Operasi Economic Fury dan Pembekuan Kripto Iran Hampir $500 Juta

Operasi Economic Fury yang dijalankan Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan bagaimana penegakan sanksi kini juga terjadi di dunia kripto. Alih‑alih "meretas" atau mengambil aset secara langsung dari blockchain, pemerintah AS memanfaatkan kombinasi sanksi hukum, pelacakan blockchain, dan kerja sama dengan perusahaan kripto untuk membekukan dana yang diduga terkait dengan jaringan keuangan Iran.

Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, operasi ini telah membekukan atau menyita hampir $500 juta aset kripto yang terkait Iran. Aksi terbesar adalah pembekuan sekitar $344 juta dalam stablecoin USDT pada dua alamat dompet di jaringan Tron yang dikaitkan dengan jaringan Bank Sentral Iran.

Bagaimana pembekuan kripto itu terjadi

Prosesnya dimulai dari langkah hukum. Pada 24 April 2026, Office of Foreign Assets Control (OFAC)—unit sanksi di Departemen Keuangan AS—memperbarui penunjukan sanksi terhadap Bank Sentral Iran (CBI) dan menambahkan beberapa alamat dompet kripto ke daftar Specially Designated Nationals (SDN).

Ketika sebuah alamat kripto masuk ke daftar ini, aset yang terkait dengannya dianggap sebagai "blocked property" menurut hukum sanksi AS. Artinya, perusahaan atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan sistem keuangan AS harus membekukan aset tersebut dan tidak boleh memfasilitasi transaksi lebih lanjut.

OFAC juga secara resmi mengakui bahwa identitas digital seperti alamat dompet kripto dapat dimasukkan sebagai pengenal dalam daftar sanksi, sehingga pelaku industri dapat memblokir transaksi yang berkaitan dengan dompet tersebut.

Peran Tether dalam membekukan $344 juta USDT

Setelah alamat dompet yang terkait Iran diidentifikasi dan masuk daftar sanksi, Tether—penerbit stablecoin USDT—memiliki kemampuan teknis untuk bertindak.

Tidak seperti Bitcoin yang sepenuhnya terdesentralisasi, USDT adalah stablecoin yang dikendalikan oleh penerbitnya, sehingga Tether dapat memblokir atau membekukan token tertentu langsung pada kontrak tokennya.

Pada 23 April 2026, Tether mengonfirmasi bahwa mereka membekukan lebih dari $344 juta USDT di dua alamat Tron setelah menerima informasi dari otoritas AS mengenai aktivitas yang terkait dengan pelanggaran hukum dan penghindaran sanksi.

Pembekuan ini mencegah dana tersebut dipindahkan atau digunakan lebih lanjut di jaringan blockchain.

Peran analisis blockchain seperti Chainalysis

Agar langkah hukum dan teknis ini bisa terjadi, otoritas membutuhkan bukti bahwa alamat kripto tersebut memang terkait dengan entitas yang disanksi.

Di sinilah perusahaan analisis blockchain seperti Chainalysis berperan. Melalui analisis transaksi publik di blockchain, mereka dapat:

• melacak aliran dana antar dompet
• mengidentifikasi hubungan dengan bursa atau broker kripto
• mengaitkan alamat tertentu dengan organisasi atau jaringan keuangan

Chainalysis melaporkan bahwa alamat Tron yang dibekukan menunjukkan pola transaksi yang terhubung dengan jaringan Bank Sentral Iran serta dompet perantara yang berkaitan dengan institusi Iran.

Temuan ini membantu otoritas mengaitkan dompet tersebut dengan entitas yang sudah berada di bawah sanksi, sehingga OFAC dapat memasukkannya ke daftar SDN dan memicu pembekuan dana.

Mengapa Binance ikut menjadi sorotan

Selain pembekuan stablecoin, perhatian juga tertuju pada bursa kripto Binance.

Laporan investigasi media menyebut bahwa jaringan yang terkait dengan pengusaha Iran Babak Zanjani memproses sekitar $850 juta transaksi melalui akun Binance selama dua tahun.

Laporan tersebut juga menyebut bahwa Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki apakah platform tersebut digunakan untuk membantu menghindari sanksi AS atau menyalurkan dana ke jaringan yang terkait Iran.

Namun penting dicatat bahwa:

• Binance membantah tuduhan tersebut, menyebut beberapa laporan mengandung kesalahan fakta.
• Penyelidikan yang dilaporkan media belum merupakan temuan pelanggaran yang terbukti secara hukum.

Mengapa kasus ini penting bagi industri kripto

Kasus ini memperlihatkan pola baru dalam penegakan sanksi di dunia kripto.

Alih‑alih mencoba menyita aset langsung dari blockchain yang terdesentralisasi, otoritas lebih sering menargetkan "titik kendali" dalam ekosistem kripto, seperti:

• penerbit stablecoin
• bursa kripto
• penyedia layanan keuangan digital

Dengan mengidentifikasi dompet melalui analisis blockchain, memasukkannya ke daftar sanksi, lalu meminta perusahaan seperti Tether membekukan aset, pemerintah dapat secara efektif menghentikan penggunaan dana tanpa harus mengendalikan jaringan blockchain itu sendiri.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi kripto bersifat publik dan terdesentralisasi, akses ke likuiditas dan infrastruktur tetap bisa menjadi titik tekanan utama dalam penegakan hukum internasional.