Perselisihan tentang siapa yang berhak bertugas di Tribunal Konstitusional Polandia berubah menjadi konfrontasi terbuka pada 30–31 Oktober 2026. Setelah hakim paling senior di lembaga itu, Anna Korwin-Piotrowska, mengumumkan penangguhan presiden dan wakil presiden pengadilan selama sebulan, massa berkumpul di luar gedung di Warsawa dan polisi membatasi akses. Presiden Karol Nawrocki pun membatalkan penerbangannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa. Nawrocki menyebut langkah itu sebagai pengambilalihan paksa, sementara Perdana Menteri Donald Tusk mengatakan pemerintah bertindak untuk memulihkan supremasi hukum.
4
8
17
Penangguhan memicu kebuntuan
Pada Jumat, 30 Oktober, Tribunal mengumumkan bahwa Korwin-Piotrowska menangguhkan Presiden Bogdan Święczkowski dan Wakil Presiden Bartłomiej Sochański dari tugas mereka selama satu bulan. Ia kemudian mengambil alih pengelolaan kerja pengadilan, menurut laporan. Kepemimpinan yang ada menolak perubahan tersebut.
3
4
8
Konfrontasi ini berakar pada perselisihan lebih luas tentang susunan Tribunal dan keabsahan pengangkatan para hakim. Laporan menyebut Nawrocki menolak mengambil sumpah hakim-hakim yang dipilih parlemen.
8
13 Namun, sumber yang tersedia tidak memuat putusan hukum definitif untuk menentukan klaim pihak mana yang benar.
Massa dan polisi mengepung gedung pengadilan
Ratusan orang berkumpul di sekitar Tribunal setelah pengumuman penangguhan itu. Polisi antihuru-hara membatasi akses ke gedung; satu laporan menyebut pengerahan dilakukan karena ada kekhawatiran mengenai keselamatan hakim dan staf.
5
7
8
Laporan juga menyebut tiga orang ditahan dalam aksi yang berlangsung semalam. Menurut salah satu laporan, sebagian demonstran melempar benda ke arah polisi dan berusaha menerobos barikade pengamanan.
18
39
Nawrocki pulang dari Senegal dan menuding ada pengambilalihan
Nawrocki berbalik arah saat sedang menuju Senegal dan kembali ke Warsawa ketika krisis memburuk. Sejumlah laporan menyebut ia mendatangi Tribunal pada malam hari dan terlibat konfrontasi dengan para hakim, termasuk Korwin-Piotrowska.
6
21
54 Pada 31 Oktober, Nawrocki menuduh Tusk mengatur pengambilalihan paksa atas pengadilan tertinggi negara itu.
17
Nawrocki juga menyerukan perundingan dengan para pemimpin politik untuk membahas krisis.
6
20 Dengan demikian, perselisihan tak lagi terbatas pada kepemimpinan pengadilan, tetapi menjadi bentrokan langsung antara presiden dan pemerintah mengenai siapa yang berwenang menentukan arah Tribunal.
Tusk menyebut langkah pemerintah sebagai upaya memulihkan supremasi hukum
Tusk mengatakan pemerintah akan melanjutkan upaya untuk memulihkan independensi Tribunal dan meyakinkan publik bahwa lembaga itu akan bekerja sesuai hukum.
17
18 Dalam pidato yang disiarkan televisi, ia mendukung para hakim yang baru dipilih dan berjanji tidak akan berkompromi soal supremasi hukum.
37
Kedua kubu menggambarkan peristiwa yang sama dengan cara bertolak belakang: Nawrocki menyebutnya pengambilalihan paksa, sedangkan Tusk mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga independensi peradilan. Keduanya merupakan klaim politik yang saling bersaing—bukan jawaban tuntas atas pertanyaan apakah penangguhan atau keputusan pengangkatan para hakim itu sah menurut hukum.
17
37
Apa yang diketahui, dan apa yang belum terjawab
Laporan yang tersedia menunjukkan urutan eskalasi yang jelas: seorang hakim mengumumkan penangguhan dua pimpinan senior Tribunal; demonstrasi dan penjagaan polisi menyusul; Nawrocki kembali ke Warsawa dan berkonfrontasi dengan para hakim; lalu Tusk membela langkah pemerintah.
4
8
21
37
Namun, sumber-sumber tersebut belum menyelesaikan persoalan konstitusional dan hukum yang mendasari krisis ini. Pertanyaan utamanya tetap: apakah tindakan hakim, pemerintah, dan presiden sesuai dengan kerangka hukum Polandia? Saling tuding politik saja belum cukup untuk menjawabnya.