Sengketa Drone Kuba–AS yang Memanas

Respons Kuba: "Kasus Rekayasa"

Pemerintah Kuba dengan cepat menolak tuduhan tersebut.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez menuduh Amerika Serikat sedang menciptakan sebuah "kasus rekayasa" untuk membenarkan sanksi ekonomi tambahan atau bahkan kemungkinan intervensi militer.

Rodríguez menegaskan bahwa Kuba "tidak mengancam siapa pun dan tidak menginginkan perang," sambil menambahkan bahwa negara itu hanya mempersiapkan diri untuk membela diri dari agresi eksternal sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa.

Kementerian Luar Negeri Kuba juga memperingatkan bahwa jika negara itu diserang, Kuba akan menggunakan haknya untuk membela diri secara sah sebagaimana diakui dalam Piagam PBB.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernández de Cossío menuduh Washington meningkatkan kampanye tuduhan terhadap Kuba "dari jam ke jam" dengan klaim yang menurutnya semakin tidak masuk akal.

Latar Belakang: Sanksi AS yang Semakin Ketat

Tudingan soal drone muncul di tengah kebijakan AS yang semakin keras terhadap Kuba.

Pada 1 Mei 2026, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperluas sanksi terhadap pejabat dan entitas Kuba yang dituduh terlibat dalam penindasan atau tindakan yang dianggap mengancam keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.

Perintah tersebut memperluas kerangka sanksi yang sudah ada dan memberikan kewenangan bagi pemerintah AS untuk menjatuhkan pembatasan tambahan terhadap individu, perusahaan, maupun lembaga asing yang memiliki hubungan dengan pemerintah Kuba.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Havana.

Karena laporan tentang drone muncul bersamaan dengan eskalasi kebijakan ini, pejabat Kuba dan sejumlah pengamat berpendapat bahwa narasi ancaman drone dapat digunakan secara politik untuk membenarkan sanksi yang lebih keras atau tindakan lain terhadap Kuba.

Apa yang Sudah Diketahui — dan Apa yang Masih Belum Jelas

Hingga saat ini, sengketa ini memperlihatkan dua narasi yang sangat berbeda:

• Versi intelijen AS: Kuba telah memperoleh ratusan drone militer dan meninjau kemungkinan penggunaannya terhadap target Amerika.
• Versi pemerintah Kuba: Tuduhan tersebut sepenuhnya tidak benar dan bermotif politik.

Hal yang penting, informasi intelijen yang menjadi dasar laporan tersebut masih bersifat rahasia, dan belum ada bukti publik yang secara independen mengonfirmasi pembelian drone atau rencana serangan yang disebutkan.

Sementara itu, kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi militer baru seperti drone dapat memperbesar ketegangan geopolitik—terutama ketika muncul dalam hubungan yang sejak lama sudah penuh konflik seperti hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba.