UE Buka Kelonggaran Fiskal Baru: Anggota Kini Bisa Pakai Dana Pertahanan untuk Transisi Energi

Kriteria utamanya adalah langkah-langkah tersebut harus bersifat struktural dan terkait dengan ketahanan energi jangka panjang serta transisi dari bahan bakar fosil, bukan dukungan konsumsi bahan bakar fosil jangka pendek yang bersifat umum .

Syarat dan Batasan

• Cakupan: Fleksibilitas ini tersedia dalam kerangka fiskal yang ada dan disajikan sebagai penggunaan fleksibilitas yang sudah ada, bukan instrumen fiskal yang sepenuhnya baru .
• Hubungan dengan klausul pertahanan: Atas permintaan negara anggota, cakupan Klausul Pelarian Nasional (National Escape Clause) untuk belanja pertahanan yang ada saat ini dapat diperluas untuk mencakup investasi transisi energi yang memenuhi syarat .
• Tanpa pengecualian menyeluruh: Pendekatan Komisi lebih mendukung langkah-langkah ketahanan energi struktural dan transisi dari bahan bakar fosil, bukan dukungan bahan bakar fosil yang luas dan tidak bertarget .
• Pengaman fiskal: Negara anggota tetap diharapkan untuk menghormati jalur pengeluaran bersih (net expenditure path) yang direkomendasikan, termasuk ketika fleksibilitas sementara di bawah klausul pelarian nasional untuk belanja pertahanan berlaku .

Bagaimana Kaitannya dengan Kelonggaran Belanja Pertahanan yang Sudah Ada

Pendekatan klausul pelarian pertahanan yang sudah ada memungkinkan negara anggota untuk menyimpang dari jalur pengeluaran bersih yang direkomendasikan untuk peningkatan belanja pertahanan hingga 1,5% dari PDB selama empat tahun . Dewan Uni Eropa telah mengaktifkan klausul pelarian nasional untuk 16 negara anggota . Langkah Komisi pada hari Rabu adalah perluasan sebagian dari logika yang sama ke sektor energi: alih-alih membuat klausul pelarian energi yang terpisah, disebutkan bahwa cakupan Klausul Pelarian Nasional saat ini untuk belanja pertahanan, jika diminta, dapat diperluas untuk mencakup investasi transisi energi yang memenuhi syarat .

Berdasarkan kompromi yang dicapai, negara-negara UE diizinkan untuk menggunakan maksimal 0,3% dari PDB per tahun dari total kelonggaran tambahan 1,5% dari PDB yang sudah diizinkan untuk pertahanan—untuk membiayai investasi yang akan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor .

Kontroversi Pemotongan Pajak Bahan Bakar

Komisi Eropa telah mengkritik pengurangan pajak energi yang tidak tepat sasaran dalam konteks respons negara anggota terhadap harga energi tinggi . Contohnya, tercatat bahwa Jerman mengadopsi pengurangan pajak energi tanpa sasaran pada solar dan bensin untuk periode Mei-Juni 2026 setelah pecahnya perang di Timur Tengah pada Februari 2026 . Hal ini mencerminkan kekhawatiran Komisi yang lebih luas bahwa keringanan pajak bahan bakar fosil secara luas tidak sama dengan investasi struktural dalam ketahanan energi dan transisi dari bahan bakar fosil .

Italia juga menjadi sorotan. Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni sebelumnya telah meminta Komisi Eropa untuk memperlakukan keamanan energi dengan urgensi yang sama seperti belanja pertahanan . Namun, pemotongan bea cukai bahan bakar yang diterapkan Roma untuk meredam biaya energi yang melonjak akibat perang Iran-AS menuai kritik sebagai langkah yang "tidak tepat sasaran" dan "terlalu luas" . Komisi menilai bahwa dukungan fiskal seharusnya lebih diarahkan untuk melindungi rumah tangga rentan dan industri yang paling terdampak, bukan subsidi harga secara umum .

Perdebatan Lebih Luas: Bantuan Tanpa Sasaran vs. Targeted dan Investasi Struktural

Ini adalah bagian dari perdebatan yang lebih luas di Uni Eropa mengenai apakah ruang fiskal harus digunakan untuk keringanan harga secara luas atau untuk dukungan yang tepat sasaran dan investasi struktural. Posisi Komisi, sebagaimana tercermin dalam COM(2026) 200, adalah bahwa fleksibilitas fiskal harus mendukung langkah-langkah yang memperkuat ketahanan struktural sistem energi Eropa dan mempercepat transisi dari bahan bakar fosil . Secara paralel, panduan kebijakan area euro menekankan perlunya menjaga keberlanjutan fiskal, menghormati jalur pengeluaran bersih yang direkomendasikan, dan memprioritaskan investasi publik dan swasta di bidang-bidang seperti inovasi dan pengembangan industri . Pengurangan pajak solar dan bensin tanpa sasaran oleh Jerman menggambarkan jenis keringanan harga energi jangka pendek yang kurang sejalan dengan pendekatan investasi struktural tersebut .