Mengapa Giorgia Meloni Menjadikan Dana Pertahanan SAFE UE €150 Miliar sebagai Alat Tawar

Uni Eropa baru saja meluncurkan skema pembiayaan pertahanan besar bernama SAFE (Security Action for Europe) senilai hingga €150 miliar. Program ini dirancang untuk membantu negara‑negara anggota berinvestasi bersama dalam persenjataan, peralatan militer, dan kapasitas industri pertahanan.

Namun pemerintah Italia memberi sinyal bahwa mereka bisa mengurangi atau bahkan menahan partisipasi jika Komisi Eropa tidak memberi kelonggaran lebih besar pada aturan fiskal terkait belanja energi.

Ketegangan ini mencerminkan masalah yang sedang dihadapi banyak negara Eropa: tuntutan peningkatan belanja pertahanan datang bersamaan dengan tekanan ekonomi akibat krisis energi dan keterbatasan anggaran negara.

Apa Itu Dana Pertahanan SAFE Uni Eropa

SAFE adalah instrumen keuangan Uni Eropa untuk mempercepat investasi pertahanan di antara negara anggota. Melalui program ini, Komisi Eropa dapat mengumpulkan hingga €150 miliar dari pasar modal dan menyalurkannya sebagai pinjaman jangka panjang kepada negara anggota untuk proyek pertahanan.

Dana tersebut terutama ditujukan untuk proyek bersama seperti:

• sistem pertahanan udara dan rudal
• drone dan teknologi militer baru
• kemampuan militer strategis lainnya

Tujuannya adalah memperkuat industri pertahanan Eropa sekaligus meningkatkan kesiapan militer di tengah lingkungan keamanan yang semakin tidak stabil. Partisipasi dalam SAFE bersifat sukarela dan negara dapat mengajukan pinjaman dengan biaya rendah untuk proyek pertahanan mereka.

Mengapa Italia Mengancam Menahan Partisipasi

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni meminta Uni Eropa memperluas aturan fleksibilitas fiskal yang dikenal sebagai “national escape clause.” Aturan ini saat ini memungkinkan beberapa belanja pertahanan dikecualikan dari perhitungan defisit anggaran.

Roma ingin pengecualian tersebut diperluas sementara untuk mencakup pengeluaran terkait krisis energi, seperti subsidi energi atau investasi untuk menstabilkan harga energi.

Dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, pemerintah Italia menyatakan bahwa investasi dan langkah darurat untuk menghadapi krisis energi seharusnya tidak dihitung sebagai pelanggaran aturan defisit Uni Eropa.

Dengan kata lain, posisi Italia adalah: jika Uni Eropa memberi kelonggaran fiskal untuk pertahanan, maka krisis energi juga harus diperlakukan sebagai prioritas strategis yang sama.

Krisis Energi yang Menjadi Latar Belakang

Permintaan Italia tidak muncul tanpa alasan. Harga energi yang tinggi masih menekan ekonomi negara tersebut.

Dokumen perencanaan pemerintah menunjukkan bahwa kenaikan harga energi, ditambah pertumbuhan ekonomi yang melemah, membuat Roma harus meninjau kembali rencana peningkatan belanja pertahanan.

Pemerintah berargumen bahwa membantu rumah tangga dan perusahaan menghadapi tagihan energi yang mahal adalah kebutuhan politik yang mendesak. Jika Italia harus sekaligus meningkatkan belanja militer dan menanggung subsidi energi besar, tekanan terhadap anggaran negara akan semakin berat.

Akibatnya, Roma memilih memprioritaskan bantuan energi dalam jangka pendek.

Bahkan, Italia telah memutuskan untuk tidak menggunakan mekanisme yang dapat membuka sekitar €12 miliar tambahan untuk belanja pertahanan, karena fokus pemerintah saat ini adalah menjaga biaya energi tetap terkendali.

Tekanan Defisit Anggaran Italia

Persoalan ini juga berkaitan dengan aturan fiskal Uni Eropa.

Dalam kerangka Stability and Growth Pact, negara anggota harus menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB. Jika melampaui batas tersebut, negara dapat menghadapi prosedur disiplin fiskal dari Uni Eropa.

Italia—yang memiliki tingkat utang publik tinggi—berusaha tetap berada dalam batas tersebut sambil menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lambat dan biaya energi yang meningkat.

Situasi ini membuat ruang fiskal untuk program belanja baru, terutama proyek pertahanan besar, menjadi sangat terbatas.

Sinyal Politik ke Brussels

Banyak pengamat melihat ancaman Meloni bukan sebagai penolakan terhadap kerja sama pertahanan Eropa, melainkan strategi negosiasi politik.

Dengan mengaitkan partisipasi SAFE dengan fleksibilitas fiskal untuk energi, Italia berusaha memperluas definisi “pengeluaran strategis” di tingkat Uni Eropa.

Bagi Roma, keamanan energi sama pentingnya dengan keamanan militer.

Di sisi lain, Komisi Eropa menghadapi dilema. Jika Brussels memberikan perlakuan khusus untuk belanja energi, negara lain kemungkinan akan meminta pengecualian serupa. Untuk saat ini, Komisi masih mendorong Italia memanfaatkan dana dan instrumen Uni Eropa yang sudah ada tanpa mengubah kerangka aturan fiskal.

Ketegangan Lebih Besar di Uni Eropa

Perselisihan ini menunjukkan tantangan yang semakin besar bagi Uni Eropa.

Banyak negara anggota saat ini diminta untuk secara bersamaan:

• meningkatkan belanja pertahanan
• melindungi warga dari lonjakan harga energi
• tetap mematuhi aturan fiskal yang ketat

Menyeimbangkan ketiga tujuan ini tidak mudah—terutama bagi ekonomi dengan utang tinggi seperti Italia.

Karena itu, konflik antara Roma dan Brussels terkait SAFE sebenarnya mencerminkan perdebatan yang lebih luas: bagaimana Eropa harus membiayai keamanan—militer maupun energi—tanpa mengguncang stabilitas keuangan negara anggota.

Apakah Italia akhirnya akan ikut sepenuhnya dalam program SAFE kemungkinan besar tidak hanya bergantung pada kebijakan pertahanan, tetapi juga pada apakah Uni Eropa bersedia memberi kelonggaran anggaran yang diinginkan Roma untuk menghadapi krisis energi.