Inggris Tantang Trump demi Keamanan Anak: Larangan Media Sosial di Bawah 16 Tahun Segera Diterapkan

Inggris berada di ambang penerapan larangan penggunaan media sosial bagi siapa pun yang berusia di bawah 16 tahun. Langkah ini langsung memicu teguran keras dan resmi dari pemerintahan Trump di Washington. Apa yang awalnya merupakan konsultasi keamanan anak kini berubah menjadi perselisihan diplomatik yang melibatkan regulasi internet, kebebasan berbicara, dan tanggung jawab raksasa teknologi Amerika. Dengan pengumuman yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat, keretakan ini menunjukkan bagaimana kebijakan digital domestik bisa menjadi medan pertempuran internasional.

Jalan Panjang Inggris Menuju Pelarangan

Dorongan Inggris menuju pelarangan meningkat drastis di paruh pertama tahun 2026. Meskipun platform media sosial sebenarnya sudah diwajibkan melindungi anak-anak dari konten berbahaya di bawah Online Safety Act sejak Juli 2025 , para menteri menyimpulkan bahwa perlindungan yang ada belum cukup kuat.

Momentum politik mulai terbangun pada 21 Januari, ketika House of Lords (Majelis Tinggi Parlemen Inggris) memberikan suara 261–150 untuk mendukung amandemen larangan media sosial bagi remaja di bawah 16 tahun sebagai bagian dari undang-undang pendidikan. Meskipun pemerintah saat itu menentang amandemen tersebut, hasil pemungutan suara ini menunjukkan adanya selera politik yang besar untuk bertindak .

Sehari setelahnya, pemerintah meluncurkan konsultasi publiknya sendiri, yang secara eksplisit meniru model larangan yang diterapkan Australia pada Desember 2024. Konsultasi ini mengeksplorasi batasan usia ketat, pembatasan fitur infinite scrolling (gulir tanpa batas), dan kontrol algoritmik yang lebih ketat . Saat ditutup pada akhir Mei, konsultasi ini telah menarik 47.000 respons dari masyarakat .

Di balik layar, Menteri Teknologi Liz Kendall dan Perdana Menteri Keir Starmer telah memberi sinyal bahwa perubahan kebijakan yang signifikan pasti akan terjadi. Starmer mengatakan kepada wartawan pada akhir Mei, “Saya dengan tegas menyatakan bahwa kita memerlukan terobosan radikal di area ini, dan kami akan mengambil tindakan” . Pada 8 Juni, The Times melaporkan bahwa Starmer siap mengumumkan larangan pada platform media sosial yang “berbahaya” bagi anak di bawah 16 tahun, sambil tetap mengizinkan akses ke layanan perpesanan dan platform lain yang dinilai lebih minim risiko .

Serangan Balik Pemerintahan Trump

Washington tidak tinggal diam menunggu pengumuman resmi. Pada 5 Juni 2026, Kedutaan Besar AS di London menyampaikan respons resmi terhadap konsultasi Inggris tersebut, menyampaikan keberatan yang jelas terhadap segala bentuk larangan menyeluruh untuk usia di bawah 16 tahun .

Langkah yang tidak lazim ini—sebuah negara ikut campur dalam pembuatan aturan domestik negara lain—berisi sejumlah argumen:

• Larangan ini akan membebani perusahaan teknologi Amerika secara “tidak proporsional” dan “tidak setara” .
• Pembatasan usia untuk remaja 13 hingga 16 tahun secara teknis tidak praktis dan “tidak akan berhasil” .
• Tanggung jawab seharusnya ada di tangan orang tua, bukan pemerintah. Inggris sebaiknya mempromosikan “perangkat yang kuat” untuk kontrol orang tua .
• Kebijakan ini merepresentasikan “pembatasan pemerintah yang kaku dan seragam (one-size-fits-all)” .

Kebebasan berbicara merupakan benang merah dalam posisi AS. Wakil Presiden JD Vance sebelumnya mengklaim bahwa kebebasan berbicara di Inggris sedang “mundur,” sementara seorang anggota Kongres senior dari Partai Republik menyebut Online Safety Act sebagai “undang-undang sensor daring Inggris” . Meskipun pengajuan resmi AS tidak secara eksplisit merujuk pada Amandemen Pertama Konstitusi AS (karena ini menyangkut negara asing), bingkai argumennya sangat jelas.

Garis Sesar Diplomatik

Respons AS muncul hanya beberapa hari sebelum pengumuman Starmer yang diantisipasi, mengubah langkah keamanan anak menjadi ujian diplomatik yang panas .

Perpecahan internal di kabinet Inggris menunjukkan betapa seriusnya pemerintah mempertimbangkan hubungan dengan Washington. Menurut laporan, sejumlah menteri kabinet Starmer awalnya menolak larangan ini, khawatir akan “mengganggu” Presiden Trump dan merusak hubungan dengan pemerintahan yang sangat akrab dengan perusahaan teknologi besar .

Meski begitu, pemerintah Inggris tetap melangkah maju. Menteri Kendall menanggapinya dengan lugas pada 9 Juni, dengan mengatakan bahwa fokusnya adalah pada pandangan para orang tua Inggris dan pemerintah “tidak akan goyah” oleh tekanan AS .

Konsensus Lintas Partai di Dalam Negeri

Yang tidak biasa, kebijakan ini mendapat dukungan dari hampir seluruh spektrum politik di Inggris. Pemimpin oposisi Kemi Badenoch mengumumkan pada Januari bahwa partainya (Partai Konservatif) akan menetapkan batasan usia untuk media sosial. Partai Konservatif membingkai langkah ini sebagai upaya melindungi anak-anak dari konten ekstrem, eksploitasi komersial, dan fitur desain yang membuat kecanduan .

Kombinasi antara dukungan parlemen, konsultasi publik yang detail, dan preseden nyata dari Australia telah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk bergerak maju meskipun ada keberatan dari AS. Pertanyaan besarnya sekarang bukanlah apakah pembatasan akan terjadi, tetapi seperti apa bentuknya—dan apakah Gedung Putih akan meningkatkan responsnya setelah pengumuman resmi dilayangkan.