China Tolak Tekanan AS agar 35 Negara Memilih antara Pax Silica dan WAICO

Jepang, Australia, dan Korea Selatan termasuk negara yang dikaitkan dengan inisiatif tersebut. Sekitar dua lusin negara disebut telah bergabung dengan Pax Silica.

Pesan AS yang dilaporkan cukup tegas: sebuah negara tidak dapat sekaligus menjadi anggota Pax Silica dan berpartisipasi dalam inisiatif saingan yang ekspektasinya bertentangan dengan kerangka Washington. Namun, laporan yang tersedia masih membahas surat peringatan dalam bentuk rancangan—bukan kebijakan final dengan sanksi yang telah dijelaskan secara spesifik untuk setiap bentuk kerja sama dengan China.

WAICO: alternatif China yang berbasis di Shanghai

WAICO didirikan di Shanghai pada 16 Juli sebagai organisasi antar pemerintah yang independen dan berkantor pusat di kota tersebut. Tujuan resminya mencakup kerja sama AI internasional serta tata kelola global, dengan penekanan pada pengembangan AI yang aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian pendiriannya saat organisasi itu dibentuk.

China kemudian menyatakan bahwa WAICO telah memiliki 38 anggota pendiri pada pertengahan Agustus. Angka ini berbeda dari 29 pemerintah yang dilaporkan menandatangani perjanjian awal, sehingga keduanya perlu dibedakan: 29 negara merujuk pada penandatangan saat pendirian, sedangkan 38 adalah jumlah anggota yang kemudian diumumkan pejabat China.

Keanggotaan awal WAICO banyak berasal dari negara-negara Global South dan negara non-Barat. Laporan menyebut Rusia, Brasil, Afrika Selatan, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan sebagai bagian dari anggotanya, serta mencatat bahwa tidak ada negara demokrasi Barat utama di antara para pendiri awal.

Mengapa Washington ingin membatasi akses AI China?

Strategi AS yang dilaporkan bertujuan mencegah China memperoleh akses yang dapat diandalkan terhadap sumber daya strategis AI melalui negara mitra dan ekosistem teknologi bersama. Rancangan surat tersebut secara khusus menghubungkan Pax Silica dengan model AI, cip, dan mineral kritis.

Penguasaan atas komponen-komponen itu tidak hanya menentukan daya saing komersial. Akses ke semikonduktor mendukung komputasi canggih; model AI dan infrastruktur terkait memengaruhi pihak yang mampu membangun serta menerapkan sistem AI; sementara mineral kritis menjadi bagian penting dari rantai pasok perangkat keras.

Dengan mengatur kerja sama di sekitar sumber daya tersebut, Washington berupaya mengurangi kemungkinan China memanfaatkan kemitraan internasional dan akses rantai pasok untuk memperluas pengaruh teknologi, ekonomi, atau keamanannya.

Bukti yang tersedia mendukung alasan terkait keamanan teknologi dan rantai pasok. Namun, bukti itu belum menunjukkan bahwa rancangan surat tersebut otomatis akan menjatuhkan hukuman tertentu—misalnya pembatasan cip, layanan komputasi awan, atau investasi—kepada setiap negara yang bergabung dengan WAICO. Perbedaan ini penting: elemen yang dilaporkan adalah ancaman dikeluarkan dari kerangka Pax Silica, sedangkan konsekuensi operasional pastinya masih belum jelas.

“Kedaulatan digital” dan pilihan negara berkembang

Respons China membingkai ulang persoalan ini. Bagi Beijing, isu tersebut bukan sekadar pilihan sederhana antara Washington dan Beijing, melainkan soal hak setiap negara untuk menentukan mitra teknologi, aturan, dan jalur pembangunannya sendiri sesuai kondisi serta kebutuhannya.

Kerangka bahasa ini sangat relevan bagi negara-negara berkembang. Mereka mungkin membutuhkan infrastruktur atau kerja sama dari China, tetapi pada saat yang sama tetap ingin mempertahankan akses ke pasar, investasi, cip, atau kemitraan teknis dari Amerika Serikat.

Dalam sudut pandang tersebut, pilihan paksa bukanlah langkah keamanan yang netral. Pilihan itu dapat dipandang sebagai upaya menjadikan akses teknologi sebagai alat disiplin politik—seolah-olah hubungan dengan satu mitra otomatis mengharuskan negara menjauh dari mitra lainnya.

China telah menggunakan gagasan serupa dalam posisi yang lebih luas mengenai tata kelola digital. Beijing menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan digital, pembangunan yang inklusif, serta penolakan terhadap blokade teknologi. Daya tarik argumen ini terletak pada gagasan bahwa pemerintah seharusnya dapat mengikuti berbagai bentuk kerja sama tanpa kehilangan kendali atas strategi teknologinya sendiri.

Persaingan tetap ada di balik retorika anti-blok

Penolakan Beijing terhadap konfrontasi antarkubu bukan berarti persaingan geopolitik menghilang. WAICO tetap merupakan institusi yang disponsori China dan berpotensi memperluas pengaruh Beijing atas tata kelola AI, standar, serta hubungan teknologi—meskipun organisasi itu memosisikan diri sebagai wadah yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Para analis menggambarkan keanggotaannya sebagai kelompok yang sebagian besar non-Barat dan berpusat pada negara-negara Global South.

Di sinilah letak ketegangan utamanya. Washington menggunakan akses koalisi dan rantai pasok strategis untuk mendorong penyelarasan. China menggunakan bahasa kedaulatan, inklusivitas, dan kerja sama pembangunan untuk menentang anggapan bahwa setiap negara harus ikut memilih kubu.

Keduanya pada akhirnya sedang berebut pengaruh atas negara-negara yang sama—sekaligus atas aturan yang akan membentuk tahap berikutnya dari perkembangan AI.

Bagi 35 penandatangan AI Opportunity Statement, pertanyaan praktisnya bukan hanya kerangka mana yang menawarkan kerja sama AI lebih baik. Mereka juga harus mempertimbangkan apakah keikutsertaan dalam koalisi rantai pasok yang dipimpin AS dapat tetap berjalan bersama organisasi tata kelola yang didukung China, serta seberapa besar otonomi yang masih tersisa jika jawabannya adalah tidak.