Institute for the Study of War (ISW) menilai bahwa Iran menggunakan mekanisme ini untuk mencoba menjalankan otoritas jangka panjang atas selat tersebut, yang memungkinkannya mengatur transit dan membatasi lalu lintas kapal sesuai kebijakannya sendiri — sebuah prospek yang mengkhawatirkan pejabat AS dan perusahaan pelayaran internasional .
Pembicaraan komite ini mendapatkan landasan hukum dari Nota Kesepahaman Islamabad (Islamabad MoU) , sebuah perjanjian kerangka kerja 14 poin yang ditandatangani secara elektronik pada 17 Juni 2026, dan secara resmi pada 19 Juni di Swiss antara AS dan Iran . MoU tersebut secara eksplisit mengatur pembukaan kembali Selat Hormuz dan komitmen bersama untuk merundingkan kesepakatan komprehensif akhir dalam waktu 60 hari
. MoU ini juga memulihkan larangan penggunaan kekuatan dan berupaya mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat untuk mengesahkan penyelesaian akhir
.
Namun, MoU tersebut tidak menentukan bagaimana selat itu akan dikelola dalam jangka panjang — celah inilah yang kini coba diisi oleh Iran dan Oman secara bilateral, secara efektif melakukan negosiasi awal status selat sebelum jendela 60 hari berakhir . Pasal 5 MoU Islamabad, yang dirujuk kedua belah pihak selama pertemuan Muscat, menjadi kerangka acuan diskusi ini
.
Pertemuan komite ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Selat Hormuz praktis ditutup sejak 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan peringatan yang melarang pelayaran, dan operator kapal tanker minyak, gas, dan kapal besar menangguhkan pengiriman . Akibatnya, kejutan ekonomi global terjadi: ribuan pekerja maritim terdampar di sekitar 2.000 kapal, perusahaan asuransi menolak memberikan perlindungan, dan data pelacakan kapal menunjukkan lalu lintas melalui titik sempit yang menangani sekitar 20% pasokan minyak global hampir berhenti total
.
Bentrokan militer terus berlanjut bahkan setelah MoU ditandatangani. Pada 25 Juni, sebuah badan PBB menghentikan evakuasi kapal setelah sebuah kapal terkena proyektil di lepas pantai Oman . Pada 27 Juni, hanya dua hari sebelum komite bertemu, Iran mengumumkan telah menyerang instalasi militer AS di Timur Tengah sebagai pembalasan atas serangan AS di dekat selat tersebut, mengancam kerangka perdamaian yang rapuh
.
Visi Iran — regulasi bersama Iran-Oman. Teheran berupaya membangun mekanisme permanen Iran-Oman yang memberinya wewenang setara untuk mengatur dan memungut biaya transit. Pejabat Iran secara eksplisit memperingatkan bahwa selat tersebut "tidak akan kembali ke status sebelum perang" dan mengindikasikan Teheran akan mengenakan biaya pada kapal setelah periode 60 hari . Pernyataan bersama dari pembicaraan 23 Juni secara spesifik menyebutkan diskusi tentang "manajemen pengiriman, layanan terkait, dan biaya terkait"
.
Visi AS — kebebasan navigasi berdasarkan hukum internasional. Posisi AS, yang tercermin dalam MoU, adalah agar selat tersebut dibuka kembali di bawah kerangka kerja Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang sudah ada, yang menjamin hak lintas damai (innocent passage) dan kebebasan navigasi tanpa pungutan atau pembatasan sepihak Iran .
Implikasi strategis: Dengan melibatkan Oman — negara netral yang memiliki perairan teritorial sendiri di sepanjang selat — ke dalam struktur tata kelola, Iran berupaya menciptakan fakta bilateral (fait accompli) yang akan sulit dibatalkan oleh AS dan komunitas pelayaran internasional, secara efektif menyingkirkan AS dari model regulasi selat di masa depan .
Berdasarkan MoU, Iran setuju untuk "pembukaan kembali bertahap" selat tersebut, dan AS berkomitmen untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap ekspor minyak Iran . Namun, evakuasi kapal-kapal yang terdampar yang didukung PBB dihentikan sementara pada 25 Juni setelah serangan proyektil di lepas pantai Oman, menunjukkan bahwa transit yang aman belum terjamin
.
Waktu terus berjalan: pada pertengahan Agustus 2026, AS dan Iran harus menyelesaikan kesepakatan damai komprehensif atau berisiko runtuhnya kerangka kerja ini. Jika tidak ada kesepakatan, Iran telah memberi isyarat akan secara sepihak memberlakukan biaya dan pembatasan transitnya sendiri, sementara AS memperingatkan akan aksi militer baru . Per 29 Juni, lalu lintas pelayaran masih sangat terbatas — hanya "tetesan" kapal yang bergerak, tetapi lalu lintas komersial normal belum pulih, dan lingkungan keamanan masih sangat tidak stabil
.