Selama beberapa tahun terakhir, Kongres telah mengadakan penyelidikan, sidang, dan berbagai usulan reformasi. Namun banyak legislator menilai perubahan yang dilakukan perusahaan teknologi masih belum cukup.
Beberapa kekhawatiran utama yang sering disebut meliputi:
Karena langkah sukarela dari perusahaan dianggap belum memadai, semakin banyak anggota Kongres yang mendorong aturan hukum yang lebih tegas bagi platform digital yang digunakan anak dan remaja.
Beberapa rancangan undang‑undang besar menjadi latar belakang tekanan politik terhadap perusahaan teknologi.
RUU ini akan menciptakan kewajiban "duty of care" bagi platform untuk mengurangi risiko bahaya bagi anak. Versi terbaru mencoba menjawab kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan potensi campur tangan pemerintah terhadap konten online.
Children and Teens’ Online Privacy Protection Act—dikenal sebagai COPPA 2.0—bertujuan memperbarui undang‑undang privasi anak yang pertama kali disahkan pada 1998. Aturan baru ini memperluas perlindungan data pribadi tidak hanya untuk anak kecil tetapi juga untuk remaja.
RUU lain yang diperkenalkan pada 2026 ingin membatasi paparan anak terhadap lingkungan media sosial yang berisiko serta memberi lebih banyak alat kepada orang tua, sekolah, dan regulator untuk melindungi anak di internet.
Meski mendapat dukungan dari kedua partai, banyak RUU tersebut belum menjadi undang‑undang karena perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, verifikasi usia pengguna, privasi data, dan siapa yang akan menegakkan aturan tersebut.
Karena proses di tingkat federal berjalan lambat, banyak negara bagian di AS mengambil langkah sendiri.
Sepanjang 2026 saja, sekitar 40 negara bagian dan Puerto Rico memperkenalkan hampir 300 rancangan undang‑undang yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh anak.
Fokus utama aturan‑aturan tersebut antara lain:
Namun banyak undang‑undang ini langsung menghadapi tantangan hukum. Kelompok industri teknologi berargumen bahwa beberapa aturan melanggar perlindungan kebebasan berbicara dalam Konstitusi AS atau menimbulkan risiko privasi baru karena memerlukan sistem verifikasi identitas. Pengadilan kini sedang meninjau sejumlah kasus tersebut.
Berbeda dari platform lain, TikTok juga berada di tengah perdebatan keamanan nasional karena dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance.
Pada 2024, Kongres meloloskan undang‑undang yang mewajibkan TikTok memisahkan kepemilikan dari ByteDance atau menghadapi larangan beroperasi di Amerika Serikat. Legislator berargumen bahwa hukum keamanan nasional China berpotensi memaksa perusahaan memberikan akses data pengguna atau memengaruhi algoritma platform.
Untuk menghindari larangan tersebut, TikTok mencapai kesepakatan restrukturisasi yang didukung pemerintah AS. Operasi TikTok di Amerika dijalankan oleh entitas baru dengan investor Amerika dan mekanisme pengawasan keamanan.
Meski begitu, sebagian anggota Kongres masih meragukan apakah struktur baru ini benar‑benar menghilangkan pengaruh ByteDance. Akibatnya, TikTok menghadapi dua jenis pengawasan sekaligus:
Bagi perusahaan media sosial besar, risikonya kini jauh melampaui kritik publik.
Mereka menghadapi tekanan dari berbagai arah sekaligus:
Rencana sidang Senat ini menunjukkan bahwa isu keselamatan anak di dunia digital masih akan menjadi salah satu medan perdebatan terbesar dalam kebijakan teknologi di Amerika Serikat. Bahkan setelah bertahun‑tahun penyelidikan dan perubahan kebijakan platform, Kongres tampaknya belum siap melepas tekanan terhadap Big Tech.
Comments
0 comments