Hongaria Tutup Permanen Jalan Viktor Orbán Kembali Berkuasa Lewat Amendemen Konstitusi

Pada 15 Juni 2026, parlemen Hongaria mengesahkan amendemen ke-16 terhadap Undang-Undang Dasar (konstitusi), yang secara efektif melarang Viktor Orbán untuk kembali menjabat sebagai perdana menteri. Amendemen ini disetujui dengan perolehan suara 135 setuju, 50 menolak, dan 6 abstain .

Ketentuan Penting

• Batas masa jabatan delapan tahun yang berlaku surut — Tidak seorang pun boleh menjabat sebagai perdana menteri lebih dari dua periode, atau total delapan tahun. Aturan ini menghitung masa jabatan sebelumnya sebagai perdana menteri, yang berarti masa jabatan Orbán di masa lampau secara otomatis mendiskualifikasi dirinya dari posisi perdana menteri .
• Pembubaran Kantor Perlindungan Kedaulatan (Sovereignty Protection Office) — Sebuah RUU terkait mengusulkan pembubaran Kantor Perlindungan Kedaulatan, lembaga era Orbán yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kedaulatan dengan kewenangan luas untuk menyelidiki individu atau kelompok yang dianggap melayani kepentingan asing . Kritikus dan anggota parlemen menggambarkan kantor ini sebagai alat yang digunakan untuk menekan tokoh oposisi dan media independen .
• Pengambilalihan kembali aset publik — Amendemen ini juga membongkar yayasan perwalian publik yang menguasai aset bernilai miliaran dolar dan telah menjadi perpanjangan pengaruh politik era Orbán di luar kendali pemerintahan biasa .

Konteks Politik

Amendemen ini menyusul kebangkitan Partai Tisza pimpinan Péter Magyar, yang menguasai lebih dari dua pertiga kursi parlemen sehingga dapat meloloskan perubahan konstitusi tanpa dukungan Fidesz . Rancangan amendemen diajukan pada 20 Mei 2026 dan digambarkan sebagai langkah yang dirancang untuk "mencegah kemerosotan lain menuju otoritarianisme" dengan memblokir potensi kebangkitan kembali Orbán .

Tanggapan Orbán

Sumber yang tersedia tidak memuat pernyataan publik langsung dari Orbán yang secara spesifik bereaksi terhadap pengesahan amendemen ini. Partai Fidesz-nya menentang langkah ini, namun dengan hasil pemungutan suara 135–50 dan 6 abstain, pihak penentang tidak memiliki jumlah suara untuk memblokirnya .

Potensi Tantangan dan Kendala Hukum

• Uji materi konstitusional — Pihak penentang dapat mencoba menggugat amendemen ini, terutama karena aturan ini menghitung masa jabatan sebelumnya ke dalam batas delapan tahun yang baru, tetapi sumber yang tersedia tidak melaporkan adanya gugatan yang telah diajukan .
• Perhitungan aritmatika parlemen — Mayoritas lebih dari dua pertiga yang dimiliki Tisza memberikan suara yang dibutuhkan untuk meloloskan rancangan tersebut, dan hasil akhir adalah 135–50 dengan 6 abstain .
• Prosedur perubahan UUD — Karena langkah ini mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri, pencabutannya akan membutuhkan amendemen konstitusi lainnya, bukan sekadar undang-undang biasa .
• Dimensi hukum Uni Eropa — Sumber yang tersedia tidak melaporkan adanya gugatan terhadap amendemen ini di tingkat Uni Eropa.
• Risiko politik — Mayoritas parlemen di masa depan secara teori dapat mencoba mengamendemen konstitusi lagi, tetapi itu akan bergantung pada perhitungan elektoral dan koalisi di masa mendatang.