China Baru Saja Menetapkan Batas Hukum untuk PHK karena AI: Apa Arti Putusan Hangzhou bagi Pekerja dan Perusahaan

China sedang mengalami lonjakan kasus pengadilan terkait AI seiring dengan benturan antara penerapan cepat AI generatif dan otomatisasi dengan sistem hukum yang dibangun sebelum kedua teknologi tersebut ada. Para ahli memperingatkan bahwa ketiadaan kerangka legislatif yang terpadu membuat hakim harus berimprovisasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental—kepemilikan kekayaan intelektual atas konten buatan AI, tanggung jawab hukum atas keluaran yang dihasilkan AI, dan legalitas PHK yang didorong oleh AI—yang menimbulkan ketidakstabilan bagi perusahaan dan pekerja . Putusan Pengadilan Menengah Hangzhou dalam kasus Zhou mengkristalisasi urgensi ini: ini adalah salah satu putusan pertama dari yurisdiksi utama yang menetapkan batasan konkret mengenai penggantian oleh AI, tetapi harus dilakukan dengan merentangkan hukum ketenagakerjaan yang ada daripada menerapkan undang-undang khusus AI yang jelas.

Kasus Penting Hangzhou (Zhou melawan Perusahaan Teknologi)

• Pekerja: Seorang supervisor jaminan kualitas berusia 35 tahun, yang hanya disebut sebagai Zhou, bergabung dengan sebuah perusahaan teknologi finansial (fintech) di Hangzhou pada tahun 2022. Perannya melibatkan pengelolaan tim yang menguji produk Large Language Model (LLM) .
• Yang Terjadi: Perusahaan menerapkan LLM yang mengotomatiskan sebagian pekerjaan Zhou. Perusahaan kemudian mengusulkan untuk memindahkannya ke posisi yang lebih rendah dengan pemotongan gaji dari 25.000 yuan (~Rp55,5 juta) per bulan menjadi 15.000 yuan (~Rp33,3 juta) per bulan—pemotongan sebesar 40% .
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Zhou menolak penurunan jabatan tersebut. Perusahaan kemudian memecatnya, menawarkan pesangon sekitar 311.695 yuan (~Rp693 juta) dan menyebutkan pengurangan biaya melalui otomatisasi AI sebagai alasannya .
• Putusan: Pada 28–30 April 2026, Pengadilan Menengah Hangzhou menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah bahwa pemecatan itu ilegal. Pengadilan memutuskan bahwa adopsi AI adalah pilihan bisnis strategis, bukan perubahan keadaan yang tak terduga berdasarkan Undang-Undang Kontrak Kerja China, dan bahwa penghematan biaya dari otomatisasi tidak merupakan alasan sah untuk pemutusan hubungan kerja . Pengadilan memberikan kompensasi kepada Zhou lebih dari 260.000 yuan (~Rp578 juta) .
• Mengapa Ini Penting: Ini adalah pertama kalinya pengadilan banding di China secara eksplisit memutuskan bahwa perusahaan tidak bisa memecat pekerja semata-mata untuk menggantikan mereka dengan AI, menetapkan preseden yang mengikat di salah satu pusat teknologi utama China . Pengadilan terpisah di Beijing mengeluarkan putusan serupa pada waktu yang hampir bersamaan, melibatkan seorang kolektor data peta bernama Liu yang perannya dihilangkan ketika majikannya beralih ke pengumpulan data AI .

Apa yang Mendorong Lonjakan Kasus Pengadilan AI

Pertumbuhan pesat litigasi terkait AI di China tidak terbatas pada perselisihan perburuhan. Pengadilan menghadapi gelombang kasus yang lebih luas di berbagai bidang hukum.

Pendorong	Detail
Penerapan AI masif	Peluncuran cepat AI generatif dan LLM di sektor keuangan, teknologi, dan manufaktur di China menggantikan peran dan menciptakan perselisihan baru lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk beradaptasi .
Tidak ada undang-undang AI terpadu	Tidak seperti Uni Eropa yang memiliki AI Act, China tidak memiliki undang-undang AI yang komprehensif. Undang-undang yang ada tentang kontrak, perburuhan, hak cipta, dan kekayaan intelektual dipaksa untuk menjawab pertanyaan terkait AI yang tidak dirancang untuk itu .
Tiga pertanyaan hukum berulang	Pengadilan terus bergumul dengan: (1) apakah konten buatan AI dapat dilindungi hak cipta; (2) siapa yang bertanggung jawab ketika AI menghasilkan keluaran yang berbahaya; dan (3) apakah mengganti pekerja dengan AI merupakan alasan sah untuk pemecatan berdasarkan undang-undang perburuhan .
Improvisasi yudisial	Pengadilan yang lebih rendah mengeluarkan putusan yang tidak konsisten karena tidak ada pedoman legislatif yang menyeluruh, menciptakan ketidakpastian hukum bagi bisnis .
Kecemasan dan perlawanan pekerja	Ketakutan publik yang meningkat terhadap pengangguran yang didorong AI mendorong lebih banyak pekerja untuk menantang PHK terkait AI di pengadilan, memaksa peradilan untuk turun tangan .

Pada tahun 2025 saja, pengadilan China menerima 552.600 kasus kekayaan intelektual baru, dan menyelesaikan 908 sengketa terkait kepemilikan dan transaksi data—meningkat 25,6% dari tahun sebelumnya . Pengadilan Internet Beijing juga melaporkan peningkatan yang signifikan dalam sengketa terkait AI, terutama berfokus pada kepemilikan hak cipta atas karya buatan AI dan klaim pelanggaran yang melibatkan produk bertenaga AI .

Mengapa Para Ahli Menyerukan Undang-Undang yang Lebih Jelas

Pendekatan tambal sulam terhadap tata kelola AI di China telah menciptakan tantangan signifikan bagi hakim, perusahaan, dan pekerja.

• Kekosongan legislatif: Undang-Undang Kontrak Kerja, Undang-Undang Hak Cipta, dan KUH Perdata China yang ada tidak secara langsung membahas skenario spesifik AI. Pengadilan secara efektif membuat kebijakan melalui putusan kasus per kasus .
• Risiko inkonsistensi: Tanpa kerangka kerja yang terpadu, perselisihan serupa di provinsi yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang bertolak belakang, mengikis prediktabilitas bagi perusahaan dan pekerja .
• Respons Mahkamah Agung: Pada April 2026, Mahkamah Agung China mengumumkan bahwa mereka mempercepat penyusunan pedoman yudisial untuk membakukan penanganan sengketa terkait AI, tetapi para ahli mencatat ini adalah solusi sementara—bukan pengganti undang-undang formal .
• Tekanan waktu: Kasus Zhou dan kasus paralel di Beijing muncul dalam hitungan hari satu sama lain, menggarisbawahi bahwa pengadilan sudah diminta untuk mendefinisikan batasan penggantian AI tanpa wewenang undang-undang yang jelas .

Implikasi Lebih Luas untuk Debat Ketenagakerjaan AI Global

Putusan Hangzhou bukan hanya cerita domestik China. Ini adalah pertama kalinya suatu negara ekonomi utama menghasilkan preseden yudisial yang jelas yang menyatakan bahwa menukar manusia dengan model semata-mata untuk menghemat uang bukanlah alasan sah untuk memutuskan kontrak . Meskipun Amerika Serikat dan Eropa belum menghasilkan putusan analog di tingkat ini, hasil di China dapat memengaruhi percakapan global tentang perlindungan pekerja di era otomatisasi .

Namun, putusan ini juga menyoroti keterbatasan intervensi yudisial. Seperti yang dicatat oleh seorang pakar, "Pengadilan secara efektif membuat kebijakan melalui putusan kasus per kasus," yang bukanlah pengganti kerangka legislatif komprehensif yang dapat memberikan prediktabilitas dan konsistensi . Pemerintah China kini menghadapi tekanan untuk melampaui tindakan sementara dan memberikan undang-undang AI yang terpadu yang dapat menyeimbangkan inovasi, hak-hak pekerja, dan stabilitas hukum.