Ketika nafkah yang diperintahkan pengadilan tidak dibayar, keluarga membutuhkan lebih dari sekadar perhitungan tunggakan: mereka juga perlu tahu apakah pembayaran ke depan bisa berjalan. Di Singapura, Maintenance Enforcement Process (MEP), atau proses penegakan perintah nafkah, memungkinkan permohonan yang dirujuk kepada petugas khusus ditangani melalui perundingan dan penelusuran kondisi keuangan sebelum sengketa berlanjut ke persidangan. Proses ini membantu mengupayakan pembayaran, bukan menjamin tunggakan akan kembali.
2
3
6
Dari permohonan hingga kemungkinan sidang
Pemohon tetap mengajukan permohonan penegakan ke Family Justice Courts, yakni pengadilan yang menangani perkara keluarga di Singapura. MEP tidak menggantikan langkah tersebut. Jika permohonan dirujuk kepada maintenance enforcement officer (petugas penegakan nafkah), petugas mempertemukan para pihak dalam proses konsiliasi untuk membahas tunggakan dan mencari pengaturan pembayaran yang dapat dijalankan.
2
3
6
Petugas juga dapat meminta keterangan mengenai kondisi keuangan para pihak. Bila diperlukan, mereka dapat memperoleh informasi dari pihak ketiga, termasuk bank atau lembaga pemerintah. Temuan itu dapat membantu menjernihkan perbedaan pendapat tentang kemampuan membayar dan disampaikan kepada pengadilan. Petugas dapat pula merujuk pihak yang memenuhi kebutuhan tertentu ke bantuan keuangan.
2
3
4
6
Bila konsiliasi tidak menghasilkan penyelesaian, perkara dapat berlanjut ke sesi pengadilan untuk menetapkan langkah sebelum sidang, lalu ke sidang di hadapan hakim. Hakimlah yang memutuskan tindakan penegakan; petugas tidak menggantikan kewenangan pengadilan.
3
35
36
Apa yang terlihat dari kasus Chloe?
Mantan suami Chloe menunggak pembayaran berdasarkan perintah sebesar S$200 per bulan untuk putra mereka dan S$1 per bulan untuk nafkah mantan istri. Chloe kemudian mengikuti konsiliasi bersama mantan suaminya di Maintenance Enforcement Division, unit di bawah Kementerian Hukum Singapura. Kasusnya menunjukkan bagaimana sengketa pembayaran dibawa ke perundingan dengan bantuan petugas, tetapi laporan yang tersedia tidak memastikan berapa banyak tunggakan yang akhirnya ia terima.
1
Apa bedanya dengan pendekatan sebelumnya?
Pengadilan sebelumnya sudah menyediakan mediasi agar sengketa nafkah bisa dibahas tanpa sidang. Perubahan dalam MEP bukanlah hadirnya perundingan untuk pertama kali, melainkan konsiliasi oleh petugas khusus yang juga berwenang menelusuri kondisi keuangan pada permohonan penegakan yang dirujuk kepada mereka. Jika kesepakatan tidak tercapai, jalur persidangan tetap terbuka.
21
37
38
36
Cakupannya diperluas bertahap. MEP dimulai pada 16 Januari 2025 bagi pemohon yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan penegakan. Sejak 1 Oktober 2025, proses ini juga mencakup permohonan pertama dengan tunggakan sedikitnya S$10.000. Mulai 1 Juli 2026, cakupannya meliputi semua permohonan untuk menegakkan perintah nafkah berdasarkan empat undang-undang yang ditetapkan Kementerian Hukum, termasuk Women’s Charter dan Maintenance of Parents Act.
15
12
10
Bantuan, biaya, dan hasil: apa yang sudah diketahui?
Petugas dapat merujuk pihak yang sesuai ke bantuan keuangan. Selain itu, layanan Family Assist dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura menyebut Singapore Council of Women’s Organisations sebagai tempat mencari dukungan terkait penegakan perintah nafkah. Dukungan tersebut berbeda dari kewenangan untuk memerintahkan pembayaran, yang berada pada pengadilan, bukan petugas.
3
26
35
Sumber yang tersedia belum memberikan angka yang dapat diandalkan untuk biaya proses yang dipimpin petugas, batas waktu penyelesaiannya, ataupun persentase perkara yang berakhir dengan kesepakatan. Layanan mediasi nafkah yang terpisah di pengadilan memang disebut gratis, tetapi itu tidak berarti setiap permohonan MEP bebas biaya. Panduan pengadilan yang menyebut sidang biasanya dijadwalkan sekitar empat minggu setelah sesi persiapan terakhir juga bukan tenggat untuk keseluruhan proses penegakan.
37
36
Hingga 29 Juli 2026, petugas telah menangani lebih dari 1.500 perkara. Angka itu menunjukkan jangkauan proses, bukan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, nilai tunggakan yang dibayar, atau bukti bahwa sengketa berikutnya berhasil dicegah. Tujuan MEP adalah membuka jalan menuju pengaturan pembayaran yang lebih berdasarkan fakta dan tidak terlalu konfrontatif; keberhasilannya belum bisa dinilai dari jumlah perkara saja.
1
3
4