Kebijakan ini mengikuti pola yang lebih dulu diterapkan Australia. Bagi pemerintah Inggris, larangan tersebut merupakan langkah besar untuk melindungi anak dari konten berbahaya, desain aplikasi yang membuat pengguna terus terpaku, dan risiko kontak dengan orang asing. Bagi para pengkritik, masalahnya tidak sesederhana usia pengguna: akar persoalan juga berada pada algoritma, model bisnis, serta lemahnya pengawasan terhadap platform.
Lembar fakta pemerintah Inggris mencantumkan 10 platform yang akan ditutup aksesnya bagi pengguna di bawah 16 tahun:
Daftar ini sengaja dibuat mirip dengan model Australia, yang juga menargetkan platform berbasis interaksi antarpengguna dan berbagi konten .
Namun, larangan tersebut tidak mencakup semua layanan komunikasi digital. WhatsApp dan Signal secara khusus dikecualikan, sementara produk yang ditujukan untuk anak, seperti YouTube Kids, tetap dapat diakses .
Perusahaan teknologi akan diwajibkan menerapkan sistem pemeriksaan usia yang disebut pemerintah sebagai “jaminan usia yang kuat” atau robust age assurance. Ofcom akan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan ini .
Starmer mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan regulasi yang diperlukan sebelum Natal 2026. Dengan demikian, penegakan larangan dapat dimulai pada awal 2027, kemungkinan sekitar musim semi . Menteri Teknologi Liz Kendall sebelumnya juga mengatakan regulasi untuk pengguna di bawah 16 tahun akan diberlakukan sebelum akhir 2026 .
Artinya, larangan belum langsung berlaku setelah pengumuman. Pemerintah masih harus merampungkan aturan teknis, termasuk cara platform memeriksa usia pengguna, menangani akun yang sudah ada, dan mencegah anak mengakses layanan dengan identitas yang tidak sesuai.
Kebijakan Inggris tidak berhenti pada larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembatasan fitur berisiko tinggi bagi kelompok di bawah 18 tahun, termasuk:
Langkah-langkah ini akan berjalan di atas Online Safety Act, undang-undang Inggris yang mewajibkan platform mengurangi penyebaran konten berbahaya, termasuk materi yang mengandung kekerasan, kebencian, atau pelecehan .
Pemerintah Inggris secara terbuka mengatakan akan “menggunakan model yang sama seperti Australia” . Australia menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan nasional terhadap akun media sosial milik pengguna di bawah 16 tahun. Aturan tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2025 .
Di Australia, platform harus mengambil langkah yang wajar untuk mencegah anak di bawah 16 tahun membuat atau mempertahankan akun. Perusahaan yang tidak mematuhi aturan dapat dikenai denda hingga A$50 juta, atau sekitar £25,7 juta . Dalam dua hari setelah aturan diberlakukan, pemerintah Australia melaporkan lebih dari 4,7 juta akun di sejumlah platform telah dinonaktifkan .
Kesamaan utama Inggris dan Australia adalah:
Perbedaannya, Inggris menambahkan pembatasan terhadap fitur tertentu di layanan lain, seperti siaran langsung, kontak dari orang asing, dan chatbot AI romantis atau seksual bagi pengguna di bawah 18 tahun . Inggris juga menerapkan kebijakan tersebut di atas kerangka Online Safety Act yang sudah ada.
Keputusan pemerintah Inggris merupakan hasil dari perdebatan politik selama berbulan-bulan, bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.
Konsultasi pemerintah menunjukkan dukungan kuat dari orang tua. Sembilan dari 10 orang tua yang ditanya mendukung larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Di kalangan anak muda, sekitar dua pertiga setuju bahwa anak di bawah 16 tahun seharusnya tidak menggunakan setidaknya beberapa platform media sosial .
Hasil tersebut memberi pemerintah dasar politik untuk melanjutkan kebijakan, meskipun dukungan publik tidak otomatis membuktikan bahwa larangan akan efektif meningkatkan kesehatan mental atau keselamatan anak. Sejumlah peneliti menilai bukti mengenai dampak larangan semacam ini masih terbatas.
Amnesty International UK menyambut pengakuan pemerintah bahwa anak-anak menghadapi bahaya serius di internet, tetapi menilai larangan menyeluruh bukan jawaban yang tepat.
Kerry Moscogiuri, kepala eksekutif Amnesty International UK, menyebut kebijakan tersebut sebagai “diagnosis yang benar, tetapi resep yang keliru”. Menurutnya, larangan menyeluruh berisiko mendorong aktivitas internet anak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, memutus akses mereka ke jaringan dukungan penting, dan tidak menyentuh sumber utama bahaya .
Amnesty berpendapat persoalannya bukan semata-mata anak berada di media sosial. Yang menjadi masalah adalah model bisnis dan desain platform yang sering mendorong pengguna untuk bertahan lebih lama, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan, privasi, dan hak mereka .
Sejumlah organisasi dan pakar menyampaikan keberatan serupa:
Perusahaan teknologi juga menolak kebijakan tersebut. Meta, TikTok, Snap, dan YouTube menyebut larangan menyeluruh tidak proporsional, sembari mengatakan mereka telah berinvestasi dalam perlindungan yang sesuai usia. Mereka juga memperingatkan bahwa anak-anak dapat terdorong menggunakan layanan yang lebih tidak aman .
Secara politik, larangan sudah diputuskan. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada detail pelaksanaan: bagaimana usia diverifikasi, seberapa akurat sistem tersebut, bagaimana data pribadi disimpan, dan bagaimana Ofcom menindak platform yang tidak patuh.
Perdebatan utamanya juga belum selesai. Pendukung kebijakan melihat larangan sebagai langkah tegas untuk mengurangi paparan anak terhadap konten dan fitur berbahaya. Para pengkritik menilai pemerintah seharusnya menargetkan algoritma yang eksploitatif, desain yang mendorong kecanduan, serta model bisnis platform—bukan sekadar melarang anak berada di media sosial.
Dengan regulasi yang diharapkan selesai sebelum akhir 2026, perhatian publik akan segera beralih dari pertanyaan “apakah larangan akan diberlakukan?” menjadi “bagaimana larangan itu diterapkan, dan apakah benar-benar membuat anak lebih aman?”