Pada 5 Juni 2026, Jubir Kemlu China Mao Ning menyatakan AI tidak boleh dikuasai rivalitas negara besar [3]. China mengusulkan World AI Cooperation Organization (WAICO) dan Global AI Governance Action Plan [2][7].

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What is China's official stance on US-China AI competition, and how does its call for global cooperation — including its proposed Global AI. Article summary: Here is the contrast between China's official position and the Rice/dominant US stance, grounded in the available evidence.. Topic tags: general, general web, education, government, user generated. Reference image context from search candidates: Reference image 1: visual subject "To this end, we hereby put forward the Global AI Governance Action Plan, calling on all parties to take concrete and effective actions in advancing global AI development and govern" source context "Global AI Governance Action Plan_Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China" Reference image 2: visual subject "To this end, we hereby put forward the Global AI Governance
Perdebatan global seputar kecerdasan buatan (AI) kini bukan lagi sekadar tentang algoritma atau model bahasa besar. Ini adalah benturan dua pandangan dunia: bagaimana seharusnya umat manusia mengelola teknologi yang paling transformatif di abad ini? Jawaban dari Beijing dan Washington tidak bisa lebih berbeda lagi.
Sikap resmi China sangat gamblang: mereka menolak mentah-mentah gagasan bahwa AI adalah ajang kontes dominasi antarnegara. Dalam konferensi pers rutin pada 5 Juni 2026, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dengan tegas menyatakan, "AI tidak boleh dimiliki oleh negara-negara besar, apalagi didominasi oleh kontes dan rivalitas." .
Pernyataan ini adalah bantahan langsung terhadap framing "menangkan perlombaan" yang digaungkan oleh para pembuat kebijakan di Amerika Serikat. China justru memposisikan diri sebagai juru kampanye keterbukaan dan tata kelola global yang berlandaskan pada tiga pilar kelembagaan utama:
Pada Konferensi AI Dunia (WAIC) ke-8 di Shanghai, Perdana Menteri Li Qiang meluncurkan peta jalan 13 poin untuk tata kelola AI internasional. Langkah ini adalah jawaban langsung atas America's AI Action Plan yang dirilis beberapa hari sebelumnya. Dalam pidatonya, Li Qiang menyerukan "pembentukan awal kerangka kerja dan aturan global yang memiliki konsensus luas" serta mengusulkan pembentukan Organisasi Kerja Sama AI Dunia (WAICO) . WAICO digadang-gadang sebagai badan multilateral gaya PBB untuk memastikan negara-negara Global South tidak tertinggal.
Dewan Negara China mengeluarkan arahan ini untuk mempercepat adopsi AI di semua sektor ekonomi. Fokusnya adalah memanfaatkan model open-source dan solusi terjangkau untuk negara-negara berkembang, yang secara implisit menjadi strategi China untuk memperluas pengaruh teknologinya sekaligus mempromosikan pembangunan inklusif .
Edisi ke-9 WAIC akan menghadirkan jalur akademik baru bernama WAICA (WAIC-Academic) yang diketuai oleh ilmuwan komputer terkemuka Yao Qizhi (Andrew Chi-Chih Yao). Konferensi ini secara eksplisit membuka pintu bagi peneliti global dan menawarkan total hadiah SAIL Award lebih dari USD 280.000 (sekitar Rp4,5 miliar) untuk menarik talenta terbaik dunia .
China membingkai keunggulannya sebagai bukti kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan AI global, bukan sebagai ancaman. Dengan lebih dari 6.200 perusahaan AI, portofolio paten AI terbesar di dunia, dan industri inti AI senilai 1,2 triliun yuan, Beijing ingin menegaskan posisinya sebagai mitra yang tak terelakkan, bukan musuh yang harus dikalahkan .
Di seberang Pasifik, narasinya sangat berbeda. Mantan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice menjadi salah satu suara paling lantang yang mendorong narasi "perlombaan hidup-mati" ini.
Dalam sebuah pidato di Departemen Luar Negeri pada Februari 2025, Rice menyatakan bahwa "kita harus memenangkan perlombaan ini" karena teknologi baru akan menentukan masa depan kenegarawanan AS . Retorikanya tajam: ini adalah "perlombaan dua kuda" di mana demokrasi—bukan negara otoriter—harus menang. Rice berargumen bahwa masyarakat tertutup seperti China akan menyembunyikan risiko dan kegagalan AI, persis seperti penanganan awal COVID-19
.
Rice menyerukan regulasi minimal dan memperingatkan bahwa pemotongan anggaran universitas serta birokrasi yang berlebihan berisiko menyerahkan keunggulan inovasi AS kepada China . Pandangan ini bukanlah pendapat pribadi semata; ini mencerminkan konsensus bipartisan yang lebih luas di Washington. Dengar pendapat di Senat AS pada akhir 2025 menyimpulkan bahwa "Amerika harus mengalahkan China dalam perlombaan AI" sebagai masalah keamanan ekonomi dan nasional
, dan Gedung Putih mengeluarkan perintah eksekutif pada Desember 2025 untuk menghilangkan regulasi tingkat negara bagian yang dianggap dapat memperlambat inovasi AI
.
Persaingan ini bukan hanya perang kata-kata. AS telah memperketat kontrol ekspor chip AI canggih dan peralatan semikonduktor ke China sepanjang 2025–2026. China secara konsisten menentang langkah ini, menyebutnya sebagai "upaya untuk meningkatkan militerisasi dan memblokade pembangunan" .
Meskipun ada ketegangan, Kementerian Luar Negeri China telah berulang kali menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama AI dengan AS dan mencatat bahwa AI telah dibahas dalam KTT para pemimpin baru-baru ini. Namun, hingga saat ini, tidak ada kerangka kerja tata kelola AI bilateral formal yang diumumkan secara publik .
Panggung telah siap untuk pertarungan visi. Bagi China, jalan menuju masa depan AI adalah melalui konsensus global dan pembangunan inklusif. Bagi AS, masa depan itu harus dimenangkan, dan hanya boleh dimenangkan oleh kekuatan yang dianggapnya paling bertanggung jawab. Dunia menyaksikan, dan di antara keduanya, arah perkembangan AI umat manusia akan ditentukan.
Studio Global AI
Use this topic as a starting point for a fresh source-backed answer, then compare citations before you share it.
Pada 5 Juni 2026, Jubir Kemlu China Mao Ning menyatakan AI tidak boleh dikuasai rivalitas negara besar [3].
Pada 5 Juni 2026, Jubir Kemlu China Mao Ning menyatakan AI tidak boleh dikuasai rivalitas negara besar [3]. China mengusulkan World AI Cooperation Organization (WAICO) dan Global AI Governance Action Plan [2][7].
Mantan Menlu AS Condoleezza Rice tegaskan AS harus menang karena demokrasi lebih aman mengelola risiko AI [5][8].