Mengapa UEA, Arab Saudi, dan Qatar Mendesak Penundaan Serangan AS ke Iran

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu aktivitas diplomatik intens di Timur Tengah. Para pemimpin dari Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Qatar meminta Presiden AS Donald Trump untuk menunda rencana serangan militer terhadap Iran. Mereka berargumen bahwa negosiasi yang sedang berlangsung dengan Teheran masih memiliki peluang menghasilkan penyelesaian politik.

Bagi negara‑negara Teluk, konflik baru bukan hanya masalah keamanan regional—tetapi juga ancaman langsung bagi stabilitas ekonomi dan jalur energi global yang melewati kawasan tersebut.

Seruan Pemimpin Teluk untuk Menunda Serangan

Pada Mei 2026, Presiden Trump mengatakan bahwa ia menunda serangan militer yang telah dijadwalkan terhadap Iran setelah menerima permintaan langsung dari beberapa pemimpin Teluk, termasuk Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed. Menurut Trump, mereka menekankan bahwa "negosiasi serius" dengan Iran sedang berlangsung dan harus diberi waktu untuk membuahkan hasil.

Negara‑negara Teluk memiliki alasan strategis dan ekonomi untuk mendorong penundaan tersebut. Eskalasi militer dapat memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah serta mengancam jalur pelayaran dan ekspor minyak yang sangat penting bagi ekonomi global.

Diplomasi Tidak Langsung antara AS dan Iran

Upaya diplomasi saat ini sebagian besar berlangsung melalui perantara, bukan melalui perundingan langsung antara Washington dan Teheran.

Pakistan memainkan peran penting sebagai mediator, menyampaikan pesan dan proposal antara kedua pihak serta membantu merumuskan kerangka awal menuju kemungkinan gencatan senjata atau kesepakatan yang lebih luas.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa diskusi berfokus pada kesepakatan awal—seperti memorandum of understanding—yang dapat menghentikan permusuhan dan membuka jalan bagi negosiasi lebih rinci. Beberapa proposal mencakup gencatan senjata segera dan jangka waktu singkat, hanya beberapa minggu, untuk menyelesaikan perjanjian yang lebih komprehensif.

Diplomasi ini melanjutkan serangkaian perundingan nuklir yang dimulai pada 2025 di Muscat, Oman, dan kemudian berlanjut di Roma. Pertemuan tersebut sering dilakukan secara tidak langsung, dengan mediator membawa pesan antara delegasi kedua negara.

Meski sudah beberapa putaran negosiasi, kemajuan yang dicapai masih terbatas dan banyak perbedaan utama tetap belum terselesaikan.

Program Nuklir Iran sebagai Isu Inti

Pusat dari semua perundingan adalah program nuklir Iran.

Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan menginginkan pembatasan ketat terhadap pengayaan uranium serta mekanisme verifikasi yang kuat untuk memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Di sisi lain, Iran bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai dan menolak tuntutan agar sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium. Perbedaan pandangan ini terus menjadi penghambat utama dalam pembicaraan.

Pejabat Teluk juga memperingatkan bahwa kesepakatan yang tidak membatasi program nuklir Iran—serta kemampuan misil dan drone-nya—dapat menunda krisis, tetapi tidak benar‑benar menyelesaikannya.

Sanksi dan Aset Iran yang Dibekukan

Selain isu keamanan, faktor ekonomi memainkan peran besar dalam negosiasi.

Iran menuntut pencabutan sanksi AS serta akses ke aset keuangan Iran yang dibekukan di luar negeri sebagai bagian dari kesepakatan apa pun. Pemerintah Iran mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan ekonominya dan membuat konsesi nuklir dapat diterima secara politik di dalam negeri.

Sebagai langkah membangun kepercayaan, beberapa proposal juga membahas kemungkinan pelepasan sebagian aset Iran yang dibekukan di bank asing—meskipun langkah ini tetap menjadi isu sensitif secara politik.

Dengan kata lain, perundingan ini pada dasarnya adalah pertukaran antara pembatasan nuklir dan jaminan keamanan dengan imbalan keringanan ekonomi.

Selat Hormuz: Jalur Energi yang Sangat Vital

Isu lain yang sangat penting adalah keamanan Selat Hormuz, jalur laut sempit antara Iran dan Oman yang menjadi salah satu rute pengiriman minyak paling vital di dunia.

Negara‑negara Teluk dan mitra internasional menekankan bahwa kesepakatan damai apa pun harus menjamin kebebasan navigasi di selat tersebut. Penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, memperingatkan bahwa jika Iran dapat mengendalikan atau mempolitisasi akses ke Hormuz, hal itu akan menciptakan preseden berbahaya bagi keamanan energi global.

Karena sebagian besar pengiriman minyak dunia melewati jalur ini, gangguan terhadap Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga energi dan guncangan ekonomi global.

Peringatan Negara Teluk tentang Risiko Konflik Baru

Pejabat kawasan telah berulang kali mengingatkan bahwa eskalasi militer bisa memperburuk krisis.

Anwar Gargash mengatakan peluang tercapainya kesepakatan AS–Iran hanya sekitar “50‑50”, sambil menegaskan bahwa konflik baru akan semakin mengguncang stabilitas Timur Tengah.

Menurutnya, kawasan membutuhkan solusi politik yang menyentuh akar masalah—bukan sekadar gencatan senjata sementara. Tanpa penyelesaian isu inti seperti nuklir, sanksi, dan keamanan maritim, kesepakatan apa pun bisa runtuh dengan cepat.

Jalan Diplomasi yang Masih Rapuh

Strategi diplomasi negara‑negara Teluk pada dasarnya bertujuan membeli waktu: menunda eskalasi militer, menjaga negosiasi tetap berjalan, dan mendorong kompromi antara Washington dan Teheran.

Apakah upaya ini akan berhasil bergantung pada kemampuan kedua pihak menjembatani tuntutan utama mereka. Amerika Serikat dan sekutunya ingin pembatasan yang dapat diverifikasi terhadap kemampuan nuklir Iran serta jaminan keamanan regional, sementara Iran menuntut pencabutan sanksi, akses terhadap asetnya, dan perlindungan dari serangan militer di masa depan.

Selama perbedaan mendasar ini belum terselesaikan, peluang tercapainya kesepakatan damai yang bertahan lama tetap tidak pasti—dan risiko konflik baru di salah satu kawasan paling strategis di dunia masih tetap tinggi.