Sengketa Drone Kuba–AS yang Memanas

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba kembali meningkat pada Mei 2026 setelah muncul laporan yang mengutip intelijen rahasia AS. Laporan tersebut menyebut bahwa Havana telah memperoleh ratusan drone militer dari Rusia dan Iran serta mempertimbangkan kemungkinan penggunaannya dalam skenario konflik dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Kuba langsung menolak tuduhan itu. Para pejabat di Havana menilai laporan tersebut sebagai narasi yang dibuat‑buat untuk membenarkan sanksi ekonomi yang lebih keras dan meningkatkan tekanan politik terhadap negara kepulauan tersebut.

Klaim Intelijen AS tentang Drone Kuba

Kontroversi bermula dari laporan yang mengutip penilaian intelijen AS bahwa Kuba telah memperoleh lebih dari 300 drone militer dari Rusia dan Iran. Menurut laporan tersebut, pejabat militer Kuba bahkan sempat mendiskusikan bagaimana drone itu bisa digunakan dalam skenario konflik dengan Amerika Serikat.

Beberapa target yang disebut dalam diskusi internal tersebut antara lain:

• Pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantánamo, yang berada di wilayah Kuba timur
• Kapal militer Amerika Serikat yang beroperasi di sekitar kawasan Karibia
• Bahkan kemungkinan Key West, Florida, yang berjarak sekitar 145 km dari Havana

Pejabat AS yang dikutip dalam laporan mengatakan perkembangan ini dipandang sebagai isu keamanan nasional, terutama karena drone kini memainkan peran besar dalam perang modern dan lokasinya sangat dekat dengan wilayah Amerika Serikat.

Namun laporan publik juga menegaskan bahwa intelijen tersebut tidak menunjukkan adanya rencana serangan Kuba yang akan segera terjadi, dan hingga kini pemerintah AS belum merilis bukti yang telah dideklasifikasi untuk mengonfirmasi pembelian drone atau rencana operasional tersebut.

Respons Kuba: "Kasus Rekayasa"

Pemerintah Kuba dengan cepat menolak tuduhan tersebut.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez menuduh Amerika Serikat sedang menciptakan sebuah "kasus rekayasa" untuk membenarkan sanksi ekonomi tambahan atau bahkan kemungkinan intervensi militer.

Rodríguez menegaskan bahwa Kuba "tidak mengancam siapa pun dan tidak menginginkan perang," sambil menambahkan bahwa negara itu hanya mempersiapkan diri untuk membela diri dari agresi eksternal sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa.

Kementerian Luar Negeri Kuba juga memperingatkan bahwa jika negara itu diserang, Kuba akan menggunakan haknya untuk membela diri secara sah sebagaimana diakui dalam Piagam PBB.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernández de Cossío menuduh Washington meningkatkan kampanye tuduhan terhadap Kuba "dari jam ke jam" dengan klaim yang menurutnya semakin tidak masuk akal.

Latar Belakang: Sanksi AS yang Semakin Ketat

Tudingan soal drone muncul di tengah kebijakan AS yang semakin keras terhadap Kuba.

Pada 1 Mei 2026, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperluas sanksi terhadap pejabat dan entitas Kuba yang dituduh terlibat dalam penindasan atau tindakan yang dianggap mengancam keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.

Perintah tersebut memperluas kerangka sanksi yang sudah ada dan memberikan kewenangan bagi pemerintah AS untuk menjatuhkan pembatasan tambahan terhadap individu, perusahaan, maupun lembaga asing yang memiliki hubungan dengan pemerintah Kuba.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Havana.

Karena laporan tentang drone muncul bersamaan dengan eskalasi kebijakan ini, pejabat Kuba dan sejumlah pengamat berpendapat bahwa narasi ancaman drone dapat digunakan secara politik untuk membenarkan sanksi yang lebih keras atau tindakan lain terhadap Kuba.

Apa yang Sudah Diketahui — dan Apa yang Masih Belum Jelas

Hingga saat ini, sengketa ini memperlihatkan dua narasi yang sangat berbeda:

• Versi intelijen AS: Kuba telah memperoleh ratusan drone militer dan meninjau kemungkinan penggunaannya terhadap target Amerika.
• Versi pemerintah Kuba: Tuduhan tersebut sepenuhnya tidak benar dan bermotif politik.

Hal yang penting, informasi intelijen yang menjadi dasar laporan tersebut masih bersifat rahasia, dan belum ada bukti publik yang secara independen mengonfirmasi pembelian drone atau rencana serangan yang disebutkan.

Sementara itu, kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi militer baru seperti drone dapat memperbesar ketegangan geopolitik—terutama ketika muncul dalam hubungan yang sejak lama sudah penuh konflik seperti hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba.