Canberra memilih untuk tidak melancarkan perang tarif balasan. Pemerintah Australia mengajukan pengaduan resmi melalui WTO, atau Organisasi Perdagangan Dunia, sembari menjaga ruang untuk penyelesaian diplomatik . Jalur hukum itu berfungsi sebagai perlindungan sekaligus alat tawar dalam negosiasi.

Strategi Australia: tekanan hukum, perubahan politik, dan diplomasi

Perubahan pemerintahan di Australia pada 2022 membuka jalan bagi pendekatan yang lebih berorientasi pada stabilisasi. Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese berupaya memperbaiki komunikasi dengan Beijing dan menurunkan tensi hubungan bilateral .

Hasilnya tidak datang sekaligus, tetapi hambatan perdagangan dicabut secara bertahap:

• Februari 2023: China kembali mengimpor batu bara dari Australia.
• Agustus 2023: Bea anti-dumping dan bea penyeimbang sebesar 80,5 persen terhadap barley Australia dihapus. Keputusan ini membuka kembali pasar yang sebelumnya bernilai sekitar A$1,5 miliar per tahun .
• Maret 2024: Tarif terhadap wine Australia dicabut setelah proses peninjauan dan negosiasi .
• Desember 2024: Pembatasan terakhir terhadap ekspor lobster hidup diselesaikan, yang secara resmi mengakhiri rangkaian sengketa perdagangan tersebut .

Pemulihan hubungan dagang berlangsung cepat. Pada Agustus 2023, nilai perdagangan bilateral Australia-China mencapai rekor sekitar A$219 miliar, terdiri dari ekspor barang senilai A$194 miliar dan jasa sebesar A$9,5 miliar . Pada Juli 2025, kedua negara juga sepakat melakukan peninjauan umum terhadap perjanjian perdagangan bebas mereka, ChAFTA, untuk memperluas akses pasar .

Bagi Farrell, pelajaran utamanya jelas: mempertahankan prinsip tidak selalu berarti harus meningkatkan eskalasi. Pemerintah dapat terus menekan lewat aturan internasional, membuka jalur komunikasi, dan menunggu momentum politik yang memungkinkan hubungan kembali stabil.

Mengapa situasi Uni Eropa lebih rumit?

Strategi Australia tidak serta-merta bisa disalin ke Eropa. Perbedaan paling penting terletak pada sifat masalahnya.

Australia menghadapi serangkaian pembatasan yang relatif terarah dan sangat dipengaruhi oleh ketegangan politik. Uni Eropa, sebaliknya, berhadapan dengan ketidakseimbangan perdagangan yang lebih dalam dan bersifat struktural.

Pada 2025, Uni Eropa mengekspor barang senilai €199,6 miliar ke China, tetapi mengimpor barang senilai €559,4 miliar. Hasilnya adalah defisit perdagangan barang sebesar €359,8 miliar—atau sekitar €359,9 miliar menurut data Komisi Eropa—yang meningkat 2,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya .

Barang manufaktur menyumbang 97,3 persen dari total impor Uni Eropa dari China pada 2025 . Ketimpangan itu juga berlanjut pada 2026: menurut data bea cukai China, surplus Beijing terhadap Uni Eropa mencapai US$113 miliar hanya dalam empat bulan pertama tahun tersebut, naik dari US$91 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya .

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai surplus China itu “tidak berkelanjutan”. Brussels mengaitkannya dengan kelebihan kapasitas industri yang didukung negara dan kemudian membanjiri pasar global .

Dengan kata lain, persoalan Eropa bukan hanya soal membuka kembali pasar setelah sanksi politik dicabut. Eropa khawatir basis industrinya tergerus oleh arus impor murah China dalam jangka panjang.

Brussels memilih pertahanan dagang

Karena perbedaan tersebut, pendekatan Uni Eropa kini lebih defensif dibandingkan strategi Australia pada 2020–2024.

Tarif kendaraan listrik

Setelah penyelidikan anti-subsidi, Uni Eropa memberlakukan tarif definitif terhadap kendaraan listrik buatan China. Dalam sejumlah kasus, tarif itu dapat mencapai sekitar 45 persen . Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi produsen Eropa dari persaingan yang dinilai tidak setara.

Kuota dan klausul pengamanan

Brussels juga mempertimbangkan penggunaan klausul pengamanan secara lebih luas, termasuk kuota impor dan tarif tambahan untuk sektor-sektor industri yang dianggap rentan .

Preferensi “Made in Europe”

Melalui Industrial Accelerator Act, Komisi Eropa berupaya memperkuat daya saing industri kawasan tersebut. Salah satu gagasannya adalah proses pengadaan “Made in Europe”, yang memberi preferensi kepada pemasok dari Eropa dibandingkan pemasok dari negara ketiga .

Langkah ini memicu kritik dari Beijing. China menuduh Uni Eropa memilih-milih data untuk membenarkan pembatasan perdagangan . Di sisi lain, pejabat Eropa berpendapat bahwa kebijakan defensif diperlukan untuk menghadapi ancaman terhadap industri strategis, termasuk kendaraan, teknologi ramah lingkungan, semikonduktor, dan rantai pasok bahan mentah penting .

Australia dan Uni Eropa tidak berada dalam posisi yang sama

Perbandingan keduanya menunjukkan beberapa perbedaan utama:

Inilah alasan mengapa formula Australia mungkin hanya bisa menjadi inspirasi, bukan cetak biru bagi Brussels. Diplomasi yang sabar dapat membantu meredakan sengketa, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas industri, akses pasar, subsidi, dan ketergantungan rantai pasok.

Apakah kesabaran Australia bisa berhasil di Eropa?

Pesan Farrell tetap relevan: perang dagang tit-for-tat dapat memperbesar biaya bagi konsumen dan perusahaan di kedua pihak. Jalur WTO, dialog tingkat tinggi, dan diversifikasi rantai pasok dapat memberi Uni Eropa lebih banyak ruang untuk bernegosiasi tanpa kehilangan daya tawar.

Namun, mempertahankan kesabaran tidak sama dengan bersikap pasif. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa diplomasi berjalan berdampingan dengan tekanan hukum dan posisi yang konsisten. Sementara itu, skala defisit Eropa membuat Brussels menghadapi tekanan domestik yang jauh lebih besar untuk melindungi industri lokal.

Kesimpulannya, Australia menunjukkan bahwa menahan diri dapat membuahkan hasil ketika disertai strategi hukum dan pembukaan kembali hubungan politik. Tetapi masalah Uni Eropa-China jauh lebih besar daripada sengketa tarif atas beberapa komoditas. Bagi Eropa, tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara menjaga saluran diplomatik dan mencegah ketergantungan industri yang dianggap tidak lagi berkelanjutan.

Canberra memilih untuk tidak melancarkan perang tarif balasan. Pemerintah Australia mengajukan pengaduan resmi melalui WTO, atau Organisasi Perdagangan Dunia, sembari menjaga ruang untuk penyelesaian diplomatik . Jalur hukum itu berfungsi sebagai perlindungan sekaligus alat tawar dalam negosiasi.

Strategi Australia: tekanan hukum, perubahan politik, dan diplomasi

Perubahan pemerintahan di Australia pada 2022 membuka jalan bagi pendekatan yang lebih berorientasi pada stabilisasi. Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese berupaya memperbaiki komunikasi dengan Beijing dan menurunkan tensi hubungan bilateral .

Hasilnya tidak datang sekaligus, tetapi hambatan perdagangan dicabut secara bertahap:

• Februari 2023: China kembali mengimpor batu bara dari Australia.
• Agustus 2023: Bea anti-dumping dan bea penyeimbang sebesar 80,5 persen terhadap barley Australia dihapus. Keputusan ini membuka kembali pasar yang sebelumnya bernilai sekitar A$1,5 miliar per tahun .
• Maret 2024: Tarif terhadap wine Australia dicabut setelah proses peninjauan dan negosiasi .
• Desember 2024: Pembatasan terakhir terhadap ekspor lobster hidup diselesaikan, yang secara resmi mengakhiri rangkaian sengketa perdagangan tersebut .

Pemulihan hubungan dagang berlangsung cepat. Pada Agustus 2023, nilai perdagangan bilateral Australia-China mencapai rekor sekitar A$219 miliar, terdiri dari ekspor barang senilai A$194 miliar dan jasa sebesar A$9,5 miliar . Pada Juli 2025, kedua negara juga sepakat melakukan peninjauan umum terhadap perjanjian perdagangan bebas mereka, ChAFTA, untuk memperluas akses pasar .

Bagi Farrell, pelajaran utamanya jelas: mempertahankan prinsip tidak selalu berarti harus meningkatkan eskalasi. Pemerintah dapat terus menekan lewat aturan internasional, membuka jalur komunikasi, dan menunggu momentum politik yang memungkinkan hubungan kembali stabil.

Mengapa situasi Uni Eropa lebih rumit?

Strategi Australia tidak serta-merta bisa disalin ke Eropa. Perbedaan paling penting terletak pada sifat masalahnya.

Australia menghadapi serangkaian pembatasan yang relatif terarah dan sangat dipengaruhi oleh ketegangan politik. Uni Eropa, sebaliknya, berhadapan dengan ketidakseimbangan perdagangan yang lebih dalam dan bersifat struktural.

Pada 2025, Uni Eropa mengekspor barang senilai €199,6 miliar ke China, tetapi mengimpor barang senilai €559,4 miliar. Hasilnya adalah defisit perdagangan barang sebesar €359,8 miliar—atau sekitar €359,9 miliar menurut data Komisi Eropa—yang meningkat 2,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya .

Barang manufaktur menyumbang 97,3 persen dari total impor Uni Eropa dari China pada 2025 . Ketimpangan itu juga berlanjut pada 2026: menurut data bea cukai China, surplus Beijing terhadap Uni Eropa mencapai US$113 miliar hanya dalam empat bulan pertama tahun tersebut, naik dari US$91 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya .

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai surplus China itu “tidak berkelanjutan”. Brussels mengaitkannya dengan kelebihan kapasitas industri yang didukung negara dan kemudian membanjiri pasar global .

Dengan kata lain, persoalan Eropa bukan hanya soal membuka kembali pasar setelah sanksi politik dicabut. Eropa khawatir basis industrinya tergerus oleh arus impor murah China dalam jangka panjang.

Brussels memilih pertahanan dagang

Karena perbedaan tersebut, pendekatan Uni Eropa kini lebih defensif dibandingkan strategi Australia pada 2020–2024.

Tarif kendaraan listrik

Setelah penyelidikan anti-subsidi, Uni Eropa memberlakukan tarif definitif terhadap kendaraan listrik buatan China. Dalam sejumlah kasus, tarif itu dapat mencapai sekitar 45 persen . Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi produsen Eropa dari persaingan yang dinilai tidak setara.

Kuota dan klausul pengamanan

Brussels juga mempertimbangkan penggunaan klausul pengamanan secara lebih luas, termasuk kuota impor dan tarif tambahan untuk sektor-sektor industri yang dianggap rentan .

Preferensi “Made in Europe”

Melalui Industrial Accelerator Act, Komisi Eropa berupaya memperkuat daya saing industri kawasan tersebut. Salah satu gagasannya adalah proses pengadaan “Made in Europe”, yang memberi preferensi kepada pemasok dari Eropa dibandingkan pemasok dari negara ketiga .

Langkah ini memicu kritik dari Beijing. China menuduh Uni Eropa memilih-milih data untuk membenarkan pembatasan perdagangan . Di sisi lain, pejabat Eropa berpendapat bahwa kebijakan defensif diperlukan untuk menghadapi ancaman terhadap industri strategis, termasuk kendaraan, teknologi ramah lingkungan, semikonduktor, dan rantai pasok bahan mentah penting .

Australia dan Uni Eropa tidak berada dalam posisi yang sama

Perbandingan keduanya menunjukkan beberapa perbedaan utama:

Inilah alasan mengapa formula Australia mungkin hanya bisa menjadi inspirasi, bukan cetak biru bagi Brussels. Diplomasi yang sabar dapat membantu meredakan sengketa, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas industri, akses pasar, subsidi, dan ketergantungan rantai pasok.

Apakah kesabaran Australia bisa berhasil di Eropa?

Pesan Farrell tetap relevan: perang dagang tit-for-tat dapat memperbesar biaya bagi konsumen dan perusahaan di kedua pihak. Jalur WTO, dialog tingkat tinggi, dan diversifikasi rantai pasok dapat memberi Uni Eropa lebih banyak ruang untuk bernegosiasi tanpa kehilangan daya tawar.

Namun, mempertahankan kesabaran tidak sama dengan bersikap pasif. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa diplomasi berjalan berdampingan dengan tekanan hukum dan posisi yang konsisten. Sementara itu, skala defisit Eropa membuat Brussels menghadapi tekanan domestik yang jauh lebih besar untuk melindungi industri lokal.

Kesimpulannya, Australia menunjukkan bahwa menahan diri dapat membuahkan hasil ketika disertai strategi hukum dan pembukaan kembali hubungan politik. Tetapi masalah Uni Eropa-China jauh lebih besar daripada sengketa tarif atas beberapa komoditas. Bagi Eropa, tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara menjaga saluran diplomatik dan mencegah ketergantungan industri yang dianggap tidak lagi berkelanjutan.