TikTok Kalah Melawan Label ‘Gatekeeper’ Uni Eropa

Pertarungan TikTok dengan Uni Eropa bukan sekadar soal satu aplikasi yang ingin lepas dari label regulator. Kasus ini menunjukkan seberapa jauh Digital Markets Act (DMA), aturan pasar digital Uni Eropa, bisa menjangkau platform yang tumbuh cepat—termasuk perusahaan yang menyebut dirinya penantang, bukan bagian dari Big Tech lama.

Bagi pembaca di luar Eropa, istilah ‘gatekeeper’ dalam DMA bisa dipahami sebagai platform digital yang posisinya begitu penting sehingga menjadi pintu masuk utama antara pengguna, bisnis, dan pasar. Jika sudah masuk kategori ini, perusahaan harus mematuhi kewajiban tambahan agar pasar tetap bisa diperebutkan secara adil ^[47][53].

Apa yang digugat TikTok?

Pada 5 September 2023, Komisi Eropa menetapkan ByteDance sebagai ‘gatekeeper’ di bawah DMA untuk layanan jejaring sosial online TikTok ^[47]. ByteDance kemudian menggugat agar keputusan itu dibatalkan ^[3].

Argumen utama TikTok adalah bahwa aplikasi itu tidak seharusnya diperlakukan seperti platform yang sejak lama menguasai pasar. TikTok memosisikan dirinya sebagai pesaing baru yang tumbuh cepat dan menantang pemain mapan seperti Meta, Alphabet/YouTube, dan platform besar lain, bukan sebagai perusahaan dengan posisi pasar yang sudah mengakar dan tahan lama ^[10].

ByteDance juga berpendapat bahwa memberi label ‘gatekeeper’ kepada TikTok justru bisa bertentangan dengan tujuan DMA. Menurut argumen itu, aturan yang dimaksudkan untuk membuka persaingan dapat malah melindungi pemain lama dari pesaing baru seperti TikTok ^[7][9].

Pengadilan tidak menerima argumen tersebut. Pada 17 Juli 2024, Pengadilan Umum Uni Eropa menolak gugatan ByteDance dalam perkara T-1077/23 dan memerintahkan ByteDance membayar biaya perkara, termasuk biaya yang terkait proses tindakan sementara ^[37].

Mengapa putusan ini penting?

Putusan ini penting karena menjadi salah satu uji yudisial awal yang substantif terhadap cara DMA menetapkan perusahaan sebagai ‘gatekeeper’. Pengadilan mendukung pendekatan Komisi Eropa setelah ByteDance dinilai memenuhi ambang kuantitatif DMA dan gagal mematahkan praduga bahwa TikTok termasuk gatekeeper ^[33][50].

Artinya, Komisi Eropa mendapat pijakan lebih kuat untuk memakai model regulasi preventif. Dalam kerangka DMA, Uni Eropa tidak harus menunggu bertahun-tahun seperti dalam perkara antimonopoli tradisional sebelum mewajibkan platform besar mengubah perilakunya, selama kriteria hukum terpenuhi ^[47][50].

Kasus ini juga menegaskan bahwa DMA bukan hanya alat untuk menekan perusahaan teknologi asal AS. ByteDance, pemilik TikTok, masuk dalam gelombang pertama gatekeeper bersama Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft ^[5].

TikTok merasa penantang, tetapi DMA melihat skala

Secara bisnis, argumen TikTok mudah dipahami: jika aplikasi ini mengguncang jejaring sosial dan platform video lama, mengapa ia diperlakukan seperti pemain dominan?

Jawaban pengadilan pada intinya berbeda. Dalam logika DMA, ukuran dan fungsi pasar bisa cukup untuk memicu pengawasan. Sebuah platform dapat pernah menjadi penantang, tetapi tetap dianggap sebagai gerbang penting jika kini menghubungkan pengguna, pelaku usaha, dan pasar dalam skala besar ^[33][50].

Di sinilah perbedaan pentingnya. DMA tidak hanya bertanya apakah sebuah perusahaan pernah menggantikan pemain lama. Aturan itu melihat apakah sebuah layanan saat ini punya posisi strategis yang dapat memengaruhi akses pasar. Jika ya, Uni Eropa dapat menerapkan aturan perilaku agar pasar tetap terbuka dan tidak terkunci ^[47][53].

Bagaimana dengan seruan Jerman soal kepemilikan Eropa?

Seruan politik agar ada lebih banyak kontrol atau kepemilikan Eropa atas TikTok—termasuk dalam perdebatan di Jerman—perlu ditempatkan di jalur yang berbeda. Itu adalah bagian dari diskusi kedaulatan digital, bukan konsekuensi langsung dari perkara DMA.

Status ‘gatekeeper’ tidak berarti TikTok secara hukum harus menjadi milik Eropa. Keputusan DMA berfokus pada peran ByteDance/TikTok dalam pasar digital dan kewajiban perilakunya sebagai platform besar ^[47].

Namun kekhawatiran politik di balik seruan itu tetap relevan dalam gambaran besar. TikTok pada akhirnya dimiliki oleh ByteDance yang berbasis di China, dan pembuat kebijakan Eropa berulang kali menyoroti risiko terkait pengaruh asing, keamanan, serta akses terhadap data pengguna ^[1]. Kekhawatiran itu bersinggungan dengan perdebatan gatekeeper, tetapi bukan isu hukum yang sama. DMA terutama berbicara soal persaingan dan keterbukaan pasar; kepemilikan, keamanan nasional, dan pengaruh asing lebih dekat dengan debat perlindungan data, keamanan siber, dan risiko platform ^[1][47].

Isu transfer data adalah tekanan terpisah

Pengawasan Eropa terhadap TikTok tidak berhenti pada persaingan usaha. Layanan riset Parlemen Eropa mencatat kekhawatiran berulang mengenai kemungkinan akses afiliasi China terhadap data pengguna dan risiko keamanan nasional yang lebih luas ^[1].

Karena itu, pembicaraan tentang TikTok di Eropa sering terasa meloncat dari satu rezim hukum ke rezim lain. DMA bertanya apakah TikTok adalah gatekeeper pasar digital. Kerangka lain membahas privasi, keamanan siber, risiko sistemik platform, perlindungan anak, dan pengaruh asing ^[1].

Project Clover: jawaban TikTok untuk isu data

Project Clover adalah program keamanan data TikTok untuk Eropa. TikTok mengumumkan program ini di bawah tekanan pembuat kebijakan, dengan rencana menyimpan data pengguna Eropa secara lokal, mengurangi transfer data ke luar kawasan, dan mengurangi akses karyawan terhadap data pengguna ^[17].

Menurut TikTok, data pengguna Eropa secara default disimpan dalam ‘European data enclave’ khusus yang dihosting di pusat data di Norwegia, Irlandia, dan Amerika Serikat. TikTok juga mengatakan NCC Group dilibatkan untuk mengawasi, memeriksa, dan memverifikasi kontrol data, perlindungan, serta aliran data secara independen ^[18].

Dengan kata lain, Project Clover adalah jawaban utama TikTok atas kekhawatiran kedaulatan data di Eropa. Tetapi program ini tidak menghapus status gatekeeper TikTok di bawah DMA, dan tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan apakah regulator akan menilai perlindungan itu sudah cukup ^[1][18].

Desain adiktif dan keselamatan anak menambah tekanan

TikTok juga menghadapi sorotan terkait dugaan fitur yang adiktif dan risiko bagi pengguna muda. Riset Parlemen Eropa mengaitkan platform ini dengan kekhawatiran yang lebih luas tentang desain adiktif, perlindungan anak, dan berbagai aturan Uni Eropa yang dapat berlaku untuk layanan media sosial ^[1].

Ini sebagian besar terpisah dari DMA. Isu desain adiktif dan keselamatan anak lebih dekat dengan kerangka risiko platform dan perlindungan konsumen, bukan tes gatekeeper DMA. Namun dampak politiknya bertumpuk: TikTok tidak lagi dipandang hanya sebagai aplikasi hiburan populer, melainkan sebagai platform sistemik yang desain, praktik data, dan struktur kepemilikannya dapat memunculkan kepentingan publik yang besar ^[1].

Risiko sanksi bagi TikTok

Konsekuensi langsung dari putusan pengadilan adalah ByteDance harus mematuhi kewajiban DMA untuk TikTok sebagai gatekeeper yang ditetapkan ^[9][37]. Jika gatekeeper melanggar kewajibannya, rezim DMA dapat membawa risiko penegakan yang signifikan, termasuk sanksi finansial dan kewajiban perilaku ^[7][53].

Risiko TikTok di Eropa juga bukan satu jalur saja. Masalah DMA dapat berjalan berdampingan dengan pengawasan perlindungan data, keamanan platform, perlindungan konsumen, dan kedaulatan digital ^[1]. Itulah sebabnya Project Clover, transfer data, desain adiktif, dan debat kepemilikan tetap penting meski tidak identik dengan gugatan DMA.

Intinya

TikTok berusaha menampilkan diri sebagai penantang yang seharusnya dilindungi oleh DMA, bukan dibatasi olehnya. Pengadilan Uni Eropa menerima pandangan Komisi Eropa bahwa skala dan peran TikTok di pasar cukup untuk mempertahankan ByteDance dalam rezim gatekeeper ^[33][37].

Dampaknya lebih besar daripada TikTok. Kasus ini menegaskan bahwa aturan platform Eropa dapat menjangkau perusahaan non-AS, penantang yang tumbuh cepat, dan layanan yang risikonya melampaui soal kekuatan pasar. Di Eropa, masalah regulasi TikTok kini berupa paket lengkap: kewajiban persaingan di bawah DMA, pertanyaan kedaulatan data, keselamatan anak, kekhawatiran pengaruh asing, dan tuntutan berkelanjutan untuk membuktikan bahwa perlindungan data Eropa benar-benar bekerja.