Prancis Melarang Itamar Ben‑Gvir Setelah Video Aktivis Flotilla Gaza Picu Kemarahan Global

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean‑Noël Barrot, kemudian mengumumkan bahwa Ben‑Gvir dilarang memasuki wilayah Prancis, menyebut perilakunya terhadap warga Prancis dan Eropa sebagai tindakan yang "tercela" dan "tak terkatakan."

Mengapa Video Itu Memicu Reaksi Global

Gambar yang beredar dalam video menjadi faktor utama kemarahan internasional. Laporan menggambarkan para aktivis yang ditahan berlutut dengan tangan terikat sementara Ben‑Gvir mengejek mereka setelah kapal mereka disita.

Bagi banyak pemerintah Eropa, adegan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlakuan terhadap tahanan, terutama karena sebagian dari mereka adalah warga negara Eropa. Akibatnya, beberapa negara memanggil duta besar atau diplomat Israel untuk meminta penjelasan resmi.

Para pengkritik juga menilai bahwa tindakan seorang pejabat tinggi pemerintah yang secara terbuka mengejek orang yang ditahan hanya memperburuk situasi diplomatik.

Negara‑Negara yang Sudah Menjatuhkan Sanksi

Larangan dari Prancis bukanlah langkah pertama terhadap Ben‑Gvir.

Pada Juni 2025, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia secara bersama‑sama mengumumkan sanksi terhadap Ben‑Gvir dan seorang menteri Israel lainnya. Pemerintah negara‑negara tersebut menyatakan bahwa langkah itu terkait dengan dugaan hasutan terhadap kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat.

Sanksi tersebut mencakup pembatasan perjalanan dan pembekuan aset di beberapa yurisdiksi, menandakan meningkatnya ketegangan antara sekutu Barat dan beberapa pejabat dalam pemerintahan Israel.

Prancis dan Italia Dorong Sanksi Uni Eropa

Kontroversi flotilla juga memicu seruan untuk langkah bersama di tingkat Uni Eropa.

Prancis dan Italia telah meminta agar Uni Eropa mempertimbangkan sanksi terhadap Ben‑Gvir secara kolektif. Mereka berpendapat bahwa perlakuan terhadap para aktivis dan isi video tersebut memerlukan respons yang lebih tegas dari blok tersebut.

Italia bahkan meminta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, untuk memasukkan usulan sanksi ini ke dalam agenda pertemuan para menteri luar negeri UE.

Namun, karena sanksi UE memerlukan persetujuan dari semua negara anggota, belum jelas apakah langkah tersebut akan disetujui.

Dampak pada Hubungan Israel dan Eropa

Insiden ini menambah tekanan pada hubungan antara Israel dan beberapa negara Eropa.

Setelah video tersebut beredar, sejumlah pemerintah Eropa mengecam perlakuan terhadap aktivis flotilla dan memanggil diplomat Israel untuk memberikan penjelasan.

Larangan perjalanan dari Prancis menjadi salah satu tindakan diplomatik paling keras yang pernah diambil negara Eropa terhadap seorang menteri Israel yang sedang menjabat. Bersama dengan sanksi dari negara Barat lainnya dan seruan untuk tindakan Uni Eropa, peristiwa ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara Israel dan sebagian negara Eropa terkait kebijakan di Gaza dan Tepi Barat.

Meski demikian, hingga kini tidak ada tanda bahwa hubungan diplomatik antara Israel dan negara‑negara Eropa akan putus sepenuhnya. Perselisihan ini lebih mencerminkan perbedaan kebijakan yang semakin tajam, yang muncul melalui sanksi, protes diplomatik, dan perdebatan di dalam Uni Eropa.