Tuduhan Spionase dan Pengadilan Tiruan

• Pihak Houthi secara konsisten menuduh staf PBB dan LSM yang ditahan sebagai mata-mata untuk Israel, Amerika Serikat, dan sekutu Barat .
• Pada September 2025, Kementerian Luar Negeri yang dikelola Houthi menegaskan bahwa perlindungan hukum PBB "tidak seharusnya melindungi aktivitas spionase" .
• Pada Oktober 2025, otoritas Houthi mengumumkan bahwa 43 pegawai lokal PBB akan diadili atas dugaan keterlibatan dengan serangan udara Israel yang menargetkan tokoh Houthi . PBB secara konsisten menepis klaim ini sebagai tuduhan yang tidak berdasar .
• Pada 23 November 2025, Pengadilan Kriminal Khusus yang dikelola Houthi di Sanaa menjatuhkan vonis mati regu tembak kepada 17 orang dengan tuduhan spionase terkait Israel dan negara-negara Barat .
• Human Rights Watch mendokumentasikan bahwa para tahanan ditahan tanpa bisa dihubungi, tanpa proses hukum yang wajar, dan menjadi korban penghilangan paksa .

Kematian Pegawai WFP dalam Tahanan

• Pada 23 Januari 2025, seorang staf Yaman dari Program Pangan Dunia (WFP) bernama "Ahmed" ditahan secara sewenang-wenang oleh otoritas Houthi .
• Pada 10 Februari 2025, ia meninggal dunia dalam tahanan . Sekretaris Jenderal PBB menyatakan dirinya "patah hati dan marah besar", mengutuk kematian tersebut, dan menyerukan investigasi .
• Amnesty International secara terpisah mendesak Houthi untuk segera mengusut kematian dalam tahanan ini .
• Prancis menyatakan "kemarahan mendalam" dan menyebut kondisi penahanan sebagai "tidak manusiawi" .

Dampak pada Operasi Kemanusiaan

• Pada Februari 2025, PBB menangguhkan operasi kemanusiaan di provinsi Saada—kubu kuat Houthi—setelah penangkapan Januari dan kematian pegawai WFP .
• HRW melaporkan bahwa penahanan telah "menghentikan bantuan" di Yaman yang dilanda krisis, di mana lebih dari 21 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan .
• WFP menyatakan pada September 2025 bahwa 21 staf mereka sendiri termasuk di antara yang ditahan, dan penahanan itu secara langsung menghambat penyaluran bantuan pangan .
• PBB memperingatkan bahwa penyasaran terhadap pekerja bantuan menggerogoti seluruh respons kemanusiaan di salah satu krisis kemanusiaan terburuk dunia.

Seruan Internasional untuk Pembebasan Tanpa Syarat

• Dewan Keamanan PBB — Pada 6 Juni 2026, DK PBB mengutuk penahanan itu "dengan istilah yang paling keras" dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari seluruh 73 staf PBB yang ditahan . DK juga mengeluarkan pernyataan serupa pada Juni 2025, satu tahun setelah gelombang awal .
• Sekretaris Jenderal PBB António Guterres — Telah berulang kali mengutuk penahanan ini, terakhir pada 10 Juni 2026, menyebutnya "sewenang-wenang" dan menuntut pembebasan segera .
• Human Rights Watch (HRW) — Pada 7 Juni 2026, bersama CIHRS dan Amnesty International, menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua staf yang ditahan sewenang-wenang, serta mendokumentasikan bahwa penahanan menghentikan bantuan penyelamat jiwa . Pada Januari 2026, HRW mendesak PBB dan pemerintah terkait untuk "mengambil setiap tindakan dalam kekuatan mereka" .
• Amnesty International — Pada 6 Juni 2026, bersama CIHRS dan HRW, menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh staf PBB dan masyarakat sipil yang ditahan sewenang-wenang . Sebelumnya, pada Juli 2024 dan Februari 2025, Amnesty secara terpisah menuntut pembebasan dan investigasi atas kematian staf WFP .
• Pernyataan diplomatik bersama — Pada Juni 2024 dan Januari 2025, puluhan negara anggota PBB (termasuk AS, Inggris, negara-negara UE, Jepang, Kanada, dan lainnya) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keras penahanan tersebut dan menuntut pembebasan segera .

Tuduhan Spionase dan Pengadilan Tiruan

• Pihak Houthi secara konsisten menuduh staf PBB dan LSM yang ditahan sebagai mata-mata untuk Israel, Amerika Serikat, dan sekutu Barat .
• Pada September 2025, Kementerian Luar Negeri yang dikelola Houthi menegaskan bahwa perlindungan hukum PBB "tidak seharusnya melindungi aktivitas spionase" .
• Pada Oktober 2025, otoritas Houthi mengumumkan bahwa 43 pegawai lokal PBB akan diadili atas dugaan keterlibatan dengan serangan udara Israel yang menargetkan tokoh Houthi . PBB secara konsisten menepis klaim ini sebagai tuduhan yang tidak berdasar .
• Pada 23 November 2025, Pengadilan Kriminal Khusus yang dikelola Houthi di Sanaa menjatuhkan vonis mati regu tembak kepada 17 orang dengan tuduhan spionase terkait Israel dan negara-negara Barat .
• Human Rights Watch mendokumentasikan bahwa para tahanan ditahan tanpa bisa dihubungi, tanpa proses hukum yang wajar, dan menjadi korban penghilangan paksa .

Kematian Pegawai WFP dalam Tahanan

• Pada 23 Januari 2025, seorang staf Yaman dari Program Pangan Dunia (WFP) bernama "Ahmed" ditahan secara sewenang-wenang oleh otoritas Houthi .
• Pada 10 Februari 2025, ia meninggal dunia dalam tahanan . Sekretaris Jenderal PBB menyatakan dirinya "patah hati dan marah besar", mengutuk kematian tersebut, dan menyerukan investigasi .
• Amnesty International secara terpisah mendesak Houthi untuk segera mengusut kematian dalam tahanan ini .
• Prancis menyatakan "kemarahan mendalam" dan menyebut kondisi penahanan sebagai "tidak manusiawi" .

Dampak pada Operasi Kemanusiaan

• Pada Februari 2025, PBB menangguhkan operasi kemanusiaan di provinsi Saada—kubu kuat Houthi—setelah penangkapan Januari dan kematian pegawai WFP .
• HRW melaporkan bahwa penahanan telah "menghentikan bantuan" di Yaman yang dilanda krisis, di mana lebih dari 21 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan .
• WFP menyatakan pada September 2025 bahwa 21 staf mereka sendiri termasuk di antara yang ditahan, dan penahanan itu secara langsung menghambat penyaluran bantuan pangan .
• PBB memperingatkan bahwa penyasaran terhadap pekerja bantuan menggerogoti seluruh respons kemanusiaan di salah satu krisis kemanusiaan terburuk dunia.

Seruan Internasional untuk Pembebasan Tanpa Syarat

• Dewan Keamanan PBB — Pada 6 Juni 2026, DK PBB mengutuk penahanan itu "dengan istilah yang paling keras" dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari seluruh 73 staf PBB yang ditahan . DK juga mengeluarkan pernyataan serupa pada Juni 2025, satu tahun setelah gelombang awal .
• Sekretaris Jenderal PBB António Guterres — Telah berulang kali mengutuk penahanan ini, terakhir pada 10 Juni 2026, menyebutnya "sewenang-wenang" dan menuntut pembebasan segera .
• Human Rights Watch (HRW) — Pada 7 Juni 2026, bersama CIHRS dan Amnesty International, menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua staf yang ditahan sewenang-wenang, serta mendokumentasikan bahwa penahanan menghentikan bantuan penyelamat jiwa . Pada Januari 2026, HRW mendesak PBB dan pemerintah terkait untuk "mengambil setiap tindakan dalam kekuatan mereka" .
• Amnesty International — Pada 6 Juni 2026, bersama CIHRS dan HRW, menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh staf PBB dan masyarakat sipil yang ditahan sewenang-wenang . Sebelumnya, pada Juli 2024 dan Februari 2025, Amnesty secara terpisah menuntut pembebasan dan investigasi atas kematian staf WFP .
• Pernyataan diplomatik bersama — Pada Juni 2024 dan Januari 2025, puluhan negara anggota PBB (termasuk AS, Inggris, negara-negara UE, Jepang, Kanada, dan lainnya) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keras penahanan tersebut dan menuntut pembebasan segera .