Marcos Jr.: Filipina Hampir Mustahil Menghindari Konflik di Selat Taiwan

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan negaranya hampir tidak mungkin menghindari dampak konflik di Selat Taiwan. Alasannya bukan semata soal strategi geopolitik, tetapi juga faktor yang jauh lebih praktis: kedekatan geografis dan keselamatan warga Filipina yang tinggal di Taiwan.

Menurut Marcos, bahkan jika Manila berusaha tetap netral, krisis di wilayah tersebut hampir pasti akan berdampak langsung pada Filipina. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah Filipina tetap memegang kebijakan “satu Tiongkok” (one‑China policy) dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.

Kedekatan Geografis dan Banyaknya Warga Filipina

Taiwan berada sangat dekat dengan wilayah utara Filipina. Selain itu, sekitar 200.000 warga Filipina tinggal dan bekerja di Taiwan, sebagian besar sebagai pekerja migran. Jika konflik terjadi, kondisi ini langsung menimbulkan tantangan kemanusiaan dan keamanan bagi Manila.

Karena itu, Marcos mengatakan Filipina pada dasarnya “tidak punya pilihan” selain terdampak jika terjadi krisis di Selat Taiwan. Bahkan tanpa keterlibatan militer secara langsung, pemerintah tetap harus menangani dampak seperti evakuasi warga negara, perlindungan konsuler, dan potensi gangguan keamanan di kawasan.

Mengapa Situasi Filipina Berbeda dengan Jepang

Dalam wawancara dengan media, Marcos juga membandingkan posisi Filipina dengan Jepang.

Ia menyebut bahwa bagi Jepang, keterlibatan dalam konflik Taiwan lebih merupakan pilihan strategis. Sebaliknya, bagi Filipina, faktor kedekatan wilayah dan kewajiban melindungi warga negara membuat negara itu berpotensi terseret oleh keadaan.

Dengan kata lain, Tokyo mungkin memiliki ruang lebih besar untuk memutuskan apakah dan bagaimana akan ikut terlibat, sedangkan Manila harus menghadapi konsekuensi langsung dari konflik yang terjadi di dekat perbatasannya.

Prioritas: Melindungi Warga Filipina di Taiwan

Salah satu kekhawatiran utama pemerintah Filipina adalah keselamatan komunitas Filipina di Taiwan.

Marcos menegaskan bahwa perlindungan dan kemungkinan evakuasi warga Filipina akan menjadi prioritas utama jika situasi memburuk. Ini dapat mencakup perencanaan evakuasi besar‑besaran, bantuan konsuler, dan koordinasi dengan negara lain di kawasan.

Kewajiban kemanusiaan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Manila menilai hampir mustahil untuk sepenuhnya menjauh dari krisis Taiwan.

Tetap Berpegang pada Kebijakan Satu Tiongkok

Meski mengakui potensi dampak konflik, Marcos menegaskan bahwa Filipina tetap mematuhi kebijakan satu Tiongkok, yang mengakui Beijing sebagai satu‑satunya pemerintah sah China dan tidak memberikan pengakuan diplomatik resmi kepada Taiwan.

Dengan menegaskan kembali kebijakan ini, pemerintah Filipina mencoba menunjukkan bahwa kekhawatiran mereka lebih terkait keamanan regional dan perlindungan warga negara, bukan perubahan sikap diplomatik terhadap status Taiwan.

Konteks Ketegangan Regional

Pernyataan Marcos muncul di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Taiwan serta kekhawatiran di banyak negara Asia Timur bahwa konflik di sana bisa berdampak luas di kawasan.

Pada saat yang sama, Filipina juga memperkuat kerja sama pertahanan dengan mitra regional, termasuk Jepang. Kedua negara telah menandatangani Acquisition and Cross‑Servicing Agreement (ACSA) yang memungkinkan pertukaran logistik dan dukungan antara militer mereka selama latihan atau operasi bersama.

Langkah‑langkah ini mencerminkan tren yang lebih luas di kawasan Indo‑Pasifik: negara‑negara memperdalam kemitraan keamanan untuk menghadapi ketidakpastian yang meningkat terkait dinamika keamanan di sekitar China, Laut China Selatan, dan Selat Taiwan.

Pesan yang Ingin Disampaikan Manila

Secara keseluruhan, pernyataan Marcos menunjukkan upaya menyeimbangkan beberapa kepentingan sekaligus: mengakui bahwa konflik Taiwan akan berdampak langsung pada Filipina, menjaga hubungan diplomatik melalui kebijakan satu Tiongkok, dan pada saat yang sama memperkuat kerja sama keamanan dengan negara‑negara mitra.

Bagi Manila, realitas geografis dan keberadaan ratusan ribu warganya di Taiwan berarti bahwa jika ketegangan berubah menjadi konflik, berdiam diri sepenuhnya di pinggir kemungkinan besar bukan pilihan.