Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut perpanjangan ini sebagai langkah sementara untuk menjaga stabilitas pasar energi global di tengah gangguan pasokan yang serius.
Menurut Bessent, lisensi tersebut bertujuan untuk:
Pejabat AS mengatakan kebijakan ini dimaksudkan agar kargo yang sudah berada di laut tidak terjebak oleh sanksi, yang justru dapat memperparah kekurangan pasokan global saat pasar sedang menyesuaikan diri dengan gangguan ekspor dari kawasan Teluk.
Meski dijustifikasi secara ekonomi, keputusan tersebut memicu kritik dari sekutu Barat dan sejumlah pembuat kebijakan.
Pejabat Uni Eropa memperingatkan bahwa membiarkan lebih banyak minyak Rusia masuk ke pasar global berpotensi meningkatkan pendapatan Moskow, yang dapat melemahkan tekanan Barat terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.
Beberapa pemimpin Eropa sebelumnya juga mengkritik kebijakan serupa karena dianggap dapat memperkuat posisi finansial Rusia di tengah konflik yang sedang berlangsung.
Penolakan juga datang dari dalam negeri. Senator Michael Bennet bersama sejumlah kolega meminta Departemen Keuangan untuk kembali menerapkan sanksi penuh terhadap minyak Rusia.
Mereka berargumen bahwa pengecualian seperti ini dapat membantu menopang pendanaan perang Kremlin, karena ekspor energi merupakan sumber pendapatan utama Rusia.
Beberapa senator lain bahkan menyebut kebijakan tersebut berpotensi menciptakan “durian runtuh keuntungan minyak bagi Putin.”
Para kritikus juga mempertanyakan dampak ekonominya. Mereka menilai bahwa meskipun pengecualian diberikan, harga minyak global tetap tinggi selama krisis Hormuz, sehingga manfaatnya bagi konsumen relatif terbatas sementara Rusia masih memperoleh pendapatan dari ekspor minyak.
Perdebatan ini menyoroti dilema yang sering muncul dalam geopolitik energi.
Di satu sisi, pemerintah AS berusaha mencegah lonjakan harga dan kekurangan pasokan energi global. Di sisi lain, sekutu Barat ingin mempertahankan tekanan ekonomi maksimum terhadap Rusia melalui sanksi.
Comments
0 comments