PBB: Deportasi Paksa Pengungsi Afghanistan Bisa Melanggar Hukum Internasional

Peringatan keras dari PBB

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB), Volker Türk, pada Mei 2026 memperingatkan bahwa deportasi paksa warga Afghanistan ke negara mereka dapat melanggar hukum hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional. Menurutnya, banyak orang dipaksa kembali ke Afghanistan meski menghadapi "risiko besar" di bawah pemerintahan Taliban.

Türk menyerukan agar negara‑negara menghentikan pemulangan paksa, terutama terhadap orang yang berpotensi mengalami penganiayaan, penahanan sewenang‑wenang, penyiksaan, atau bentuk kekerasan serius lainnya.

Ia juga menekankan bahwa perempuan, laki‑laki, dan anak‑anak Afghanistan masih terus didorong keluar dari negara tempat mereka mencari perlindungan dan dipulangkan secara tidak sukarela ke situasi yang berbahaya.

Kelompok yang paling berisiko

PBB menyebut beberapa kelompok menghadapi ancaman khusus jika dipulangkan ke Afghanistan. Di antaranya:

• perempuan dan anak perempuan
• mantan pejabat pemerintah atau anggota pasukan keamanan Afghanistan
• jurnalis dan pekerja media
• aktivis masyarakat sipil dan pembela HAM
• individu yang dianggap menentang Taliban

Kelompok‑kelompok ini berisiko mengalami pembalasan, penganiayaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya oleh otoritas de facto Taliban.

Berapa banyak orang yang sudah dideportasi?

Gelombang pemulangan besar telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan terus berlanjut pada 2026.

• Hampir 270.000 warga Afghanistan telah dideportasi sejak awal 2026, sebagian besar dari Pakistan dan Iran.
• Data UNHCR menunjukkan 177.600 orang telah kembali dari Pakistan pada 2026 hingga 9 Mei.
• Pada tiga bulan pertama 2026 saja, sekitar 55.202 warga Afghanistan dipulangkan dari Pakistan.

Dalam skala yang lebih luas, badan PBB juga melaporkan bahwa sejak Oktober 2023 sekitar 5,4 juta warga Afghanistan telah kembali dari Iran dan Pakistan, banyak di antaranya tidak secara sukarela.

Risiko yang dihadapi para returnee

Laporan lembaga PBB dan organisasi HAM menggambarkan sejumlah risiko serius bagi warga Afghanistan yang dipulangkan. Risiko tersebut meliputi:

• penganiayaan dan intimidasi
• penahanan sewenang‑wenang
• penyiksaan atau perlakuan buruk
• ancaman kekerasan dan pembalasan

Situasi ini terutama mengkhawatirkan bagi mereka yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Afghanistan sebelumnya atau yang dianggap mengkritik Taliban.

Selain itu, perempuan dan anak perempuan menghadapi pembatasan ketat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021, yang memperparah kekhawatiran mengenai keselamatan mereka setelah kembali.

Apa itu prinsip non‑refoulement?

Peringatan PBB juga menyoroti prinsip penting dalam hukum internasional yang disebut non‑refoulement.

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh mengusir, memulangkan, atau memindahkan seseorang ke negara lain jika ada alasan kuat untuk percaya bahwa orang tersebut akan menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia serius.

Perlindungan ini berlaku bagi semua orang—termasuk migran tanpa dokumen—dan menjadi salah satu dasar utama dalam sistem perlindungan pengungsi internasional.

Kritik terhadap kebijakan deportasi

Beberapa negara kini mendapat kritik karena memprioritaskan pengendalian migrasi dibanding perlindungan pengungsi. Pakistan dan Iran dituduh melakukan penangkapan, penahanan, dan deportasi massal terhadap warga Afghanistan, sementara beberapa negara Eropa juga mempertimbangkan atau melanjutkan kebijakan pemulangan.

Bagi lembaga HAM dan badan PBB, masalah utamanya bukan hanya jumlah deportasi, tetapi fakta bahwa banyak orang dikirim kembali ke negara yang masih dianggap berbahaya bagi sebagian besar pengungsi.

Karena itu, PBB kembali menegaskan bahwa pemulangan ke Afghanistan seharusnya bersifat sukarela, aman, dan bermartabat, serta sepenuhnya mematuhi hukum internasional.