China Perketat Pengawasan Ekspor Indium, Ancaman Baru bagi Pusat Data AI Global

China semakin memperketat pemeriksaan terhadap ekspor indium, logam khusus yang sangat penting untuk pusat data generasi terbaru dan infrastruktur AI. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan pembeli global bahwa indium akan segera secara resmi ditambahkan ke dalam kerangka kontrol ekspor Beijing yang terus diperluas .

Indium digunakan dalam wafer indium phosphide (InP) yang menjadi komponen vital untuk chip fotonik berkecepatan tinggi di pusat data AI. Sejak Februari 2025, China sudah memberlakukan pembatasan ekspor untuk InP . Langkah terbaru pada Juni 2026 ini melibatkan pemeriksaan bea cukai yang lebih ketat dan penundaan perizinan—bukan larangan total—tetapi ini menjadi sinyal kuat bahwa indium mungkin akan menjadi target kontrol penuh berikutnya .

Mengapa Pembeli Global Khawatir

Gangguan pada pusat data AI. Indium phosphide adalah material kunci untuk chip fotonik hemat energi yang dibutuhkan operator pusat data guna mengimbangi tuntutan komputasi AI. Pembatasan ekspor InP yang dimulai Februari 2025 telah menjadi "hambatan signifikan" dalam merancang komponen AI tercepat dan paling hemat energi .

Kemacetan perizinan. Alih-alih melarang secara total, China bisa "memperlambat atau memberikan persyaratan" pada ekspor, menciptakan ketidakpastian pasokan kronis . Kelompok bisnis AS melaporkan bahwa akses ke beberapa mineral kritis dari China sudah "hampir tidak bisa diperoleh" karena keterlambatan perizinan .

Risiko eskalasi. Pembeli khawatir bahwa pemeriksaan yang diperketat saat ini adalah pendahulu dari dimasukkannya indium secara resmi ke dalam daftar kontrol ekspor, mengikuti pola yang sama seperti yang terjadi pada tanah jarang, gallium, dan germanium .

Respons Amerika Serikat

Pemerintah AS telah bergerak di beberapa front untuk mengamankan pasokan indium dan mineral kritis lainnya:

• Memperluas daftar mineral kritis: Pada November 2025, Departemen Dalam Negeri AS merilis Daftar Mineral Kritis 2025 final yang mencakup 60 mineral—termasuk indium—menandakan pengakuan pemerintah atas risiko pasokan .
• Tindakan presiden untuk mineral olahan: Pada Januari 2026, Gedung Putih mengeluarkan perintah eksekutif untuk "Menyesuaikan Impor Mineral Kritis Olahan dan Produk Turunannya," secara eksplisit menyebut indium sebagai mineral yang digunakan dalam jaringan serat optik dan sistem satelit yang menghadapi kerentanan rantai pasok .
• Pertemuan Tingkat Menteri Mineral Kritis (Februari 2026): Departemen Luar Negeri AS menggelar pertemuan tingkat menteri besar, menandatangani 11 kerangka kerja mineral kritis bilateral baru dan nota kesepahaman dengan negara-negara mitra untuk "membentuk ulang pasar global" dan membangun rantai pasok yang aman dan terdiversifikasi .
• Pembangunan aliansi: AS meluncurkan Satuan Tugas Keamanan Mineral Kritis AS-India dan platform industri bersama untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan pasokan yang didominasi China .
• Dorongan produksi dalam negeri: Upaya mencakup perizinan yang disederhanakan, insentif pajak, dan dukungan untuk proyek pertambangan serta pemrosesan dalam negeri. Meski demikian, analis dari Chicago Council on Global Affairs dan Carnegie Endowment mencatat bahwa membangun rantai pasok alternatif akan membutuhkan investasi berkelanjutan selama bertahun-tahun .

Strategi Geopolitik yang Lebih Luas

Indium menjadi front terbaru dalam kampanye multi-tahun Beijing untuk mempersenjatai dominasinya di rantai pasok mineral kritis. Pola ini mengikuti eskalasi yang jelas:

1. Gelombang pertama (2023–2024): China membatasi ekspor gallium, germanium, grafit, dan antimon—terutama sebagai respons terhadap pembatasan teknologi semikonduktor AS .
2. Gelombang kedua (April 2025): Kontrol ekspor diperluas mencakup tungsten, telurium, bismut, molibdenum, dan indium, yang diterapkan sebagai alat balasan dalam perang dagang dan tarif yang lebih luas dengan Amerika Serikat . Ini diikuti dengan kontrol pada tanah jarang berat (disprosium, itrium) dan magnet permanen .
3. Ekspansi Oktober 2025: China semakin memperketat kontrol tanah jarang, mewajibkan persetujuan pemerintah untuk ekspor barang-barang penggunaan ganda yang mengandung bahkan jumlah kecil tanah jarang asal China . Gelombang kedua kemudian ditangguhkan hingga November 2026 setelah negosiasi AS-China, tetapi infrastruktur kontrol tetap dipertahankan .
4. Kerangka regulasi baru (Mei 2026): China memberlakukan peraturan 79 pasal yang komprehensif untuk mengoordinasikan pertambangan, pemrosesan, pemanfaatan, dan penimbunan mineral kritis, menempatkan keamanan sumber daya sebagai pusat kebijakan negara di tengah persaingan geopolitik yang semakin intensif .

Beijing membela langkah-langkah ini sebagai upaya "menstandarisasi dan meningkatkan" manajemen ekspor. Namun, analis dari Parlemen Eropa, CSIS, dan ETH Zürich menilainya sebagai strategi yang disengaja untuk menggunakan dominasi pasokan mineral sebagai daya ungkit dalam negosiasi perdagangan, pembalasan terhadap tarif AS, dan alat untuk mengendalikan industri teknologi hilir . Kementerian Luar Negeri China baru-baru ini mendesak negara-negara G7 untuk "menghormati prinsip ekonomi pasar," meskipun Beijing sendiri justru memperketat kontrol negara atas seluruh rantai pasok mineral .