“Menjadi Diri Sendiri Tidak Seharusnya Menjadi Kejahatan”

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan pesan sederhana namun kuat: “being who you are should never be a crime.” Ia memperingatkan bahwa di berbagai negara muncul upaya terkoordinasi untuk memundurkan perlindungan hak asasi manusia bagi komunitas LGBTIQ+.

Menurut Guterres, langkah-langkah tersebut meliputi:

• pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai,
• meningkatnya ujaran kebencian,
• serangan terhadap pembela hak asasi manusia,
• serta pemotongan dana untuk layanan penting bagi komunitas LGBTIQ+ .

Ia juga menyoroti perkembangan yang mengkhawatirkan: untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, jumlah negara yang mengkriminalkan hubungan sesama jenis secara suka sama suka kembali meningkat .

Kekerasan dan Diskriminasi Masih Meluas

Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menyatakan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas LGBTIQ+ masih sangat luas terjadi di berbagai belahan dunia.

Ia mencatat bahwa:

• lebih dari satu dari tiga negara masih mengkriminalkan hubungan sesama jenis secara suka sama suka,
• beberapa negara bahkan masih mempertahankan hukuman mati untuk pelanggaran tersebut,
• dan tren global menunjukkan situasi yang memburuk .

Türk juga menyoroti sejumlah contoh kebijakan terbaru, termasuk:

• Burkina Faso yang mengkriminalkan hubungan sesama jenis,
• Senegal yang memperberat hukuman penjara untuk tindakan seksual sesama jenis,
• serta proposal hukum serupa yang sedang dipertimbangkan di negara lain seperti Ghana .

Pembatasan Informasi dan Lonjakan Kebencian Daring

Selain kriminalisasi, beberapa negara juga mulai memberlakukan hukum yang membatasi penyebaran informasi terkait isu LGBTIQ+, yang pada praktiknya dapat menghambat advokasi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Türk menyebut negara seperti Belarus dan Kazakhstan sebagai contoh negara yang telah mengadopsi pembatasan hukum semacam ini .

Ia juga memperingatkan bahwa serangan dan pelecehan daring terhadap komunitas LGBTIQ+ semakin meningkat, didorong oleh retorika tajam dari sebagian politisi dan tokoh publik—sering kali menargetkan individu transgender. Türk menyerukan agar pemerintah dan perusahaan teknologi mengambil langkah lebih tegas untuk melawan ujaran kebencian dan pelecehan digital .

Mengapa PBB Mengaitkan Isu Ini dengan Demokrasi

Administrator UNDP Alexander De Croo menekankan bahwa kesetaraan dan inklusi bukan sekadar tambahan bagi demokrasi—melainkan inti dari demokrasi itu sendiri.

Menurutnya, ketika masyarakat atau negara:

• mengecualikan,
• menargetkan,
• atau mengkriminalkan orang karena identitas mereka,

maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komunitas tersebut, tetapi juga melemahkan institusi, merusak kohesi sosial, dan mengurangi potensi ekonomi suatu negara .

Upaya Menguatkan Suara Komunitas

Dalam konteks advokasi global, PBB juga menjadi ruang penting bagi aktivis LGBTIQ+. Salah satu inisiatif yang disorot adalah UN Trans Advocacy Week, program yang membawa pemimpin komunitas transgender dan gender-diverse dari berbagai negara ke Jenewa untuk berdialog langsung dengan pejabat PBB dan lembaga internasional .

Penyelenggara dari masyarakat sipil mengatakan program ini penting karena orang trans sering dibicarakan dalam kebijakan publik, tetapi jarang benar-benar didengar. Melalui inisiatif ini, para aktivis dapat menyampaikan langsung pengalaman dan tuntutan mereka di forum internasional .

Pesan Utama IDAHOBIT 2026

Peringatan IDAHOBIT setiap 17 Mei bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ+. Tema tahun 2026 menegaskan pesan inti dari para pemimpin PBB: demokrasi yang kuat tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak, keamanan, dan partisipasi penuh semua orang—termasuk komunitas LGBTIQ+.

“Menjadi Diri Sendiri Tidak Seharusnya Menjadi Kejahatan”

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan pesan sederhana namun kuat: “being who you are should never be a crime.” Ia memperingatkan bahwa di berbagai negara muncul upaya terkoordinasi untuk memundurkan perlindungan hak asasi manusia bagi komunitas LGBTIQ+.

Menurut Guterres, langkah-langkah tersebut meliputi:

• pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai,
• meningkatnya ujaran kebencian,
• serangan terhadap pembela hak asasi manusia,
• serta pemotongan dana untuk layanan penting bagi komunitas LGBTIQ+ .

Ia juga menyoroti perkembangan yang mengkhawatirkan: untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, jumlah negara yang mengkriminalkan hubungan sesama jenis secara suka sama suka kembali meningkat .

Kekerasan dan Diskriminasi Masih Meluas

Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menyatakan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas LGBTIQ+ masih sangat luas terjadi di berbagai belahan dunia.

Ia mencatat bahwa:

• lebih dari satu dari tiga negara masih mengkriminalkan hubungan sesama jenis secara suka sama suka,
• beberapa negara bahkan masih mempertahankan hukuman mati untuk pelanggaran tersebut,
• dan tren global menunjukkan situasi yang memburuk .

Türk juga menyoroti sejumlah contoh kebijakan terbaru, termasuk:

• Burkina Faso yang mengkriminalkan hubungan sesama jenis,
• Senegal yang memperberat hukuman penjara untuk tindakan seksual sesama jenis,
• serta proposal hukum serupa yang sedang dipertimbangkan di negara lain seperti Ghana .

Pembatasan Informasi dan Lonjakan Kebencian Daring

Selain kriminalisasi, beberapa negara juga mulai memberlakukan hukum yang membatasi penyebaran informasi terkait isu LGBTIQ+, yang pada praktiknya dapat menghambat advokasi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Türk menyebut negara seperti Belarus dan Kazakhstan sebagai contoh negara yang telah mengadopsi pembatasan hukum semacam ini .

Ia juga memperingatkan bahwa serangan dan pelecehan daring terhadap komunitas LGBTIQ+ semakin meningkat, didorong oleh retorika tajam dari sebagian politisi dan tokoh publik—sering kali menargetkan individu transgender. Türk menyerukan agar pemerintah dan perusahaan teknologi mengambil langkah lebih tegas untuk melawan ujaran kebencian dan pelecehan digital .

Mengapa PBB Mengaitkan Isu Ini dengan Demokrasi

Administrator UNDP Alexander De Croo menekankan bahwa kesetaraan dan inklusi bukan sekadar tambahan bagi demokrasi—melainkan inti dari demokrasi itu sendiri.

Menurutnya, ketika masyarakat atau negara:

• mengecualikan,
• menargetkan,
• atau mengkriminalkan orang karena identitas mereka,

maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komunitas tersebut, tetapi juga melemahkan institusi, merusak kohesi sosial, dan mengurangi potensi ekonomi suatu negara .

Upaya Menguatkan Suara Komunitas

Dalam konteks advokasi global, PBB juga menjadi ruang penting bagi aktivis LGBTIQ+. Salah satu inisiatif yang disorot adalah UN Trans Advocacy Week, program yang membawa pemimpin komunitas transgender dan gender-diverse dari berbagai negara ke Jenewa untuk berdialog langsung dengan pejabat PBB dan lembaga internasional .

Penyelenggara dari masyarakat sipil mengatakan program ini penting karena orang trans sering dibicarakan dalam kebijakan publik, tetapi jarang benar-benar didengar. Melalui inisiatif ini, para aktivis dapat menyampaikan langsung pengalaman dan tuntutan mereka di forum internasional .

Pesan Utama IDAHOBIT 2026

Peringatan IDAHOBIT setiap 17 Mei bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ+. Tema tahun 2026 menegaskan pesan inti dari para pemimpin PBB: demokrasi yang kuat tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak, keamanan, dan partisipasi penuh semua orang—termasuk komunitas LGBTIQ+.