dan portal Kementerian Luar Negeri , juga menyebutkan insiden seperti terbunuhnya seorang warga sipil akibat serangan di rumahnya di Turnejeh (pedesaan Quneitra utara) serta intimidasi terhadap penduduk sebagai bukti "pelanggaran mencolok" Israel .

Kecaman Regional

Parlemen Arab — Pada 30 November 2025, Parlemen Arab mengecam serangan Israel "dengan keras," dengan menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah, pelanggaran jelas terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas regional .

Arab Saudi — Kementerian Luar Negeri Saudi telah mengeluarkan beberapa kecaman. Pada 26 Agustus 2025, Saudi mengecam invasi Israel yang sedang berlangsung sebagai "pelanggaran mencolok" terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional . Pada 21 Maret 2026, Saudi mengecam serangan Israel ke kamp-kamp tentara Suriah sebagai "agresi" dan menyerukan komunitas internasional untuk campur tangan . Bersama Qatar dan Kuwait, Saudi juga mengecam tur Perdana Menteri Netanyahu di wilayah Suriah yang diduduki sebagai "pelanggaran mencolok" .

Qatar — Qatar bergabung dengan Arab Saudi dalam mengecam tembakan artileri dan invasi Israel di Suriah selatan, serta menolak segala seruan untuk memecah belah atau memisahkan wilayah Suriah . Media pemerintah Qatar (QNA) juga melaporkan operasi penahanan yang dilakukan Israel di Daraa dan Quneitra .

Negara lain — Turki dan Kuwait juga mengecam operasi tersebut, dengan Turki menyebut serangan Israel sebagai "eskalasi berbahaya" .

Konteks Lebih Luas: Operasi Israel Sejak Jatuhnya Pemerintahan Assad

Menyusul jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember 2024, Israel menginvasi zona penyangga demiliterisasi di barat daya Suriah (berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki) dan terus mempertahankan kehadiran militernya di sana . Gambaran yang lebih luas meliputi:

Skala pelanggaran — Pasukan Israel melakukan setidaknya 1.672 pelanggaran di wilayah Suriah antara Agustus 2025 dan Mei 2026, menurut sebuah organisasi riset dan pemantau Suriah. Maret 2026 menandai puncak dengan lebih dari 321 operasi militer, termasuk penggerebekan darat, serangan udara, tembakan artileri, dan pekerjaan infrastruktur .

Invasi darat dan pos-pos pemeriksaan — Pada 26-29 Juni 2026, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan enam invasi darat ke Daraa dan Quneitra, yang melibatkan penggerebekan rumah, pos pemeriksaan sementara, dan interogasi penduduk . Pasukan Israel mendirikan pos pemeriksaan kendaraan di kedua kegubernuran pada 31 Mei 2026, menghentikan dan memeriksa warga sipil .

Penahanan warga sipil — Pasukan Israel telah menahan secara sewenang-wenang banyak warga sipil Suriah:

• Pada 7 Juni 2026, lima warga sipil termasuk dua anak di bawah umur diculik selama invasi di Quneitra .
• Pada 11 April 2026, tiga warga Suriah ditahan selama penggerebekan di Kudna (Quneitra) dan Daraa .
• Human Rights Watch mencatat bahwa sejak jatuhnya Assad, pasukan Israel telah "menahan warga sipil Suriah secara sewenang-wenang dan memindahkan mereka ke Israel," dengan keluarga yang khawatir terhadap kerabat yang telah ditangkap dan ditahan tanpa komunikasi .
• Mantan tahanan dari Quneitra menggambarkan diinterogasi tentang Iran, Hizbullah, dan jaringan sosial setempat, dengan beberapa dipindahkan ke fasilitas yang oleh para tahanan disebut sebagai 'Guantanamo-nya Israel' .

Negosiasi yang Sedang Berlangsung Terkait Perjanjian Disengagement 1974

Sejak pertengahan 2025, AS memfasilitasi perundingan tidak langsung antara pejabat Israel dan Suriah untuk membahas keamanan perbatasan dan status Perjanjian Disengagement 1974 .

Perkembangan penting:

• Pembicaraan Paris (Januari 2026) — Pejabat senior Israel dan Suriah melanjutkan pembicaraan keamanan tingkat tinggi di Paris untuk putaran kelima, yang dimediasi oleh AS. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk "sel komunikasi khusus" untuk pertukaran intelijen dan koordinasi de-eskalasi militer .
• Posisi negosiasi Suriah — Pada April 2026, Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyatakan keterbukaannya untuk "negosiasi jangka panjang" mengenai Dataran Tinggi Golan, tetapi hanya jika Israel terlebih dahulu setuju untuk menarik pasukan dari zona penyangga yang direbut sejak Desember 2024. Damaskus ingin mencapai kesepakatan keamanan baru yang menjamin penarikan Israel ke garis disengagement tahun 1974 sebagai bagian dari pendekatan bertahap .
• Pembaruan mandat UNDOF — Pasukan Pengamat Pelepasan Keterikatan PBB (UNDOF), yang dibentuk berdasarkan perjanjian 1974, memiliki mandat yang diperbarui oleh Dewan Keamanan setiap enam bulan. Pembaruan Juni 2026 merupakan titik diplomatik kunci .

Status perjanjian 1974 — Perjanjian tersebut secara luas dianggap telah runtuh dalam praktiknya akibat invasi sepihak Israel ke zona penyangga dan penolakannya untuk menarik diri. Namun, kedua belah pihak terus merujuknya sebagai kerangka hukum dasar untuk setiap pengaturan keamanan di masa depan .