Operasi Economic Fury dan Pembekuan $500 Juta Kripto Terkait Iran

Pemerintah Amerika Serikat menjalankan kampanye sanksi finansial yang dikenal sebagai Operation Economic Fury, yang menurut pejabat Departemen Keuangan berhasil membekukan atau menyita hampir $500 juta aset kripto terkait Iran. Langkah terbesar dalam operasi tersebut adalah pembekuan $344 juta stablecoin USDT milik Tether yang tersimpan di dua dompet pada blockchain Tron.

Menariknya, dana itu tidak disita dengan cara meretas dompet atau membalik transaksi blockchain. Sebaliknya, operasi ini memanfaatkan kombinasi hukum sanksi internasional, pelacakan blockchain, dan kontrol pada titik‑titik terpusat dalam ekosistem kripto.

Operasi Economic Fury dan Pembekuan Kripto

Operation Economic Fury merupakan bagian dari strategi ekonomi AS untuk membatasi akses Iran ke sistem keuangan global. Kampanye ini tidak hanya menargetkan kripto, tetapi juga rekening bank, pendapatan minyak, serta aset luar negeri milik pejabat dan jaringan keuangan Iran.

Menurut pejabat Treasury, operasi tersebut telah mengunci sekitar $500 juta aset kripto yang terkait dengan jaringan keuangan Iran, termasuk pembekuan USDT senilai $344 juta yang menjadi tindakan tunggal terbesar dalam kampanye tersebut.

Dompet yang menjadi target dikaitkan dengan infrastruktur keuangan Iran, termasuk jaringan yang berhubungan dengan Bank Sentral Iran dan entitas yang memiliki kaitan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Peran OFAC: Pemicu Hukum Sanksi

Dasar hukum tindakan ini berasal dari Office of Foreign Assets Control (OFAC), unit Departemen Keuangan AS yang menegakkan sanksi ekonomi internasional.

Pada 24 April 2026, OFAC memperbarui sanksi terhadap Bank Sentral Iran dengan menambahkan sejumlah alamat dompet kripto ke dalam Specially Designated Nationals (SDN) List. Ketika suatu alamat atau entitas masuk daftar ini, perusahaan dan warga AS dilarang memproses transaksi yang melibatkan aset tersebut karena dianggap sebagai "blocked property".

OFAC juga menjelaskan bahwa alamat mata uang digital dapat dimasukkan sebagai pengenal sanksi, sehingga bursa kripto, penerbit stablecoin, dan penyedia layanan lainnya harus menyaring serta memblokir transaksi yang terkait dengan dompet tersebut.

Peran Tether: Membekukan $344 Juta USDT

Pembekuan teknis dilakukan oleh Tether, penerbit stablecoin USDT.

Pada 23 April 2026, Tether mengonfirmasi telah membekukan lebih dari $344 juta USDT di dua alamat Tron setelah menerima informasi dari otoritas AS mengenai aktivitas yang diduga melanggar hukum.

Karena USDT adalah stablecoin yang dikendalikan penerbit, Tether memiliki kemampuan untuk mem-blacklist alamat dompet langsung di level kontrak token. Setelah diblokir, token di alamat tersebut tidak bisa dipindahkan atau ditukar, sehingga dana praktis menjadi tidak dapat digunakan meskipun catatan blockchain tetap terlihat publik.

Dua dompet yang dibekukan dilaporkan berisi sekitar $213 juta dan $131 juta USDT, menjadikannya salah satu pembekuan stablecoin terbesar yang pernah terjadi.

Analisis Blockchain: Menelusuri Dompet yang Ditargetkan

Perusahaan analisis blockchain juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi alamat yang menjadi sasaran sanksi.

Peneliti dari Chainalysis menganalisis pola transaksi dan mengaitkan dompet Tron yang dikenai sanksi dengan jaringan perantara yang lebih luas, termasuk broker kripto, dompet perantara, serta bursa yang terkait dengan jaringan keuangan Iran.

Dengan memetakan aliran dana di blockchain, para analis dapat menghubungkan dompet tertentu dengan entitas yang telah disanksi. Bukti ini kemudian memungkinkan OFAC menambahkan alamat tersebut ke daftar sanksi, yang akhirnya memicu pembekuan oleh Tether.

Mengapa Binance Ikut Disorot

Operasi ini juga menarik perhatian pada bursa kripto besar yang mungkin menjadi jalur likuiditas bagi dana terkait Iran.

Investigasi Wall Street Journal melaporkan bahwa jaringan transaksi yang terkait dengan pengusaha Iran Babak Zanjani—yang pernah menyebut dirinya sebagai "operator anti‑sanksi"—memproses sekitar $850 juta transaksi melalui akun Binance selama dua tahun.

Laporan tersebut menyebut aktivitas ini memicu penyelidikan Departemen Kehakiman AS (DOJ) untuk mengetahui apakah jaringan Iran menggunakan bursa tersebut untuk menghindari sanksi. Namun belum jelas apakah penyelidikan menargetkan Binance sebagai perusahaan, pengguna tertentu, atau keduanya.

Binance sendiri membantah tuduhan tersebut dan menyatakan laporan media mengandung ketidakakuratan, serta menegaskan bahwa perusahaan bekerja sama dengan penegak hukum dan menerapkan kepatuhan terhadap sanksi internasional.

Mengapa Kasus Ini Penting bagi Penegakan Hukum Kripto

Kasus ini menunjukkan bagaimana penegakan sanksi modern bekerja di dunia kripto.

Alih‑alih menyita koin secara langsung di jaringan blockchain yang terdesentralisasi, regulator kini mengandalkan tiga elemen utama:

• Penetapan sanksi yang menandai alamat dompet sebagai milik entitas terlarang
• Analisis blockchain untuk melacak aliran dana dan mengaitkan alamat dengan aktor tertentu
• Titik kontrol terpusat, seperti penerbit stablecoin dan bursa kripto, yang dapat memblokir atau membekukan aset

Dengan kombinasi hukum, teknologi pelacakan, dan kerja sama industri, Operation Economic Fury menunjukkan bahwa aset digital pun bisa diblokir secara efektif ketika regulator menargetkan titik kontrol penting dalam ekosistem kripto.