Nota Kesepahaman AS-Iran: Rezeki Minyak Rp 900 T, Tarif Kapal Rp 30 M, dan Hitung Mundur 60 Hari

Yang pasti: Departemen Keuangan AS telah berkomitmen untuk menerbitkan pengecualian (waiver) untuk minyak mentah Iran, produk minyak bumi, dan jasa terkait (perbankan, asuransi, transportasi) setelah penandatanganan . Analis memperkirakan hal ini dapat menambahkan sekitar 1,5 juta barel per hari ke pasokan global . Potensi pendapatan minyak langsung berada di kisaran USD 60+ miliar/tahun, dengan potensi pertumbuhan seiring waktu.

Biaya Transit Selat Hormuz: Bebas Biaya Selama 60 Hari, Lalu USD 2 Juta per Kapal

Iran telah menetapkan sistem biaya berlapis dan bermerek untuk jalur minyak paling vital di dunia:

• Jendela bebas biaya 60 hari: Segera setelah MOU, kapal dapat melintasi Selat Hormuz tanpa biaya. Operator kapal harus mengajukan permintaan lintas ke otoritas yang baru dibentuk, Otoritas Selat Hormuz Teluk Persia (Persian Gulf Strait Authority/PGSA.ir) setidaknya 48 jam sebelumnya .
• Setelah 60 hari: 'biaya jasa' bukan 'toll': Kepala negosiator Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa setelah masa tenggang, kapal akan dikenakan biaya untuk navigasi, keamanan, perlindungan lingkungan, dan asuransi. Teheran berargumen bahwa hukum internasional melarang tol transit di selat yang digunakan untuk navigasi internasional, tetapi mengizinkan 'biaya jasa'—sebuah perbedaan yang telah dikodifikasikan ke dalam hukum domestik .
• Besaran biaya: Parlemen Iran mengesahkan RUU pada Maret 2026 yang memperkenalkan sistem biaya dalam mata uang rial dengan tarif sekitar USD 2 juta per kapal, dengan kisaran rata-rata yang dilaporkan USD 1,5–2 juta per lintasan .
• Metode pembayaran: Biaya dapat dibayar tunai, mata uang kripto (termasuk yuan China), barang, atau barter .
• Tata kelola setelah 60 hari: MOU menyatakan bahwa Iran akan mendefinisikan administrasi Hormuz jangka panjang bersama-sama dengan Oman dan negara-negara Teluk lainnya, dengan PGSA yang mengelola operasi sehari-hari .

Ketentuan Utama MOU tentang Pencabutan Sanksi dan Tata Kelola Hormuz

MOU 14 poin ini mengandung beberapa komponen kritis. Tabel di bawah merangkum ketentuan utama yang relevan dengan keringanan ekonomi dan kendali maritim:

Catatan penting: keringanan sanksi bersyarat pada kepatuhan nuklir. Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada The Guardian bahwa "keringanan sanksi di bagian tujuh bergantung pada penyelesaian nuklir yang diuraikan di bagian delapan. Sejauh mana Anda mematuhi ketentuan nuklir akan menentukan keringanan sanksi yang Anda terima" .

Penolakan Internasional: Siapa yang Menentang Kesepakatan dan Mengapa

• Israel: Sangat menentang kesepakatan itu, dengan alasan bahwa kesepakatan itu melegitimasi program nuklir Iran dan memberikan keuntungan finansial bagi proksi regional Teheran .
• Arab Saudi dan UEA: Menyatakan keprihatinan atas rezim biaya sepihak Iran dan implikasinya terhadap kebebasan navigasi. Negara-negara Teluk waspada terhadap pengaturan apa pun yang memberi Iran kendali de facto atas jalur air tersebut .
• Sekutu Eropa: Beberapa pemerintah Eropa memperingatkan bahwa keringanan sanksi MOU tidak memiliki mekanisme verifikasi dan dapat memungkinkan proliferasi rudal Iran .
• Kritikus domestik AS: Elang Republik di Kongres telah memberi isyarat bahwa mereka akan menantang setiap 'penghentian semua jenis sanksi' tanpa persetujuan Kongres, dengan alasan bahwa pemerintahan telah melampaui wewenangnya .
• Resolusi PBB yang dipimpin Teluk: AS dan sekutu Teluknya mengusulkan resolusi PBB di bawah Bab 7 yang mengancam Iran dengan sanksi jika tidak menghentikan 'biaya ilegal' dan mengungkapkan penempatan ranjau di Selat .

MOU ini bukanlah perjanjian damai final; ini adalah kerangka kerja 60 hari. Ujian sesungguhnya—tentang verifikasi nuklir, urutan pencabutan sanksi, dan siapa yang pada akhirnya mengendalikan Selat Hormuz—baru saja dimulai.