Secara prinsip, kode ini akan berlaku terutama untuk kapal kargo yang berada di bawah aturan SOLAS dan memiliki kemampuan otonom atau remote operation, sementara beberapa jenis kapal—seperti kapal cepat kargo dan kapal pemerintah—tidak termasuk dalam tahap awal penerapannya.
Standar internasional ini dianggap penting karena saat ini pengaturan kapal otonom masih terfragmentasi. Banyak negara bendera (flag states) menetapkan aturan dan proses persetujuan mereka sendiri untuk uji coba atau operasi kapal otonom.
Walau teks teknis final masih dalam proses penyempurnaan, dokumen yang tersedia menunjukkan beberapa prinsip utama yang akan menjadi dasar MASS Code.
Alih‑alih menentukan teknologi tertentu, MASS Code menetapkan tujuan keselamatan tingkat tinggi dan persyaratan fungsional yang harus dipenuhi sistem kapal. Pendekatan ini memberi ruang bagi inovasi teknologi sekaligus menjaga standar keselamatan yang konsisten secara internasional.
Kapal otonom harus melalui proses penilaian risiko yang terstruktur sebelum diizinkan beroperasi. Evaluasi ini mencakup potensi bahaya terkait perangkat lunak, sistem kendali jarak jauh, otomatisasi, serta kemungkinan kegagalan sistem.
Struktur draf kode juga mencakup bab tentang desain sistem, konteks operasional, serta manajemen operasi yang aman.
Kapal otonom bergantung pada kombinasi berbagai sensor untuk memahami lingkungan sekitarnya.
Arsitektur yang umum digunakan menggabungkan:
Sensor‑sensor ini mengumpulkan data lingkungan yang kemudian diproses oleh sistem keputusan di kapal untuk membantu navigasi, deteksi bahaya, dan pencegahan tabrakan.
Integrasi data tersebut memungkinkan kapal mempertahankan situational awareness secara terus‑menerus bahkan ketika intervensi manusia minimal.
Kerangka MASS dirancang untuk mencakup beberapa tingkat otonomi kapal, antara lain:
Dalam beberapa model operasi, fungsi kapal diawasi dari darat melalui Remote Operations Centre (ROC) yang memantau navigasi dan sistem kapal.
MASS Code tidak dimaksudkan menggantikan peraturan IMO yang sudah berlaku. Sebaliknya, kode ini melengkapi kerangka yang ada, termasuk SOLAS dan prinsip keselamatan navigasi lainnya.
Detail teknis mengenai bagaimana aturan tertentu—misalnya penerapan aturan pencegahan tabrakan internasional (COLREGS) dalam sistem otonom—masih terus dibahas dan belum sepenuhnya dipublikasikan dalam sumber yang tersedia.
IMO merancang penerapan bertahap agar industri dapat menguji teknologi otonom sebelum aturan wajib diberlakukan.
Setelah studi regulasi selesai pada 2021, Komite Keselamatan Maritim IMO mulai menyusun MASS Code berbasis tujuan.
Target saat ini adalah adopsi kode non‑mandatory sekitar 2026, yang akan menjadi referensi internasional bagi tahap awal penggunaan kapal otonom.
Setelah adopsi awal, akan dimulai fase experience‑building. Dalam periode ini, perusahaan pelayaran, pengembang teknologi, dan regulator dapat menguji sistem otonom dalam kerangka yang lebih terstruktur.
Pengalaman dari fase ini akan digunakan untuk menyempurnakan versi wajib kode serta menyesuaikan konvensi maritim yang ada.
Tujuan jangka panjangnya adalah memasukkan MASS Code ke dalam Konvensi SOLAS, sehingga menjadi kewajiban hukum internasional bagi kapal yang relevan.
Peta jalan regulasi saat ini memperkirakan pemberlakuan wajib sekitar 2032, mengikuti siklus amandemen standar SOLAS.
Otonomi dalam pelayaran menjanjikan efisiensi operasional, model logistik baru, dan potensi peningkatan keselamatan melalui sensor serta otomatisasi canggih.
Namun tanpa aturan internasional yang jelas, penggunaan kapal otonom secara luas akan menghadapi ketidakpastian hukum dan standar keselamatan yang tidak konsisten antarnegara.
MASS Code merupakan upaya IMO untuk membangun arsitektur regulasi global bagi kapal otonom, sehingga inovasi teknologi dapat berkembang tanpa mengorbankan prinsip keselamatan yang selama ini menjadi dasar industri pelayaran.
Jika rencana pengembangannya berjalan sesuai jadwal, periode 2026 hingga 2032 akan menjadi masa transisi penting bagi industri maritim—dari tahap eksperimen menuju era operasi kapal otonom yang diatur secara internasional.
Comments
0 comments