Secara spesifik:
Portugal menjadi negara pertama yang mengaktifkan klausul pelarian nasional yang diperluas ini untuk keperluan energi. Pada 6 Juni 2026, Komisi Eropa secara resmi merekomendasikan agar Portugal diizinkan menggunakan mekanisme tersebut, sembari mencatat bahwa negara itu sebelumnya telah meminta pinjaman UE senilai €5,8 miliar di bawah program SAFE untuk pertahanan . Aktivasi Portugal ini menjadi uji kasus yang menyingkap perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota.
Sehari sebelum pertemuan Eurogroup, tepatnya pada 10 Juni 2026, Dewan Fiskal Eropa (EFB)—badan pengawas fiskal independen UE—melontarkan kritik publik terhadap langkah Komisi . Ketua EFB Pieter Hasekamp mengeluarkan teguran tajam:
EFB memperingatkan agar UE tidak mengulangi kesalahan era pandemi, di mana stimulus fiskal menyeluruh justru meningkatkan utang tanpa reformasi struktural. Dewan tersebut berpendapat bahwa memperluas klausul pertahanan untuk menutupi belanja energi berisiko menormalisasi keringanan fiskal permanen dan merusak kredibilitas aturan fiskal baru .
Perpecahan di Eurogroup ini terjadi di tengah latar belakang yang pelik:
Prancis dan Belanda, yang sama-sama sedang dalam prosedur defisit berlebihan, menolak klausul energi atas dasar disiplin fiskal. Dewan Fiskal Eropa memperingatkan bahwa langkah ini berisiko mengulangi kesalahan stimulus era pandemi. Portugal adalah negara pertama yang mengaktifkan mekanisme tersebut. Seluruh perselisihan ini berada dalam pusaran krisis tritunggal: blokade Selat Hormuz, kenaikan suku bunga ECB, dan pemangkasan pertumbuhan zona euro oleh IMF menjadi 0,9%—dengan pembicaraan anggaran Dewan Eropa yang mengintai pada 18–19 Juni.
Comments
0 comments