Apple vs. Epic Games: Mengapa Sengketa App Store Ini Jadi Kasus Penting

Masalah inti: kontrol Apple atas App Store

Di ekosistem iPhone, Apple mengharuskan aplikasi iOS didistribusikan melalui App Store. Untuk pembelian digital di dalam aplikasi—seperti item game atau langganan—pengembang juga diwajibkan menggunakan sistem in‑app purchase (IAP) milik Apple, yang biasanya mengambil komisi dari transaksi.

Epic berpendapat beberapa aturan Apple membatasi kompetisi di pasar aplikasi seluler, termasuk:

• Distribusi aplikasi iOS hanya melalui App Store
• Kewajiban menggunakan sistem pembayaran Apple untuk pembelian digital
• Pembatasan bagi pengembang untuk memberi tahu pengguna tentang metode pembayaran lain

Menurut Epic, aturan ini membuat pengembang “terkunci” dalam ekosistem Apple dan sulit menawarkan sistem pembayaran alternatif.

Mengapa Epic menggugat Apple pada 2020

Konflik memuncak pada Agustus 2020. Epic secara sengaja menambahkan opsi pembayaran langsung di Fortnite versi iOS agar pemain bisa membayar tanpa melalui sistem Apple.

Apple segera menghapus Fortnite dari App Store. Tidak lama setelah itu, Epic mengajukan gugatan antimonopoli terhadap Apple di pengadilan federal AS.

Tujuan Epic lebih luas daripada sekadar mengembalikan Fortnite. Perusahaan ingin melemahkan kontrol Apple atas transaksi di iPhone dan memberi pengembang lebih banyak kebebasan dalam memproses pembayaran.

Putusan pengadilan 2021: Apple harus melonggarkan aturan

Setelah persidangan tanpa juri, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California mengeluarkan perintah permanen pada 2021 yang menargetkan aturan "anti‑steering" Apple.

Pengadilan memerintahkan Apple untuk berhenti melarang pengembang melakukan hal-hal berikut:

• Menambahkan tombol, tautan, atau ajakan bertindak yang mengarahkan pengguna ke sistem pembelian di luar aplikasi
• Berkomunikasi dengan pelanggan tentang opsi pembayaran lain menggunakan kontak yang dikumpulkan melalui aplikasi

Artinya, pengembang harus diizinkan mengarahkan pengguna ke sistem pembayaran eksternal, bukan hanya sistem pembayaran Apple.

Meski banyak klaim antimonopoli Epic ditolak, putusan ini tetap memaksa Apple melonggarkan beberapa aturan penting terkait pembayaran di App Store.

Mengapa Apple kemudian dinyatakan melakukan contempt

Pertarungan hukum tidak berhenti setelah putusan 2021. Epic menilai cara Apple menerapkan perintah pengadilan justru melemahkan tujuan keputusan tersebut.

Pengadilan kemudian menemukan bahwa Apple menerapkan berbagai pembatasan dan biaya yang membuat pengembang enggan menggunakan tautan pembayaran eksternal. Salah satunya adalah mengenakan komisi besar pada transaksi yang terjadi setelah pengguna mengklik tautan keluar dari aplikasi.

Pada 2025, pengadilan distrik AS memutuskan bahwa Apple telah melanggar perintah sebelumnya dan menyatakan perusahaan tersebut melakukan civil contempt (penghinaan terhadap pengadilan). Menurut pengadilan, kebijakan Apple secara efektif menghalangi penggunaan sistem pembelian eksternal yang seharusnya diizinkan.

Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan kemudian menguatkan sebagian temuan contempt tersebut, meskipun juga mengubah beberapa sanksi dan mengirim sebagian isu kembali ke pengadilan tingkat bawah untuk diproses lebih lanjut.

Mengapa Apple meminta Mahkamah Agung AS meninjau kasus ini

Kini Apple meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk meninjau putusan-putusan terbaru dalam sengketa ini.

Apple berargumen bahwa pengadilan tingkat bawah keliru ketika menyatakan perusahaan tersebut melanggar perintah pengadilan. Salah satu isu utama yang ingin diklarifikasi adalah apakah Apple secara hukum boleh mengenakan komisi pada pembelian yang terjadi di luar App Store setelah pengguna mengikuti tautan dari sebuah aplikasi.

Apple juga meminta penundaan sebagian proses hukum sambil menunggu keputusan apakah Mahkamah Agung akan menerima kasus tersebut.

Mengapa kasus ini penting bagi industri teknologi

Pertarungan Apple dan Epic telah menjadi kasus penting bagi ekonomi digital global. Hasil akhirnya berpotensi memengaruhi:

• Cara toko aplikasi mengatur sistem pembayaran
• Kebebasan pengembang dalam berkomunikasi dengan pengguna
• Apakah pemilik platform boleh mewajibkan sistem pembayaran milik sendiri

Karena menyangkut persaingan pasar, tata kelola platform, dan ekonomi pengembang, keputusan akhir—terutama jika Mahkamah Agung turun tangan—dapat membentuk aturan pasar aplikasi global untuk bertahun‑tahun ke depan.