Perang Dagang, Penolakan Visa, dan Biaya 30%: Krisis yang Membayangi Pembukaan Piala Dunia 2026

Piala Dunia FIFA 2026, turnamen pertama yang diselenggarakan di tiga negara, digadang-gadang sebagai perayaan pemersatu Amerika Utara. Namun, saat pertandingan pembuka dimulai, permainan indah ini justru berada dalam bayang-bayang tiga realitas buruk: perang dagang yang meracuni hubungan negara tuan rumah, kebuntuan geopolitik yang mencegah staf senior Iran memasuki Amerika Serikat, dan struktur harga tiket yang memicu reaksi keras global serta penyelidikan kongres AS.

Turnamen yang Diselenggarakan di Tengah Medan Perang Dagang

Kerangka kerja tuan rumah tri-nasional untuk Piala Dunia 2026 bertabrakan dengan ketegangan perdagangan paling parah yang pernah dialami benua itu dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih menjadi simbol kerja sama, turnamen ini malah menjadi latar belakang sengketa ekonomi berisiko tinggi.

• USMCA di ambang kehancuran. Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA), tulang punggung perdagangan Amerika Utara, dijadwalkan untuk menjalani tinjauan resmi wajib mulai Juli 2026. Presiden Donald Trump memberi sinyal bahwa ia mungkin tidak akan memperpanjang kesepakatan itu, mengubah apa yang tadinya dianggap sekadar penilaian rutin menjadi negosiasi ulang atau bahkan pembubaran . Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) memperingatkan tinjauan itu akan menjadi "negosiasi berisiko tinggi" karena pemerintahan Trump bersiap mencari konsesi dalam isu perdagangan dan non-perdagangan seperti migrasi .
• Tarif memicu gesekan politik. Penggunaan tarif ekstensif oleh Trump sangat mengganggu perdagangan di seluruh benua. Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, dan Trump mengadakan pertemuan pribadi di sela-sela pengundian Piala Dunia pada Desember 2025, tetapi tidak ada resolusi yang dicapai terkait perselisihan mendasar tentang perdagangan, migrasi, dan bahkan kebuntuan ekstradisi yang melibatkan pejabat Meksiko .
• Realita operasional yang tegang. Ketiga negara terpaksa menyiapkan protokol perbatasan dan keamanan bersama meskipun para pemimpin mereka saling melontarkan ejekan. Politico menggambarkan hubungan tersebut sedang menghadapi "ujian terbesarnya" pada apa yang seharusnya menjadi puncak kejayaan benua tersebut . The Guardian mencatat atmosfer turnamen dibentuk "bukan melalui musik perayaan" melainkan melalui "tarif balasan, rentetan penghinaan lintas batas, dan hubungan diplomatik yang memburuk" .

Drama Piala Dunia Iran: Pemain Masuk, Staf Ditolak

Krisis yang mungkin paling mencolok secara visual adalah konfrontasi diplomatik atas partisipasi Iran, yang mengakibatkan tim nasionalnya memasuki AS sementara sebagian besar manajemennya terkunci di luar.

• Perjuangan visa di menit-menit terakhir. Iran tiba di turnamen dengan negaranya sudah terlibat konflik menyusul serangan militer AS, yang memperparah sensitivitas keamanan . Para pemain dan staf menghadapi ketidakpastian selama berbulan-bulan sebelum AS akhirnya memberikan visa kepada 26 pemain skuad, tetapi menolak sebagian besar staf manajerial, eksekutif, administratif, dan media .
• Lima belas personel kunci diblokir. Kedutaan Besar Iran di Turki dan Federasi Sepak Bola Iran menuduh AS menolak visa untuk sekitar 15 anggota delegasi, termasuk Sekretaris Jenderal federasi, Hedayat Mombeini, dan wakil presidennya, Mehdi Mohammad Nabi . Utusan AS untuk Turki, Tom Barrack, mengonfirmasi visa dikeluarkan untuk para pemain, tetapi penolakan staf menciptakan skenario aneh di mana "otak" operasional tim terpaksa mengelola urusan dari Meksiko sementara para pemain melintasi perbatasan untuk bertanding .
• Tuduhan "perilaku pendendam." Teheran menuduh AS melakukan "perlakuan diskriminatif" dan "bentuk terburuk dari campur tangan yang bias politik dalam olahraga" . Tim tersebut berlatih di Turki dan kemudian pindah ke Meksiko di tengah kebuntuan, dengan para pemain secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas penundaan tersebut .
• Pola boikot. Ini bukanlah titik nyala pertama. Iran sebelumnya telah memboikot pengundian Piala Dunia di Washington, D.C., pada November 2025 atas penolakan visa bagi para pejabatnya, dan baru membatalkannya setelah pemerintahan Trump untuk sementara mencabut larangan visa . Boikot sebelumnya itu menjadi pertanda krisis yang lebih dalam yang kemudian terjadi begitu turnamen dimulai.

Skema Tiket FIFA: Bagaimana Biaya 15% di Kedua Sisi Menciptakan Mesin Pendapatan 30%

Jika krisis geopolitik mengancam semangat turnamen, sistem tiket resmi FIFA mengancam hubungannya dengan para penggemar. Platform jual-beli (resale) badan pengatur itu menjadi titik nyala finansial dan politik utama.

• Komisi "dobel jepret". FIFA mengoperasikan pasar jual-beli resminya sendiri, membebankan komisi 15% kepada penjual dan 15% lagi kepada pembeli di setiap transaksi. Ini menghasilkan biaya gabungan sekitar 30% untuk setiap tiket yang dijual kembali, sebuah struktur yang dikonfirmasi oleh rilis pers resmi DPR AS dari Perwakilan Pou dan Pallone . Untuk tiket $100 yang dijual kembali di platform tersebut, FIFA meraup $30 .
• Tanpa batasan harga, tanpa batas. Tidak seperti Piala Dunia sebelumnya, FIFA memilih untuk tidak menerapkan batasan harga untuk turnamen 2026, menyesuaikan diri dengan pasar tiket sekunder yang kurang teregulasi di AS dan Kanada . Hasilnya adalah surga bagi para spekulan. Tiket yang semula dijual hanya seharga $155 muncul di pasar jual-beli FIFA sendiri dengan harga ribuan dolar, dengan beberapa daftar jual-beli untuk pertandingan premium dilaporkan melebihi $2 juta .
• Para ekonom menyebutnya "direkayasa dengan sengaja." Fortune melaporkan bahwa para ekonom menggambarkan pasar tersebut sengaja dibuat oleh FIFA untuk mengekstrak pendapatan di setiap tahap perjalanan penggemar menuju kursi stadion yang semakin mahal . Untuk sebagian besar sejarahnya, organisasi ini menjalankan sistem konvensional dengan tiket harga nominal, batasan harga jual kembali, dan biaya 10% atau kurang. Model 2026 menandai perubahan tajam dari preseden itu .
• Kongres meminta jawaban. Struktur ini menuai sorotan langsung dari para pembuat undang-undang AS. Penyelidikan kongres yang dipimpin oleh Pou dan Pallone menuntut agar FIFA menjelaskan "praktik tempat duduk yang membingungkan dan biaya jual kembali yang tinggi," secara khusus mempertanyakan bagaimana sebuah sistem yang menghasilkan potongan 30% untuk FIFA dari penjualan sekunder benar-benar melayani penggemar, alih-alih hanya meningkatkan pendapatan organisasi . Penyelidikan itu digaungkan oleh panggilan pengadilan dari jaksa agung New York dan New Jersey, yang menyatakan tiket telah "jauh melampaui harga untuk turnamen Piala Dunia sebelumnya" .

Kombinasi dari tiga krisis ini—perang dagang, kebuntuan diplomatik visa, dan pemberontakan harga tiket—berarti Piala Dunia 2026 dibuka bukan dengan rasa perayaan bersama, melainkan dengan postur terfragmentasi dan defensif dari tuan rumah serta penyelenggaranya.