Pemerintah Perketat Aturan Pusat Data: Listrik, Air, dan Lahan Kini Jadi Syarat Utama

Pusat data kini makin jarang diperlakukan sekadar sebagai bangunan industri biasa. Karena kebutuhan listriknya besar, penggunaan air untuk pendinginan dapat signifikan, dan dampaknya terasa pada tata ruang sekitar, pemerintah di sejumlah wilayah mulai mensyaratkan pengembang untuk membuktikan kesiapan sumber daya, menjalani pengawasan publik, serta membangun hanya di lokasi yang sesuai.

Arah kebijakannya bukan penutupan menyeluruh terhadap investasi pusat data. Yang terjadi adalah perubahan dari persetujuan yang relatif otomatis menuju izin yang lebih ketat, dengan syarat operasional yang dapat ditegakkan.

Thailand: pembangunan dijeda sambil aturan nasional disusun

Thailand mengambil salah satu langkah paling tegas. Pembangunan sekitar 49 proyek pusat data dan keputusan persetujuan untuk lebih dari 117 proyek yang masih menunggu ditahan sementara ketika lembaga pemerintah menyusun kriteria baru. Standar tersebut direncanakan mencakup penggunaan sumber daya, lokasi, keselamatan, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. 25

Di Bangkok, tiga proyek pusat data mandiri yang direncanakan juga ditangguhkan untuk ditinjau ulang berdasarkan standar lebih ketat mengenai keselamatan, penyimpanan bahan bakar, tata guna lahan, serta konsumsi listrik dan air. Pejabat turut menyoroti celah klasifikasi sebelumnya yang membuat pusat data dapat diperlakukan sebagai gudang. 18

Maknanya melampaui jumlah proyek yang terdampak. Thailand berupaya membangun kerangka nasional sebelum ekspansi cepat mengunci beban baru bagi jaringan listrik, pasokan air, dan masyarakat setempat.

Tucson: proyek besar wajib melalui pemeriksaan publik berbasis sumber daya

Kota Tucson, Arizona, pada 5 Agustus 2026 mengadopsi aturan tata guna lahan khusus pertama untuk pusat data berskala besar. Prosesnya mencakup koordinasi dengan lingkungan sekitar, dengar pendapat publik, penelaahan oleh Zoning Examiner, lalu pertimbangan akhir oleh Wali Kota dan Dewan Kota. 33

Aturan ini juga menjadikan bukti kesiapan sumber daya sebagai bagian dari permohonan. Pemohon wajib menunjukkan ketersediaan energi dan air yang memadai, serta mengungkapkan rencana penggunaan energi dan bauran sumber energinya. Ketentuan lain mencakup penggunaan air minum untuk pendinginan, jarak dari penggunaan lahan sensitif, dan studi kebisingan independen. 35

Dengan pola ini, pembangunan fasilitas besar menjadi keputusan tata ruang yang terbuka untuk publik, bukan sekadar proyek yang dapat berjalan karena berada di zona industri.

Arab Saudi: menyeragamkan pengembangan pusat data komersial

Arab Saudi telah mengadopsi regulasi munisipal untuk pusat data komersial mandiri. Aturan ini berlaku bagi lokasi di dalam maupun di luar batas perkotaan, dan mewajibkan akses ke infrastruktur penting seperti listrik, telekomunikasi, dan transportasi. 38

Berbeda dari penghentian sementara di Thailand, langkah Arab Saudi pada dasarnya merupakan kebijakan untuk mengelola pertumbuhan: menciptakan standar lokasi dan pembangunan ketika kapasitas pusat data komersial terus bertambah. 38

Louisville: moratorium 180 hari sambil aturan permanen disiapkan

Louisville Metro di Kentucky menyetujui moratorium enam bulan, atau 180 hari, atas permohonan pembangunan pusat data baru, permintaan rezoning, dan izin penggunaan bersyarat. Jeda tersebut juga mencakup usulan mengalihfungsikan bangunan yang sudah ada, dan dapat berakhir lebih cepat jika perubahan permanen atas aturan tata ruang disahkan. 23

Komisi Perencanaan setempat kemudian merekomendasikan perubahan yang akan membuat kategori khusus bagi pusat data. Dalam draf yang dilaporkan, luas fasilitas dibatasi hingga 500.000 kaki persegi dan hanya diizinkan di kawasan industri M-1. Usulan itu masih memerlukan tindakan legislatif lanjutan. 6

Perubahan terbaru pada proposal tersebut mencakup ketentuan yang lebih ketat soal kebisingan, sistem air, dan jarak dari area sensitif seperti permukiman. 7

West Hempfield Township: menjauhkan fasilitas dari lahan perdesaan dan hunian

West Hempfield Township di Pennsylvania secara bulat menyetujui peraturan yang mengatur ukuran dan lokasi pusat data. Aturan itu membatasi ukuran fasilitas serta kedekatannya dengan properti hunian dan pertanian. 55

Dokumen perencanaan setempat menggambarkan prinsip penempatan yang melengkapinya: pusat data harus terhubung ke jaringan air dan saluran pembuangan publik agar berada di Growth Area—kawasan pertumbuhan yang ditetapkan—bukan di area pertanian dan perdesaan. 54

Model ini berfokus pada pelestarian lahan: pusat data tetap dimungkinkan, tetapi hanya di tempat yang didukung infrastruktur yang ada dan sejalan dengan rencana pertumbuhan wilayah.

Oldham County: pengawasan diperketat, hasil akhir aturan belum pasti

Oldham County mengadakan dengar pendapat publik dan pembacaan kedua atas usulan aturan pusat data yang direkomendasikan Komisi Perencanaan pada Agustus 2026. Pada tahap itu, Fiscal Court—badan pemerintahan kabupaten—dapat mengesahkan peraturan, menyetujui amandemen, atau menunda pembacaan final. Laporan yang tersedia belum memastikan naskah akhir yang disahkan maupun hasil hukumnya. 4

Perbedaan ini penting: usulan, dengar pendapat, atau rekomendasi perencanaan tidak sama dengan aturan yang sudah berlaku. Namun, kasus Oldham County menunjukkan bahwa peninjauan masyarakat dan proses legislasi lokal semakin menjadi inti dari keputusan untuk fasilitas berskala besar.

Aturan air menjadi ujian praktis dalam perizinan

Kebijakan air muncul sebagai alat regulasi yang sangat konkret. Salah satu rancangan peraturan di Franklin County, Pennsylvania, mengharuskan sistem pendinginan air pada pusat data memakai closed-loop cooling atau sistem sirkulasi tertutup. Sistem ini mendaur ulang air tanpa paparan langsung ke atmosfer. 50

Usulan lain berfokus pada sumber air pendingin dan bukti ketersediaan pasokan. Sebagai contoh, rancangan undang-undang di West Virginia akan melarang pusat data mengambil atau menggunakan air tanah maupun air akuifer untuk pendinginan, sambil tetap mengizinkan opsi seperti sistem sirkulasi tertutup, pendinginan udara, dan pendinginan kering yang tidak memakai air tanah. 49

Langkah-langkah tersebut belum membentuk satu standar universal, dan aturan yang masih diusulkan tidak boleh disamakan dengan hukum yang telah berlaku. Namun, arahnya jelas: desain pendinginan dan sumber air semakin menjadi syarat persetujuan, bukan lagi semata-mata pilihan teknis pengembang.

Standar baru: proyek harus membuktikan diri layak ditempatkan

Dari contoh-contoh ini, terlihat empat pola utama kebijakan:

• Menjeda pembangunan ketika aturan belum tersedia atau belum memadai. Thailand dan Louisville memperlihatkan bahwa penangguhan sementara dapat dipakai untuk memberi waktu menyusun standar. 252
• Mewajibkan peninjauan publik yang bermakna. Koordinasi dengan lingkungan, dengar pendapat, dan pertimbangan Dewan Kota di Tucson memasukkan dampak terhadap masyarakat ke dalam proses formal. 33
• Mengendalikan lokasi dan skala. Usulan batas ukuran di Louisville serta pembatasan lokasi dan jarak aman di West Hempfield bertujuan menjaga kesesuaian fasilitas besar dengan penggunaan lahan di sekitarnya. 655
• Menuntut akuntabilitas sumber daya. Bukti kecukupan listrik dan air, pengungkapan penggunaan energi, standar pendinginan, serta pembatasan sumber air makin menjadi bagian dari perhitungan izin. 355049

Bagi pengembang, konsekuensinya jelas: ketersediaan listrik, strategi air, kebisingan, jarak aman dari area sensitif, dan keterlibatan masyarakat perlu disiapkan sejak awal—bahkan sebelum pembelian lahan dan perencanaan konstruksi terlalu jauh. Bagi masyarakat, aturan ini menciptakan titik evaluasi yang lebih jelas untuk menilai apakah manfaat proyek sepadan dan selaras dengan kapasitas infrastruktur serta prioritas lokal.