Badan perencana ekonomi China menyatakan pemerintah tidak pernah memerintahkan perusahaan teknologi menolak investasi asing. Pernyataan ini muncul setelah laporan sebelumnya menyebut beberapa perusahaan AI diminta menolak dana dari investor AS tanpa persetujuan pemerintah.

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How has China responded to reports that it instructed domestic tech companies to reject U.S. investment, what did the NDRC spokesperson say. Article summary: China’s response was a clear denial of any blanket order to shun U.S. money. The NDRC said Beijing has never required Chinese tech companies to reject foreign investment, while also stressing that any foreign funding mus. Topic tags: general, general web, government. Reference image context from search candidates: Reference image 1: visual subject "China’s NDRC says it does not require tech firms to reject foreign investment. NDRC spokesperson Li Chao said foreign investment remains welcome in China’s technology sector, provi" source context "China's NDRC says it does not require tech firms to reject foreign ..." Reference image 2: visual subject "China has neve
China menegaskan bahwa pemerintahnya tidak pernah mengeluarkan perintah umum yang melarang perusahaan teknologi domestik menerima investasi dari Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama, pejabat Beijing mengingatkan bahwa semua pendanaan asing tetap harus mematuhi hukum China dan dapat dikenai pemeriksaan keamanan nasional.
Pernyataan ini menunjukkan pendekatan yang lebih bernuansa: China tetap ingin terlihat terbuka terhadap modal global, tetapi mempertahankan hak untuk meninjau atau membatasi investasi di sektor teknologi yang dianggap sensitif.
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission / NDRC), lembaga perencana ekonomi utama China, merespons laporan media yang menyebut regulator meminta perusahaan teknologi menolak investasi dari Amerika Serikat.
Menurut juru bicara NDRC, pemerintah "tidak pernah mewajibkan" perusahaan teknologi China menolak investasi asing. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan media tentang kemungkinan larangan terhadap modal AS.
Namun NDRC juga menegaskan bahwa investasi dari luar negeri tidak sepenuhnya bebas. Pendanaan asing harus mematuhi seluruh hukum dan regulasi China, dan jika berkaitan dengan sektor sensitif, transaksi tersebut harus melalui proses pemeriksaan keamanan nasional.
Artinya, Beijing membantah adanya larangan menyeluruh, tetapi tetap menekankan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk meninjau investasi tertentu.
Pernyataan resmi ini muncul setelah laporan pada April menyebut regulator China memperketat akses investor AS ke perusahaan teknologi tertentu.
Beberapa laporan menyebut regulator—termasuk NDRC—memberi arahan kepada sejumlah perusahaan teknologi swasta, terutama di sektor kecerdasan buatan, untuk menolak investasi dari AS dalam putaran pendanaan kecuali ada persetujuan pemerintah.
Startup AI seperti Moonshot AI dan StepFun termasuk perusahaan yang disebut terkena kebijakan tersebut. Laporan lain juga menyebut pemilik TikTok, ByteDance, menghadapi pembatasan terkait penjualan saham sekunder kepada investor Amerika.
Reuters kemudian memperbaiki salah satu laporannya dengan menyatakan bahwa regulator sebenarnya "memutuskan adanya pembatasan" terhadap ByteDance, bukan secara langsung memerintahkan perusahaan tersebut, yang menunjukkan bagaimana kebijakan semacam ini bisa diterapkan secara tidak langsung melalui regulasi.
Dengan kata lain, laporan sebelumnya tidak selalu berarti larangan total, tetapi lebih menunjukkan peningkatan pengawasan terhadap modal asing di perusahaan teknologi strategis.
Sikap China ini sejalan dengan sistem regulasi investasi asing yang sudah berlaku dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan aturan yang diperkenalkan melalui Foreign Investment Law dan langkah-langkah terkait, investasi asing yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional dapat dikenai tinjauan keamanan formal oleh otoritas seperti NDRC dan Kementerian Perdagangan (MOFCOM).
Aturan ini memberi pemerintah kewenangan untuk menilai investasi di sektor yang dianggap strategis—misalnya teknologi canggih, infrastruktur penting, atau data sensitif.
Kerangka tersebut memungkinkan China tetap menyatakan diri terbuka terhadap investasi global sambil mempertahankan mekanisme untuk memblokir atau membatasi transaksi tertentu.
Isu ini muncul di tengah meningkatnya persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China di bidang teknologi maju seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum.
Washington sendiri telah menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi ekspor teknologi dan investasi tertentu ke perusahaan China dengan alasan keamanan nasional. Sebagai respons, Beijing juga memperketat pengawasan terhadap investasi asing di sektor teknologi sensitif.
Dalam konteks tersebut, klarifikasi dari NDRC tampaknya bertujuan untuk menenangkan pasar dan investor global—menegaskan bahwa China masih terbuka terhadap investasi asing, tetapi tetap memiliki ruang untuk menyaring transaksi yang berkaitan dengan teknologi strategis.
Secara praktis, posisi China dapat diringkas menjadi tiga poin utama:
Bagi investor internasional dan perusahaan teknologi, artinya pendanaan lintas negara masih mungkin terjadi—tetapi prosesnya kemungkinan akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat jika melibatkan teknologi sensitif atau perusahaan yang dianggap strategis.
Studio Global AI
Use this topic as a starting point for a fresh source-backed answer, then compare citations before you share it.
Badan perencana ekonomi China menyatakan pemerintah tidak pernah memerintahkan perusahaan teknologi menolak investasi asing.
Badan perencana ekonomi China menyatakan pemerintah tidak pernah memerintahkan perusahaan teknologi menolak investasi asing. Pernyataan ini muncul setelah laporan sebelumnya menyebut beberapa perusahaan AI diminta menolak dana dari investor AS tanpa persetujuan pemerintah.
China menegaskan investasi asing tetap diperbolehkan, tetapi dapat diperiksa atau dibatasi jika menyangkut keamanan nasional.