Bagi organisasi di Singapura yang jumlah karyawannya melampaui 200 orang, tenggat 1 Juli 2028 berarti perlu memastikan setidaknya satu profesional sumber daya manusia (HR) memiliki sertifikasi yang memenuhi syarat. Pemerintah Singapura telah menerima rekomendasi kelompok kerja tripartit—yang mempertemukan unsur pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja—untuk memperkuat kemampuan HR. Aturan sertifikasi ini adalah salah satu bagian dari rencana yang juga mencakup penerapan kecerdasan buatan (AI) dan informasi karier bagi pekerja.
1
16
Siapa yang terkena aturan?
Kewajiban berlaku bagi organisasi dengan lebih dari 200 karyawan, bukan yang memiliki tepat 200 karyawan. Mereka harus memiliki sedikitnya satu profesional HR yang sesuai dengan sertifikasi Certified Professional dari Institute for Human Resource Professionals (IHRP-CP) atau tingkat yang lebih tinggi. Sertifikasi setara dari lembaga profesi HR internasional yang diakui juga dapat diterima, dengan memenuhi persyaratan penyetaraan yang ditetapkan jika ada.
14
19
Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan perusahaan dan pekerja terhadap keputusan yang memengaruhi tempat kerja, terutama ketika pekerjaan dirancang ulang dan teknologi mengubah cara bekerja. Kelompok kerja menargetkan jumlah profesional HR bersertifikat di Singapura naik dari sekitar 9.000 menjadi 18.000 pada 2030. Angka itu adalah sasaran upaya profesionalisasi secara keseluruhan, bukan dampak yang sudah terukur dari aturan 2028.
17
Apakah ada bantuan biaya sertifikasi?
Dukungan pemerintah yang sudah ada tersedia bagi kandidat sertifikasi IHRP yang memenuhi syarat. Untuk mendorong sertifikasi lebih awal, subsidi tambahan sebesar S$100 dijadwalkan berlaku dari 1 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2028. Jumlah tersebut adalah tambahan, bukan total subsidi. Perusahaan dan profesional HR perlu memeriksa kelayakan serta biaya yang berlaku sebelum menyusun anggaran.
4
11
Di mana posisi AI dalam rencana ini?
Melalui People-centred AI Transformation for HR (PATH), perusahaan akan mendapat dukungan untuk menerapkan AI sambil mengembangkan pekerjanya. Rencana bantuannya mencakup paket panduan awal AI, pendampingan implementasi, dan pelatihan pemahaman AI bagi profesional HR. Paket awal yang ditawarkan melalui skema Workforce Development Grant (Job Redesign+) menggabungkan penerapan AI untuk kebutuhan prioritas HR dengan konsultasi, pelatihan, dan dukungan pendanaan.
17
20
Sasarannya bukan semata-mata mempercepat pekerjaan administrasi HR, melainkan juga mendukung pekerjaan yang lebih baik, peluang yang lebih adil, dan jalur karier yang berkelanjutan. Ketika memakai AI untuk keputusan seperti perekrutan atau promosi, pemberi kerja tetap harus mematuhi pedoman praktik ketenagakerjaan yang adil.
20
27
Bagaimana dengan perusahaan kecil dan pekerja?
Organisasi dengan 200 karyawan atau kurang tidak terkena kewajiban sertifikasi baru tersebut. Meski begitu, rekomendasi yang lebih luas bertujuan membantu perusahaan kecil mengakses keahlian HR strategis melalui pengaturan yang fleksibel, tanpa harus merekrut spesialis penuh waktu.
2
3
Bagi pekerja, Singapore Opportunity Index menggunakan data administratif terverifikasi untuk membandingkan peluang yang diciptakan pemberi kerja. Indeks ini dimaksudkan untuk membantu orang mengambil keputusan karier dengan lebih terinformasi, sekaligus memberi perusahaan bahan untuk menilai praktik pengelolaan SDM mereka. Jadi, kewajiban sertifikasi bukanlah mandat tersendiri untuk memakai AI, melainkan bagian dari upaya memperbaiki keputusan tentang pekerjaan dan pekerja.
1
17