“Jika ada konfrontasi mengenai Taiwan… tidak ada cara bagi Filipina untuk benar‑benar tetap di luar karena lokasi geografis kami,” kata Marcos dalam wawancara tersebut.

Selain faktor jarak, ada juga alasan kemanusiaan. Ratusan ribu warga Filipina tinggal dan bekerja di Taiwan. Jika konflik pecah, pemerintah Filipina kemungkinan harus mengevakuasi atau membantu mereka.

Setelah pernyataannya menuai protes dari China, Marcos menegaskan bahwa ia tidak sedang berjanji akan ikut berperang. Ia mengatakan Filipina bisa saja terseret situasi itu “kicking and screaming”—artinya, terpaksa karena keadaan, bukan karena pilihan.

Reaksi China: “Bermain Api”

Beijing menanggapi komentar tersebut dengan sangat tajam. Pemerintah China menuduh Filipina “bermain api” dalam isu Taiwan.

Pejabat China menegaskan kembali posisi resmi mereka: Taiwan dianggap bagian dari China, sehingga masa depan pulau itu adalah urusan internal China yang tidak boleh dicampuri negara lain.

China juga menyampaikan protes diplomatik kepada Filipina. Dari sudut pandang Beijing, pernyataan yang membuka kemungkinan keterlibatan pihak luar dalam konflik Taiwan dianggap merusak prinsip One‑China, yaitu gagasan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan merupakan bagian darinya.

Bagaimana Kebijakan One‑China Berperan

Secara resmi, Filipina tetap mematuhi kebijakan One‑China. Artinya Manila mengakui pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu‑satunya pemerintah sah China dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara terpisah.

Namun dalam praktiknya, Filipina masih memiliki hubungan tidak resmi dengan Taiwan, terutama dalam perdagangan dan perlindungan pekerja Filipina yang bekerja di sana.

Di sinilah muncul dilema: secara diplomatik Filipina mengakui Beijing, tetapi secara praktis krisis di Taiwan bisa langsung memengaruhi keamanan wilayah dan warga Filipina.

Kontroversi Taiwan Sebelumnya di Era Marcos

Ini bukan pertama kalinya komentar Marcos tentang Taiwan memicu ketegangan dengan China.

Pada Januari 2024, Marcos mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Taiwan, Lai Ching‑te, setelah pemilu di pulau tersebut. Beijing memprotes keras dan bahkan memanggil duta besar Filipina.

Pemerintah Filipina kemudian menjelaskan bahwa pesan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan praktis, termasuk keberadaan sekitar 200.000 pekerja Filipina di Taiwan.

Latar Belakang: Ketegangan di Laut China Selatan

Polemik soal Taiwan terjadi di tengah hubungan Manila–Beijing yang semakin tegang.

Di bawah pemerintahan Marcos, Filipina mengambil sikap lebih tegas terhadap aktivitas China di Laut China Selatan, termasuk sejumlah insiden antara kapal penjaga pantai kedua negara di wilayah sengketa.

Pada saat yang sama, Filipina memperkuat kerja sama keamanan dengan negara‑negara mitra seperti Amerika Serikat dan sekutu lainnya di kawasan Indo‑Pasifik. Langkah ini sering dipandang oleh analis China sebagai upaya Manila mendekat ke Washington dalam menghadapi Beijing.

Dilema Strategis Filipina

Pertukaran pernyataan ini menunjukkan posisi yang rumit bagi Filipina:

• Secara diplomatik, Manila tetap berpegang pada kebijakan One‑China.
• Secara praktis, kedekatan geografis dengan Taiwan dan banyaknya warga Filipina di sana membuat krisis apa pun sulit diabaikan.
• Secara strategis, ketegangan di Laut China Selatan dan hubungan pertahanan dengan sekutu menambah tekanan dalam hubungan dengan China.

Jika ketegangan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan terus meningkat, Filipina kemungkinan akan terus menghadapi situasi sulit: ingin menjaga hubungan diplomatik dengan China, tetapi pada saat yang sama harus bersiap menghadapi dampak konflik yang mungkin terjadi sangat dekat dengan wilayahnya sendiri.

“Jika ada konfrontasi mengenai Taiwan… tidak ada cara bagi Filipina untuk benar‑benar tetap di luar karena lokasi geografis kami,” kata Marcos dalam wawancara tersebut.

Selain faktor jarak, ada juga alasan kemanusiaan. Ratusan ribu warga Filipina tinggal dan bekerja di Taiwan. Jika konflik pecah, pemerintah Filipina kemungkinan harus mengevakuasi atau membantu mereka.

Setelah pernyataannya menuai protes dari China, Marcos menegaskan bahwa ia tidak sedang berjanji akan ikut berperang. Ia mengatakan Filipina bisa saja terseret situasi itu “kicking and screaming”—artinya, terpaksa karena keadaan, bukan karena pilihan.

Reaksi China: “Bermain Api”

Beijing menanggapi komentar tersebut dengan sangat tajam. Pemerintah China menuduh Filipina “bermain api” dalam isu Taiwan.

Pejabat China menegaskan kembali posisi resmi mereka: Taiwan dianggap bagian dari China, sehingga masa depan pulau itu adalah urusan internal China yang tidak boleh dicampuri negara lain.

China juga menyampaikan protes diplomatik kepada Filipina. Dari sudut pandang Beijing, pernyataan yang membuka kemungkinan keterlibatan pihak luar dalam konflik Taiwan dianggap merusak prinsip One‑China, yaitu gagasan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan merupakan bagian darinya.

Bagaimana Kebijakan One‑China Berperan

Secara resmi, Filipina tetap mematuhi kebijakan One‑China. Artinya Manila mengakui pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu‑satunya pemerintah sah China dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara terpisah.

Namun dalam praktiknya, Filipina masih memiliki hubungan tidak resmi dengan Taiwan, terutama dalam perdagangan dan perlindungan pekerja Filipina yang bekerja di sana.

Di sinilah muncul dilema: secara diplomatik Filipina mengakui Beijing, tetapi secara praktis krisis di Taiwan bisa langsung memengaruhi keamanan wilayah dan warga Filipina.

Kontroversi Taiwan Sebelumnya di Era Marcos

Ini bukan pertama kalinya komentar Marcos tentang Taiwan memicu ketegangan dengan China.

Pada Januari 2024, Marcos mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Taiwan, Lai Ching‑te, setelah pemilu di pulau tersebut. Beijing memprotes keras dan bahkan memanggil duta besar Filipina.

Pemerintah Filipina kemudian menjelaskan bahwa pesan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan praktis, termasuk keberadaan sekitar 200.000 pekerja Filipina di Taiwan.

Latar Belakang: Ketegangan di Laut China Selatan

Polemik soal Taiwan terjadi di tengah hubungan Manila–Beijing yang semakin tegang.

Di bawah pemerintahan Marcos, Filipina mengambil sikap lebih tegas terhadap aktivitas China di Laut China Selatan, termasuk sejumlah insiden antara kapal penjaga pantai kedua negara di wilayah sengketa.

Pada saat yang sama, Filipina memperkuat kerja sama keamanan dengan negara‑negara mitra seperti Amerika Serikat dan sekutu lainnya di kawasan Indo‑Pasifik. Langkah ini sering dipandang oleh analis China sebagai upaya Manila mendekat ke Washington dalam menghadapi Beijing.

Dilema Strategis Filipina

Pertukaran pernyataan ini menunjukkan posisi yang rumit bagi Filipina:

• Secara diplomatik, Manila tetap berpegang pada kebijakan One‑China.
• Secara praktis, kedekatan geografis dengan Taiwan dan banyaknya warga Filipina di sana membuat krisis apa pun sulit diabaikan.
• Secara strategis, ketegangan di Laut China Selatan dan hubungan pertahanan dengan sekutu menambah tekanan dalam hubungan dengan China.

Jika ketegangan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan terus meningkat, Filipina kemungkinan akan terus menghadapi situasi sulit: ingin menjaga hubungan diplomatik dengan China, tetapi pada saat yang sama harus bersiap menghadapi dampak konflik yang mungkin terjadi sangat dekat dengan wilayahnya sendiri.