Bagaimana Sistem Keamanan Online Singapura Bekerja

Jangkauan perintah tersebut juga dapat meliputi bagian lain dari rantai distribusi. Bergantung pada jenis perintahnya, pihak yang wajib mematuhi dapat mencakup penyedia akses internet atau layanan distribusi aplikasi. Dengan demikian, korban memiliki jalur di luar mekanisme pelaporan biasa milik platform, tanpa menutup kemungkinan penggunaan jalur hukum lain untuk menyelesaikan sengketa yang mendasarinya.

OSRA juga dirancang untuk memperkuat akuntabilitas. Materi legislatif yang tersedia menyediakan mekanisme yang dapat membantu korban memperoleh informasi untuk mengidentifikasi terduga pelaku, dengan tetap tunduk pada persyaratan dalam undang-undang tersebut.

2. OCHA mengganggu aktivitas online yang memfasilitasi kejahatan

Online Criminal Harms Act (OCHA) memiliki tujuan yang berbeda. Undang-undang ini bukan terutama sarana yang diajukan korban untuk menangani setiap unggahan berbahaya. OCHA memungkinkan pejabat yang ditunjuk bertindak ketika aktivitas online berkaitan dengan, atau merupakan tahap persiapan, tindak pidana tertentu.

Perintah berdasarkan OCHA dapat ditujukan kepada penyedia layanan online, entitas lain, atau individu jika terdapat dugaan yang beralasan bahwa aktivitas online dilakukan untuk mendukung tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Cakupannya meliputi, antara lain, kejahatan yang berdampak pada keamanan nasional, keharmonisan masyarakat, dan keselamatan individu.

OCHA menetapkan ambang yang lebih rendah untuk penipuan serta aktivitas siber berbahaya karena dampaknya dapat berkembang dengan cepat dan dalam skala besar. Perintahnya dapat membatasi paparan pengguna terhadap aktivitas kriminal, meminta informasi, membatasi akun, atau menonaktifkan akses ke materi online. Undang-undang ini juga menyediakan mekanisme pemblokiran akses dan penghapusan aplikasi.

Karena itu, OCHA lebih cocok digunakan untuk memutus operasi online—misalnya jaringan penipuan, situs kriminal, atau konten yang dipakai untuk memfasilitasi kejahatan—daripada menyelesaikan sengketa pribadi antara dua orang.

3. IMDA dapat bertindak terhadap konten yang sangat berbahaya

Perubahan pada Broadcasting Act memberi IMDA peran tersendiri dalam penghapusan dan pemblokiran konten. IMDA dapat memerintahkan layanan media sosial untuk menonaktifkan akses pengguna di Singapura terhadap “konten yang sangat berbahaya”, termasuk materi yang menganjurkan atau memberikan instruksi mengenai bunuh diri atau menyakiti diri, kekerasan fisik atau seksual, dan terorisme. Materi eksploitasi seksual anak juga termasuk dalam cakupan ini, begitu pula konten yang menimbulkan risiko kesehatan publik atau berpotensi memicu keretakan hubungan rasial dan keagamaan.

Jika layanan tidak mematuhi perintah tersebut, IMDA dapat memerintahkan penyedia layanan akses internet untuk memblokir akses dari Singapura. IMDA pernah menggunakan mekanisme ini terkait materi eksploitasi seksual anak dengan memerintahkan sebuah layanan meninjau dan menghapus halaman serta grup Facebook, sekaligus meminta penyedia internet memblokir situs yang terhubung dengannya.

Pelanggaran terhadap perintah pemblokiran dapat dikenai denda hingga 20.000 dolar Singapura untuk setiap hari atau bagian dari hari, dengan batas total 500.000 dolar Singapura berdasarkan ketentuan legislatif yang dikutip.

Perbedaan praktisnya penting: perintah OSC berangkat dari laporan mengenai bahaya online yang dialami korban, sedangkan kewenangan IMDA berdasarkan Broadcasting Act digunakan untuk konten yang dinilai cukup serius sehingga memerlukan intervensi regulator demi perlindungan publik.

4. Kode 2023 menjadikan keamanan media sosial sebagai kewajiban sistem

Code of Practice for Online Safety—Social Media Services mulai berlaku pada 2023 bagi layanan yang ditunjuk. Kode ini tidak hanya berfokus pada penghapusan unggahan satu per satu, tetapi mewajibkan langkah-langkah di tingkat sistem untuk mengurangi paparan pengguna terhadap konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif dan mudah digunakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Perlindungan anak menjadi salah satu penekanan utama. Layanan yang ditunjuk wajib mengambil langkah proaktif untuk mendeteksi dan segera menghapus materi eksploitasi seksual anak serta konten terorisme sebelum pengguna menemukannya.

Kode tersebut juga mewajibkan layanan yang ditunjuk menyerahkan laporan keamanan online tahunan untuk dipublikasikan. Laporan ini memberi IMDA dan masyarakat informasi mengenai sistem moderasi, pelaporan, dan pengamanan yang diterapkan platform. Dengan begitu, perlindungan platform dapat dinilai secara lebih terbuka, bukan hanya melalui keputusan penghapusan konten individual.

5. Kode 2025 memperluas perlindungan ke toko aplikasi

Code of Practice for Online Safety—App Distribution Services mulai berlaku pada 31 Maret 2025. Kode ini memperluas pendekatan pencegahan Singapura dari jejaring sosial ke toko aplikasi yang ditunjuk.

Layanan tersebut diwajibkan menerapkan langkah-langkah di tingkat sistem untuk mengurangi risiko pengguna terpapar konten berbahaya melalui aplikasi, dengan perhatian khusus pada anak-anak. Kerangkanya mencakup pengamanan terkait peringkat usia, keselamatan anak, kontrol orang tua, pelaporan, dan verifikasi usia.

Hal ini menciptakan model perlindungan anak dalam dua tahap:

1. layanan distribusi aplikasi membantu menentukan aplikasi apa yang dapat ditemukan atau diunduh pengguna, terutama anak-anak; dan
2. layanan media sosial mengelola konten berbahaya serta interaksi pengguna setelah mereka berada di dalam platform.

Pembedaan ini penting karena pengalaman digital yang tidak aman dapat dimulai bahkan sebelum seseorang membuat akun atau melihat unggahan tertentu.

Bagaimana semua aturan ini saling melengkapi?

Cara paling jelas untuk menentukan jalur yang relevan adalah memulai dari jenis bahaya dan hasil yang dibutuhkan:

• Membutuhkan penghapusan segera atau pembatasan akun setelah mengalami bahaya online secara pribadi? OSC dirancang untuk kategori tertentu seperti pelecehan, doxxing, penguntitan, dan penyalahgunaan gambar.
• Apakah akun, situs, atau layanan digunakan untuk menjalankan kejahatan? OCHA memungkinkan pejabat yang ditunjuk mengeluarkan perintah untuk membatasi paparan, menonaktifkan konten, atau membatasi akun dan layanan.
• Apakah materi tersebut masuk kategori konten yang sangat berbahaya menurut IMDA? IMDA dapat memerintahkan layanan menonaktifkan akses dan, jika diperlukan, meminta penyedia internet memblokir akses dari Singapura.
• Apakah masalahnya menyangkut keamanan platform secara menyeluruh? Kode untuk media sosial dan toko aplikasi menetapkan ekspektasi terkait pencegahan, pelaporan, transparansi, serta keselamatan anak.

Mekanisme-mekanisme ini dapat berjalan secara bersamaan. Korban penyalahgunaan gambar intim, misalnya, dapat meminta OSC menerbitkan perintah untuk menghentikan dampak yang terus berlangsung, melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat, dan menggunakan kanal pelaporan platform. Secara terpisah, kewenangan regulator IMDA dapat menjadi relevan jika materi tersebut masuk dalam kerangka konten yang sangat berbahaya atau jika layanan yang ditunjuk tidak memenuhi kewajiban keamanan online yang lebih luas.

Perubahan utamanya adalah tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada korban untuk melaporkan unggahan berbahaya setelah kerugian terjadi. Kerangka Singapura kini menggabungkan pemulihan individual yang lebih cepat, kewenangan pemerintah untuk mengganggu aktivitas kriminal, dan kewajiban platform secara proaktif untuk mengurangi bahaya yang dapat diperkirakan sebelum menyebar.